Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Perpajakan Diminta Tak Diskriminatif

Andi Syafriadi

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Perpajakan Diminta Tak Diskriminatif

Ilustrasi - Pajak | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO Aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan disarankan tidak bersifat diskriminatif bagi semua pihak termasuk para pelaku usaha di sektor UMKM hingga WNI yang tinggal di luar negeri.

Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, Minggu menyampaikan, perlunya dimasukkan dalam PMK mengenai penerapan “tie breaker rule” mengacu pada P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan negara mitra dalam hal terjadi kependudukan ganda, dan penerapannya sebaiknya dapat dilakukan secara self-assessment, tidak menunggu ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

“Perlu diatur secara tegas bahwa apabila seorang WNI telah memenuhi persyaratan untuk dikategorikan statusnya sebagai SPLN, maka perlakuan pemajakan atas penghasilan di Indonesia dipersamakan dengan SPLN WNA sesuai dengan prinsip nondiskriminatif,” kata Ruston Tambunan.

baca juga:

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga menyampaikan sejumlah masukan terhadap Rancangan Peraturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan) Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan.

Terkait Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Perubahan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), pasal 2 ayat (4) huruf c disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terkait pasal 4 ayat (1) huruf d tentang kriteria keahlian tertentu WNA – SPDN yang dikenai PPh hanya atas yang diterima atau diperoleh di Indonesia dan berlaku empat tahun sejak menjadi SPDN, IKPI memberi masukan sebaiknya tenaga ahli tertentu WNA tersebut dibatasi pada keahlian yang nyata-nyata masih dibutuhkan di Indonesia, misalnya di bidang engineering dan IT tertentu.

“Keahlian khusus tersebut hendaknya dibuktikan dengan sertifikasi keahlian dari lembaga yang berwenang di negara asalnya, dan perlu adanya mekanisme kewajiban pelaporan semacam pembuktian bahwa transfer of skill tersebut benar-benar dilakukan dalam kurun waktu empat tahun,” kata Ruston.

Sedangkan mengenal pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 yang mengatur ketentuan tentang dividen dan penghasilan, IKPI mengusulkan sebaiknya dibedakan antara kriteria dan jangka waktu investasi untuk dividen yang diperoleh oleh WP Orang Pribadi dari dalam negeri dengan investasi atas dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah kena pajak dari BUT (Bentuk Usaha Tetap) di LN.

Selanjutnya untuk pasal 26 ayat (1b) huruf f angka 10 mengenai tarif 20 persen dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk diskonto, premium dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, masukan IKPI penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga sebaiknya dikaitkan dengan jangka waktu pinjaman, serta tidak lebih rendah dari 10 persen merujuk pada berbagai tarif withholding tax atas bunga pada P3B Indonesia dengan negara-negara mitra.

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

23 Juta UMKM Belum Dapat Akses Pembiayaan Perbankan, Tekfin Jadi Solusi

Image

Ekonomi

3 Alasan Mengapa Penampilan Kemasan Produk Penting untuk Jualan Kamu!

Image

News

Lewat OK OCE, Sandiaga Uno Bantu Masyarakat

Image

Ekonomi

Anggota DPR Ini Harap Biaya Pengurusan Izin Edar Usaha Mikro Digratiskan

Image

Ekonomi

Hidupkan Pariwisata Harus Sepaket dengan Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif 

Image

Ekonomi

BRI Targetkan Transaksi Sentuh USD50 Juta dari UMKM

Image

Ekonomi

Langkah Ini Harus Dilakukan UMKM, Jika Ingin Dilirik Pasar Global

Image

Ekonomi

Terima BLT Pekerja? Kuy, Putar Uangnya Secara Bijak untuk Hal Ini!

Image

Ekonomi

BRI bersama Kemendag pacu ekspor produk UMKM ke Amerika Serikat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

5 Kisah Perburuan Harta Karun Paling Mematikan di Dunia, Ada yang Telan 500 Nyawa

Kerap nyawa jadi taruhan

Image
Ekonomi

LPEI Fasilitasi Modal Kerja Rp500 Juta ke UKM Berorientasi Ekspor Ini

LPEI memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja baru senilai Rp500 juta kepada salah satu pelaku UKM berorientasi ekspor.

