Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

BPJS Kesehatan Masih Defisit, Apa Syarat Khusus yang Harus Dipenuhi Calon Direksi Baru?

Wayan Adhi Mahardika

BPJS Kesehatan Masih Defisit, Apa Syarat Khusus yang Harus Dipenuhi Calon Direksi Baru?

Petugas melayani warga di counter BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik dua kali lipat, semula Rp80.000 menjadi Rp160.000. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Penyelesaian masalah defisit BPJS Kesehatan hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Namun, pemerintah terus berupaya mengerahkan berbagai cara agar kinerja keuangan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu kembali positif.

Ketua Panitia Seleksi Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan, Suminto tak menampik permasalahan yang ada pada kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang ditandai dengan terjadinya defisit.

"Memang beberapa tahun terakhir BPJS Kesehatan mengalami permasalahan keuangan ditandai dengan defisit. Alhamdulillah kami melakukan berbagai upaya memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan," kata Suminto saat konferensi pers daring, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

baca juga:

Ia menuturkan, untuk pemilihan Dewas dan Direksi yang baru pada tahun ini, tidak diberikan syarat khusus bahwa direksi baru harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, saat ini mereka mencari calon yang memenuhi kriteria sesuai syarat dari Pansel.

"Tidak ada hal spesifik yang kita ingin capai. Ini bisa ditemukan yang sesuai kriteria dari yang terbaik dan penuh dedikasi serta integritas," ucapnya.

Seperti diketahui, pucuk kepemimpinan BPJS Kesehatan pun akan segera berganti sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2016-2021.

Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015, persyaratan umum Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
e. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program jaminan sosial;
f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
g. Tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Pemerintah Sudah Kucurkan Bantuan Iuran JKN Rp1,9 Triliun, Apa Efeknya?

Image

Ekonomi

Tidak Ada Tanda-tanda Korupsi pada Pengelolaan Dana JKN Bahkan Membuat Negara Bangkrut

Image

Ekonomi

Jadi Jaminan Kesehatan Terbesar Dunia, BPJS Wajib Terus Berinovasi dan Mandiri

Image

News

APBD-P DKI Alami Defisit Hingga 46 Persen

Image

Ekonomi

Neraca Dagang Produk Pertanian RI Alami Defisit

Image

Ekonomi

Dewas KPK Dapat Mobil Dinas, Musni Umar: Pemerintah Tak Ada Sense Of Crisis!

Image

News

FOTO Kantor BPJS Kesehatan Palembang Terapkan Layanan Tanpa Tatap Muka

Image

Ekonomi

DPR RI

Tekan Defisit APBN, Legislator Golkar Minta Pemerintah Maksimalkan Basis Perpajakan

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Siap Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Upbit Bidik Geliatkan Ekosistem Blockchain Indonesia

Upbit mengklaim akan terus memperkenalkan aset digital inovatif kepada penggunanya juga mendukung ekosistem blockchain Indonesia

Image
Ekonomi

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Kadin Minta Kinerja Para Menteri Dievaluasi

Kadin berharap kinerja para menteri-menteri di Kabinet Kerja bidang perekonomian dapat dievaluasi sebagai pertimbangan setahun Jokowi-Ma'ruf

Image
Ekonomi

Selama Pandemi COVID-19, KKP Gelontorkan Pinjaman Permodalan Rp180 Miliar Untuk UMKM

KKP telah menyalurkan pinjaman permodalan sebesar Rp180 miliar kepada pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19

Image
Ekonomi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Risiko Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah tentang risiko krisis pangan saat pandemi COVID-19 seperti yang diungkapkan oleh PBB.

Image
Ekonomi

BPDPKS Terus Perkuat Program Peremajaan Sawit Rakyat

BPDPKS terus memperkuat sektor kelapa sawit nasional melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Image
Ekonomi

Legislator Sebut Revisi UU Minerba Sesuai Prinsip Transparansi

Legislator sebut revisi UU Minerba sudah sesuai dengan mekanisme prosedural serta telah melewati berbagai tahapan transparansi.

Image
Ekonomi

Benarkah Kelapa Sawit Merupakan Minyak Nabati Dunia Perusak Lingkungan?

Gapki: Isu lingkungan semakin menguat ketika minyak sawit dan produk olahannya telah mendominasi pasar minyak nabati global.

Image
Ekonomi

Naruto Vs Shikamaru, Siapa yang Lebih Kaya?

Naruto nampaknya sudah mendulang uang sangat banyak semasa dia menjadi ninja aktif loh

Image
Ekonomi

HIPMI: UU Omnibus Law Bawa Indonesia Keluar Dari Negara Berpenghasilan Menengah

HIPMI : UU Cipta Kerja merupakan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jebatan negara berpenghasilan menengah.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Pede UU Cipta Kerja Bisa Perkuat Pondasi Ekonomi RI

Sri Mulyani meyakini UU Cipta Kerja dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.

terpopuler

  1. Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

  2. Profil Lengkap KH Abdullah Syukri Zarkasyi

  3. 3 Tahun Pimpin DKI, Fahira Idris Puji Anies Sukses Ubah Paradigma Pembangunan

  4. Tifatul Sembiring Ingatkan Luhut: Zaman Perjuangan Kemerdekaan Dulu Lebih Susah Lagi, Bang!

  5. Begini Kronologis Penganiayaan Anggota Polri di Gajah Mada Jakbar

  6. Wanita Makin Malas untuk Berhubungan Seks Seiring Bertambahnya Usia, Benarkah?

  7. Kuasa Hukum Vicky Prasetyo Sebut Angel Lelga Tak Bertanggungjawab Atas Laporannya

  8. Tio Pakusadewo Mulai Hijrah, Anak: Kesadaran Papa Sendiri

  9. RSUD Cengkareng Digeruduk Puluhan Warga

  10. Sebelum Janda Bolong, Ini 7 Tanaman Hias yang Pernah Ngetren dan Harganya Fantastis

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis