Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Fokus Pada Harga Sebagai Insentif Listrik Nasional

Wayan Adhi Mahardika

RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Fokus Pada Harga Sebagai Insentif Listrik Nasional

Ilustrasi - Energi Baru Terbarukan (EBT) | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO  RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dinilai perlu fokus kepada tingkat harga agar ke depannya dapat menjadi faktor insentif dan disinsentif pada pembangunan sumber EBT dalam bauran energi listrik nasional di berbagai daerah.

"Kalau harga listrik EBT masih mahal, tidak bersaing dengan sumber energi fosil, tentu akan berat untuk mendorong peran serta masyarakat ikut berkontribusi di sisi penyediaan listrik EBT ini. Karena masyarakat pengguna listrik kita masih lebih tertarik pada energi yang murah dan terjangkau," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2020).

Mulyanto melihat isu harga energi alternarif ini menjadi isu sentral dalam pengembangan listrik bersumber dari EBT, apalagi ketika harga batubara dan BBM tengah merosot tajam.

Sementara itu, ujar dia, Pemerintah perlu memaksa PLN untuk membeli listrik EBT tanpa kompensasi yang memadai juga akan membuat BUMN yang utangnya segunung ini bisa kolaps.

Sebelumnya dikabarkan Pemerintah berencana membuat Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik EBT oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perpres dibuat dengan tujuan agar harga listrik EBT ini lebih kompetitif.

"Namun sampai hari ini Perpres belum terbit juga," tegasnya.

Untuk diketahui RUU EBT yang tengah digodok DPR RI bersama Pemerintah bertujuan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional.

DPR RI dan Pemerintah mendorong EBT ini secara bertahap dapat menjadi sumber energi utama masyarakat, sehingga keberadaan EBT menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional.

"Sekarang ini RUU EBT masih dalam tahap pengayaan substansial. Masih dalam tahap awal sekali," ujarnya

Mulyanto menegaskan, Komisi VII DPR RI berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak terkait, baik masyarakat profesi, industri, dan perguruan tinggi, agar pembahasannya lebih komprehensif.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemanfaatan jaringan listrik pintar atau smart grid menjadi salah satu opsi memenuhi target energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025.

Pemanfaatan smart grid juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

"Pemanfaatan smart grid dapat meningkatkan penetrasi pada pembangkit EBT terutama variabel renewable energy (VRE) di sistem ketenagalistrikan," ungkap Menteri ESDM saat membuka konferensi internasional yang diselenggarakan PT PLN (Persero) secara virtual di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Arifin, pengembangan smart grid dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan. Hal itu akan mengurangi bahkan mencegah pemadaman listrik, sehingga bisa menghasilkan aksesibilitas yang lebih baik ke jaringan dan mempercepat proses pemulihan gangguan.

Selain itu, lanjutnya, dengan jaringan listrik pintar juga dinilai dapat mengurangi tingkat susut pada jaringan distribusi serta dapat digunakan sebagai langkah dalam pengembangan pembangkit terdistribusi.

"Manfaat lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan integrasi energi terbarukan dalam skala yang besar dan mampu menurunkan tarif listrik dengan mengendalikan beban puncak listrik," ujarnya.[]

baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

Legislator Sebut Revisi UU Minerba Sesuai Prinsip Transparansi

Image

News

DPR RI

Kebakaran Gedung Kejagung Disebut Tak Sengaja, Komisi III F-Gerindra: Itu Janggal!

Image

News

DPR RI

Peringati Hari Santri, Ketua DPR: Nyalakan Semangat Gotong Royong untuk Indonesia

Image

News

DPR RI

Indra Iskandar: Seluruh Aktifitas DPR Dilakukan Secara WFH

Image

News

DPR RI

Permen Kominfo Blokir Media Sosial Bahayakan Kebebasan Berekspresi

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Nilai Pemerintah Sangat Serius dalam Penanganan COVID-19

Image

News

DPR RI

Vaksinasi Dipercepat November, Komisi IX Minta Seluruh Proses Pengadaan Transparan

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Akui Transformasi Digital Mampu Muluskan Indonesia Jadi Negara Maju

Image

News

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Upbit Bidik Geliatkan Ekosistem Blockchain Indonesia

Upbit mengklaim akan terus memperkenalkan aset digital inovatif kepada penggunanya juga mendukung ekosistem blockchain Indonesia

Image
Ekonomi

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Kadin Minta Kinerja Para Menteri Dievaluasi

Kadin berharap kinerja para menteri-menteri di Kabinet Kerja bidang perekonomian dapat dievaluasi sebagai pertimbangan setahun Jokowi-Ma'ruf

Image
Ekonomi

Selama Pandemi COVID-19, KKP Gelontorkan Pinjaman Permodalan Rp180 Miliar Untuk UMKM

KKP telah menyalurkan pinjaman permodalan sebesar Rp180 miliar kepada pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19

Image
Ekonomi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Risiko Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah tentang risiko krisis pangan saat pandemi COVID-19 seperti yang diungkapkan oleh PBB.

Image
Ekonomi

BPDPKS Terus Perkuat Program Peremajaan Sawit Rakyat

BPDPKS terus memperkuat sektor kelapa sawit nasional melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Image
Ekonomi

Legislator Sebut Revisi UU Minerba Sesuai Prinsip Transparansi

Legislator sebut revisi UU Minerba sudah sesuai dengan mekanisme prosedural serta telah melewati berbagai tahapan transparansi.

Image
Ekonomi

Benarkah Kelapa Sawit Merupakan Minyak Nabati Dunia Perusak Lingkungan?

Gapki: Isu lingkungan semakin menguat ketika minyak sawit dan produk olahannya telah mendominasi pasar minyak nabati global.

Image
Ekonomi

Naruto Vs Shikamaru, Siapa yang Lebih Kaya?

Naruto nampaknya sudah mendulang uang sangat banyak semasa dia menjadi ninja aktif loh

Image
Ekonomi

HIPMI: UU Omnibus Law Bawa Indonesia Keluar Dari Negara Berpenghasilan Menengah

HIPMI : UU Cipta Kerja merupakan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jebatan negara berpenghasilan menengah.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Pede UU Cipta Kerja Bisa Perkuat Pondasi Ekonomi RI

Sri Mulyani meyakini UU Cipta Kerja dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.

terpopuler

  1. Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

  2. Profil Lengkap KH Abdullah Syukri Zarkasyi

  3. 3 Tahun Pimpin DKI, Fahira Idris Puji Anies Sukses Ubah Paradigma Pembangunan

  4. Tifatul Sembiring Ingatkan Luhut: Zaman Perjuangan Kemerdekaan Dulu Lebih Susah Lagi, Bang!

  5. Wanita Makin Malas untuk Berhubungan Seks Seiring Bertambahnya Usia, Benarkah?

  6. Begini Kronologis Penganiayaan Anggota Polri di Gajah Mada Jakbar

  7. Kuasa Hukum Vicky Prasetyo Sebut Angel Lelga Tak Bertanggungjawab Atas Laporannya

  8. RSUD Cengkareng Digeruduk Puluhan Warga

  9. Sebelum Janda Bolong, Ini 7 Tanaman Hias yang Pernah Ngetren dan Harganya Fantastis

  10. Dituduh Dukung Donald Trump dan Anti LGBT, Chris Pratt Jadi 'Chris' Terburuk di Hollywood

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis