Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Positif Resesi, Pemerintah Diminta Terus Fokus Jalankan Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Wayan Adhi Mahardika

Positif Resesi, Pemerintah Diminta Terus Fokus Jalankan Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Warga bersepeda di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (23/9/2020). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Indonesia perlu memfokuskan upaya dan menjalankan kebijakan yang berorientasi kepada pemulihan ekonomi.

Sebagaimana yang tergambar pada APBN 2021, terdapat empat tujuan utama dari arah kebijakan fiskal yang diartikulasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja oleh Kementerian Keuangan yang tujuan besarnya adalah untuk memulihkan perekonomian nasional.

Di minggu kedua pasca kembali diberlakukannya PSBB jilid kedua untuk Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan menyampaikan data terbaru mengenai proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa, 22 September 2020 yang lalu didapatkan bahwa proyeksi untuk tahun 2020 secara keseluruhan terdapat pada level -1,7 persen hingga -0,6 persen.

baca juga:

Sedangkan untuk kuartal III-2020 diprediksi akan berada pada kisaran level -2,9 persen hingga -1 persen.
Dengan demikian, dapat dipastikan pemerintah memproyeksikan untuk kuartal III-2020 yang sedang berjalan ini akan mengalami kontraksi ekonomi. Dengan kata lain dipastikan Indonesia mengalami resesi setelah sebelumnya dilaporkan bahwa kuartal II-2020 Indonesia terkontraksi hingga -5,32 persen.

“Pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 akan negatif sebagaimana yang terjadi pada kuartal II-2020 sudah diprediksi oleh banyak pihak, terutama melihat beberapa hal yang secara tidak langsung memicu perlambatan ekonomi, seperti terus bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19, implementasi kembali PSBB di DKI Jakarta dan belum pulihnya kegiatan ekspor impor karena dampak negara lain yang juga sedang membenahi kondisi domestiknya pasca COVID-19 atau justru masih dalam keadaan yang kurang lebih sama dengan Indonesia,” kata Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Pingkan menilai, proyeksi pemerintah memang realistis karena disrupsi ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih terus terjadi dan dirasakan masyarakat. Ditambah dengan kebijakan PSBB yang kembali diberlakukan dan membatasi mobilitas sosial serta transaksi ekonomi secara langsung bagi banyak sektor usaha.

Walaupun demikian, proyeksi untuk tahun depan jauh lebih baik, mengacu pada RUU APBN 2021 proyeksinya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Hal ini pun senada dengan perkiraan yang disampaikan beberapa institusi internasional seperti ADB dengan 5,3 persen, OECD di kisaran 5 persen hingga 6 persen, dan IMF dengan 6,1 persen.

“Proyeksi ini perlu disambut dengan langkah-langkah bijak dari berbagai pihak. Baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat memiliki peranan masing-masing. Di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini, tentu saja masalah utamanya berakar dari tingkat penyebaran dan kasus positif COVID-19,” tegasnya.

Krisis kesehatan ini akhirnya berdampak pada ekonomi yang timbul akibat dari adanya ketidakstabilan sosial masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Sehingga, untuk memulihkan ekonomi sangat penting bagi seluruh pihak untuk memusatkan perhatian pada pencegahan dan penanggulangan kasus pandemi COVID-19.

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Tingkatkan Daya Saing UMKM, Telkom Hadirkan Aplikasi Kasir Digital Bebas Biaya

Image

Ekonomi

Hadapi Resesi, Akademisi Sarankan UMKM Tunda Investasi dan Alokasikan Dana Cadangan

Image

Ekonomi

Ekonom Usul BLT Dinaikkan dari Rp600 Ribu Jadi Rp1,2 Juta

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Komitmen Gunakan Seluruh Perangkat Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi

Image

Ekonomi

Bank Dunia Wanti-wanti Begini ke Jokowi Dalam Implementasi UU Cipta Kerja

Image

Ekonomi

Jamkrindo Kerja Sama dengan 26 Bank Sukseskan Program Penjaminan PEN

Image

Ekonomi

Ini Tanggapan Bank Dunia Soal UU Cipta Kerja

Image

Gaya Hidup

Pengelolaan Pandemi Covid-19 yang Baik Tentukan Masa Depan Indonesia

Image

Ekonomi

Meski Keran Impor Dilonggarkan, UU Cipta Kerja Juga Wajibkan Produksi Pangan Ditingkatkan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

224 Nasabah Korporasi Sepakati Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya

224 pemegang polis dari kategori korporasi sepakat mengikuti program penyelamatan polis atau restrukturisasi Jiwasraya

Image
Ekonomi

UU Cipta Kerja Bukan Jawaban Utama Atasi Iklim Masalah Investasi RI

Indef: UU Cipta Kerja bukan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan pemasalahan investasi di Indonesia.