Image
Ekonomi

OJK Buka Kembali Permohonan Izin Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham

OJK membuka kembali permohonan perizinan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham (equity crowd funding/ECF).

Image
Ekonomi

23 Juta UMKM Belum Dapat Akses Pembiayaan Perbankan, Tekfin Jadi Solusi

Setidaknya 23 juta pelaku UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan

Image
Ekonomi

Hashim Djojohadikusumo Nilai Susi Pudjiastuti Keliru Larang Ekspor dan Budidaya Lobster

Hashim Djojohadikusumo menilai kebijakan Susi Pudjiastuti keliru melarang budidaya lobster

Image
Ekonomi

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Produk Ekspor-Impor Ilegal saat Patroli Laut

DJBC Kemenkeu menggagalkan penyelundupan komoditas ilegal berupa produk ekspor dan impor.

Image
Ekonomi

Menristek: Vaksin Itu Aman dan Efektif Lawan COVID-19

Menristek Bambang PS Brodjonegoro mengatakan vaksin dipastikan aman dan efektif untuk menciptakan kekebalan tubuh melawan COVID-19.

Image
Ekonomi

1.208 Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi P2P Lending Raih Sertifikasi dari AFPI

AFPI telah memberikan sertifikasi fintech peer to peer (P2P) lending kepada 1.208 pemegang saham hingga komisaris dan direksi fintech.

Image
Ekonomi

Pertamina EP Raih 4 Penghargaan di Ajang Local Hero 2020

Melalui ajang apresiasi kepada para mitra pelaku program CSR Pertamina, Pertamina EP meraih 4 penghargaan pada ajang Local Hero 2020.

Image
Ekonomi

Dicecar Jokowi Soal Ekspor, Begini Kata Mendag

Agus Suparmanto mengklaim Kemendag terus berupaya semakin banyak UKM dan pelaku usaha yang berhasil melakukan diversifikasi produk ekspor

terpopuler

  1. Bayi Baru Lahir Ini Berusia 27 Tahun, Hanya 2 Tahun Lebih Muda dari Ibunya

  2. Perkuat Hubungan Diplomatik, Israel Bakal Buka Kedutaan Besar di Bahrain

  3. Begini Kondisi Terkini Haedar Nashir yang Dinyatakan Positif Covid-19

  4. Komisi IX Harap Ucapan Maaf Habib Rizieq Bisa Jadi Contoh Para Simpatisannya

  5. Mohon Doa, Dinda Hauw - Rey Mbayang Akan Berjuang untuk Miliki Momongan

  6. 5 Jembatan Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp284 Triliun!

  7. Setelah Dicoret Timnas, Serdy Fano Kini Terancam Dipecat Bhayangkara

  8. COVID-19 di Kupang Tembus Angka 500 Kasus Lebih

  9. Pengurus Depinas SOKSI Masa Bakti 2020-2025 Resmi Dikukuhkan

  10. Akui Operasi Plastik, 7 Potret Terbaru Nita Thalia yang Bikin Pangling

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Korupsi Menteri Edhy

Image
Achsanul Qosasi

Memangkas Birokrasi

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Soal Vaksin, Ahmed Zaki: Ini Bocoran Hanya untuk Akurat.co

Image
Video

VIDEO Jurus Jitu Ahmed Zaki Tekan Kasus Covid-19 di Tangerang

Image
News

Ini Dia Jurus Jitu Ahmed Zaki dalam Penanganan Covid-19 di Tangerang

Sosok

Image
Ekonomi

Tokopedia

Herman Widjaja, 'Inovator Ulung' Tokopedia Kembali Masuk CIO50 ASEAN

Image
Ekonomi

Jin BTS Ulang Tahun, Harta Kekayaannya Tembus Rp113 Miliar!

Image
Ekonomi

Inspiratif! Adi Sarwono, Salesman Keliling Sang Juru Selamat Literasi Anak