Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

RUU Ciptaker Tak Bahas Sanksi Pidana Klaster Ketenagakerjaan

Andi Syafriadi

RUU Ciptaker Tak Bahas Sanksi Pidana Klaster Ketenagakerjaan

Ratusan massa buruh DKI Jakarta dari berbagai aliansi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Aksi demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan juga meninta kepada Gubernur DKI Jakarta serta DPRD menolak dan bergerak cepat untuk membatalkan RUU yang dianggap mereka kontroversial. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan.

"Sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting. Apakah disetujui?" kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Setelah itu anggota Baleg bersama perwakilan Pemerintah dan DPD RI menyatakan setuju dihapusnya DIM terkait sanksi pidana dalam klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker.

baca juga:

Dalam UU Ketenagakerjaan, sanksi pidana diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 189. Supratman mengatakan dalam Raker tersebut juga disepakati bahwa semua DIM yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK mengenai UU Ketenagakerjaan akan disesuaikan.

Hal itu, menurut politisi Partai Gerindra tersebut, karena telah menjadi kesepakatan semua fraksi dan pemerintah bahwa terkait semua Putusan MK wajib diikuti, bukan hanya terkait klaster ketenagakerjaan, snamun semua klaster yang ada dalam RUU Ciptaker.

"Sesuai masukan Taufik Basari (Anggota Baleg DPR RI, red) bahwa sedapat mungkin tidak hanya terkait dengan amar putusan MK namun juga pertimbangannya. Karena itu saya tawarkan tetap dibahas (DIM yang berhubungan dengan Putusan MK mengenai UU Ketenagakerjaan)," ujarnya.

Ada sejumlah Putusan MK atas berbagai pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Putusan MK itu antara lain tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan jaminan sosial.

Supratman mengatakan, telah disepakati bahwa upah minimum padat karya akan dikeluarkan dari DIM RUU Ciptaker setelah terjadi keputusan tripatrit dan itu merupakan kabar baik dan harapan bagi para pekerja.

Menurut dia, setelah mendengar penjelasan pemerintah melalui forum informal bersama Menteri Ketenagakerjaan bahwa upah minimum kabupaten tetap ada, mempertahankan aturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan dengan persyaratan tertentu.

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

DPR RI

Indra Iskandar: Seluruh Aktifitas DPR Dilakukan Secara WFH

Image

News

DPR RI

Permen Kominfo Blokir Media Sosial Bahayakan Kebebasan Berekspresi

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Nilai Pemerintah Sangat Serius dalam Penanganan COVID-19

Image

News

DPR RI

Vaksinasi Dipercepat November, Komisi IX Minta Seluruh Proses Pengadaan Transparan

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Akui Transformasi Digital Mampu Muluskan Indonesia Jadi Negara Maju

Image

News

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami

Image

News

DPR RI

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Semua Sektor Terdampak

Image

News

DPR RI

Tolak Pesawat Mata-Mata AS, Komisi I: Indonesia Netral, Tak Ikut Blok Manapun

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun: Sudah Seharusnya Perbankan Bertransformasi Lewat Digitalisasi Pelayanan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Penyerapan Gas Bumi 7 Sektor Industri Naik, Dorong Pemulihan Ekonomi

Pertamina melalui Subholding Gas PGN komitmen melaksanakan optimalisasi utilisasi gas bumi guna membantu pemerintah memulihkan ekonomi RI.

Image
Ekonomi

Kampanye Negatif Terus Bergulir, BPDPKS Khawatir Sawit Teralienisasi

BPDPKS mengkhawatirkan masih marak dan kerap diterima masyarakat dengan pemahaman yang keliru sehingga dianggap sebagai kebenaran umum.

Image
Ekonomi

Kebutuhan Minyak Nabati Dunia Terus Meningkat, Potensi bagi Industri Sawit RI

Indef: Kebutuhan minyak nabati dunia diprediksakan akan meningkat hingga sekitar 51 juta ton dari periode 2014-2025 atau 5 juta ton setahun.

Image
Ekonomi

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Hibahkan Dua Kapal Pengawas Perikanan

KKP menghibahkan dua unit Kapal Pengawas Perikanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo

Image
Ekonomi

Permudah Mitra UMKM, PCP Express Gandeng Janio Asia

PCP Express berkolaborasi dengan Janio Asia guna permudah mitra UMKM perluas usahanya ke pasar Asia Tenggara

Image
Ekonomi

Hingga September 2020, PTPN IV Raup Laba Rp547,90 Miliar

PTPN IV raup laba bersih Rp547,90 miliar hingga September 2020. Capaian itu jauh diatas target RKAP akhir 2020 sebesar Rp481,23 miliar

Image
Ekonomi

Gara-gara Ini Indonesia Punya Pondasi Kuat Kembangkan Digitalisasi

Bank Indonesia menilai Indonesia mempunyai fondasi yang sangat kuat untuk melakukan transformasi digital secara keseluruhan

Image
Ekonomi

Moeldoko Sebut Jokowi Akan Teken UU Ciptaker, Netizen: Lagi Lempar Granatnya Sendiri!

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko baru-baru ini menyebutkan bahwasanya Presiden Jokowi akan segera meneken UU Cipta Kerja

Image
Ekonomi

Merger Bank Syariah BUMN, Mandiri Jadi Pemegang Saham Terbesar

Rancangan merger bank syariah akhirnya dipublikasi, Bank Mandiri menjadi pemegang saham terbesar yakni 51,2 persen

Image
Ekonomi

APTI: Jika Cukai Rokok Naik, Sama Saja Pemerintah Dzalimi Rakyatnya Sendiri

DPN APTI menilai kenaikan cukai rokok merupakan penyiksaan terhadap kehidupan ekonomi rakyat pertembakauan.

terpopuler

  1. Andi Arief ke Jokowi: Rakyat Sudah Bergerak, Mohon Tanggapi Bukan Tangkapi

  2. Dibayar Hampir Rp5 Triliun, Donald Trump Hapus Sudan dari Daftar Terorisme

  3. Politisi Nasdem Sentil Risma, Minta Kembali ke 'Jalan Lurus' sebagai Wali Kota

  4. 5 Fakta Menarik Zomato, Valuasi Capai Rp51 Triliun hingga Tutup Operasional di Indonesia

  5. Ramalan Keberuntungan Finansial Bagi Masing-masing Zodiak, Ada yang Banjir Rejeki!

  6. Nigeria Makin Kisruh, Pengunjuk Rasa Sukses Lumpuhkan Kota Terbesar Lagos

  7. Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

  8. Hak Jawab Nasrul Abit-Indra Catri terhadap Berita Fitnah yang Terbit di Akurat.co

  9. 5 Fakta Penting Kasus Gus Nur, Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik NU

  10. Ternyata Ini Cara Cegah Ereksi Cepat, Bikin Tahan Lama

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis

Image
News

7 Potret Transformasi Wajah Presiden Jokowi dari Masa ke Masa, Gagah Sejak Muda