Image
Ekonomi

LaNyalla: Pelaku Jasa Konstruksi Wajib Tingkatkan Kapabilitas

Pelaku industri jasa konstruksi dalam negeri wajib untuk memperbaiki kualitas daya saing jasa dan industri konstruksi nasional

Image
Ekonomi

Kemenkeu Belum Tentukan Besaran Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021

Pemerintah belum menentukan kebijakan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2021 karena mempertimbangkan dampak pandemi.

Image
Ekonomi
Lawan Covid-19

Cerita Karyawan PPI Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19

PPI mengungkapkan sejumlah karyawan BUMN klaster pangan ini di cabang Bandung, Jawa Barat menjadi relawan uji klinis ketiga vaksin COVID-19

Image
Ekonomi

Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Mau Libatkan Buruh dan Pengusaha

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan RPP sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Image
Ekonomi

Mandiri Salurkan Kredit PEN ke Vendor Pelindo IV Senilai Rp350 Miliar

Bank Mandiri salurkan pembiayaan kredit produktif program PEN senilai Rp350 miliar kepasa supplier Pelindo IV

Image
Ekonomi

Ekonom Sebut UU Cipta Kerja Bisa Basmi Praktik Rente Impor Pangan

Indef: UU Cipta Kerja bisa mengurangi praktik rente impor pangan serta memberikan kepastian pada pelaku usaha terutama industri pangan.

Image
Ekonomi

Alasan Pemerintah Pede Transformasi Digital Mampu Sulap Indonesia Jadi Negara Maju

Transformasi digital menjadi alat transformasi ekonomi mencapai negara maju pada 2045, akan mengubah ekonomi menjadi manufaktur

Image
Ekonomi

Kemenperin: Industri Kimia Wajib Hindari Risiko Bahan Berbahaya

BPPI Kemenperin: Industri kimia merupakan salah satu sektor yang aktivitasnya tidak bisa terhindarkan dari berbagai bentuk risiko.

terpopuler

  1. Din Disebut Ingin Ganti Pancasila, Mustofa: Ferdinand Harus Buktikan Pernyataannya

  2. Putra Amien Rais Kecelakaan, HNW: Semoga Mobil yang Nabrak Menyadari Kesalahan

  3. 5 Potret Kebersamaan Choi Siwon Main Bareng Keponakan, Calon Suami Idaman!

  4. Penghina Moeldoko Ditangkap, PSI Tagih Penangkapan Gus Nur

  5. Profil Kompol Imam Irawan, Pernah Ungkap Kasus Narkotika Kelas Kakap

  6. Mengapa Ikon Facebook Messenger Berubah Warna?

  7. Cai Changpan Tewas, Fadli Zon: Susah-susah Gali Lubang Buat Kabur, Tiba-tiba Ditemukan Gantung Diri, Ajaib

  8. Survei Indikator: 65 Persen Masyarakat Anggap Ekonomi Indonesia Buruk Akibat Pandemi Covid-19

  9. Ada Beberapa Luka Dijahit, Hanum Rais: Kini Kondisi Hanafi Sudah Stabil

  10. 4 Zodiak Ini Terkenal Doyan Kerja Keras dan Sukses

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Image
Achsanul Qosasi

Menyelamatkan UMKM, Menyelamatkan Ekonomi

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

Dihadiri Keluarga, 5 Momen Bahagia Mutiara Annisa Baswedan saat Wisuda Online

Image
News

Profil Kompol Imam Irawan, Pernah Ungkap Kasus Narkotika Kelas Kakap

Image
News

5 Fakta Menarik Hanafi Rais, Pernah Habiskan Rp18 Juta untuk Membuat Becak Listrik