Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah 95 Persen, Tinggal Klaster Ketenagakerjaan

Wayan Adhi Mahardika

Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah 95 Persen, Tinggal Klaster Ketenagakerjaan

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi teatrikal di depan gerbang Gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam aksinya buruh menuntut dua tuntutan, yakni penolakan pembahasan omnibus law oleh DPR dan menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah disepakati 95 persen dari 10 klaster dalam RUU tersebut yang dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Cipta Kerja.

"Alhamdullilah dari semua pasal mungkin saya persentasekan sudah 95 persen sudah disepakati di tingkat panja," ucap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, saat Webinar Iluni UI, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Supratman mengatakan, beberapa pasal yang belum dibahas bakal terus dikebut terutama untuk pembahasan klaster ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum disetujui semua pihak.

baca juga:

"Hanya beberapa ada materi-materi pending di beberapa UU sektor yang masih dibahas dan Insya Allah hari ini akan kami selesaikan mudah-mudahan besok kita masuk klaster terakhir ketenagakerjaan," katanya.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja khususnya klaster tenaga kerja mendapat kecamana dari serikat buruh. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), RUU tersebut merugikan buruh dengan menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja khususnya klaster tenaga kerja mendapat kecamana dari serikat buruh. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), RUU tersebut merugikan buruh dengan menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Lebih lanjut, Omnibus Law juga akan mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya.

Selain itu, juga ada permasalahan lingkungan persoalan di sektor kelistrikan, Amdal, kebebasan pers, hak petani atas tanah, dan lain sebagainya. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Masih Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Akan Kembali Gelar Demo Nasional di November

Image

Ekonomi

KSPI Minta PKS dan Demokrat Jadi Inisiator Legislative Review Tolak UU Cipta Kerja

Image

Ekonomi

Faisal Basri ke Jokowi: Jangan Dengar Celoteh Bank Dunia, Dengarkan Rintihan Rakyat

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Nilai Pemerintah Sangat Serius dalam Penanganan COVID-19

Image

News

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami

Image

Video

VIDEO Fakta di Balik Video Viral Polisi Menyamar Massa Aksi Mahasiswa

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun: Sudah Seharusnya Perbankan Bertransformasi Lewat Digitalisasi Pelayanan

Image

News

Menkopolhukam: Penyerapan Aspirasi Omnibus Law sudah Berjalan

Image

News

Baleg Pastikan UU Ciptaker Cegah Pengurangan Upah Buruh

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

The New Normal Transaksi Property IPEX Virtual BTN, Sedot Lebih Dari 2 Juta Pengunjung

Tercatat lebih dari 2 juta orang mengikuti IPEX Virtual untuk menemukan properti idaman

Image
Ekonomi

2.000 Nelayan di Cilacap Konversi BBM ke BBG dengan LPG 3 Kg

Sebanyak 2.000 nelayan di Cilacap menerima bantuan pemerintah berupa perangkat konverter Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Image
Ekonomi

Pertashop ke-8 di Sulteng Ada di Donggala

Pertashop hadir di Desa Wani Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala. Kehadiran ini menambah total Pertashop untuk Sulawesi Tengah sejumlah 8.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Transformasi Digital Suatu Paksaan

Sri Mulyani menilai transformasi digital menjadi suatu paksaan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi

Penyerapan Gas Bumi 7 Sektor Industri Naik, Dorong Pemulihan Ekonomi

Pertamina melalui Subholding Gas PGN komitmen melaksanakan optimalisasi utilisasi gas bumi guna membantu pemerintah memulihkan ekonomi RI.

Image
Ekonomi

Kampanye Negatif Terus Bergulir, BPDPKS Khawatir Sawit Teralienisasi

BPDPKS mengkhawatirkan masih marak dan kerap diterima masyarakat dengan pemahaman yang keliru sehingga dianggap sebagai kebenaran umum.

Image
Ekonomi

Kebutuhan Minyak Nabati Dunia Terus Meningkat, Potensi bagi Industri Sawit RI

Indef: Kebutuhan minyak nabati dunia diprediksakan akan meningkat hingga sekitar 51 juta ton dari periode 2014-2025 atau 5 juta ton setahun.

Image
Ekonomi

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Hibahkan Dua Kapal Pengawas Perikanan

KKP menghibahkan dua unit Kapal Pengawas Perikanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo

Image
Ekonomi

Permudah Mitra UMKM, PCP Express Gandeng Janio Asia

PCP Express berkolaborasi dengan Janio Asia guna permudah mitra UMKM perluas usahanya ke pasar Asia Tenggara

Image
Ekonomi

Hingga September 2020, PTPN IV Raup Laba Rp547,90 Miliar

PTPN IV raup laba bersih Rp547,90 miliar hingga September 2020. Capaian itu jauh diatas target RKAP akhir 2020 sebesar Rp481,23 miliar

terpopuler

  1. Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

  2. Ramalan Keberuntungan Finansial Bagi Masing-masing Zodiak, Ada yang Banjir Rejeki!

  3. Doa Agar Diberikan Ilmu Laduni

  4. Profil Lengkap KH Abdullah Syukri Zarkasyi

  5. Nita Thalia Blokir Nomor Kontak, Istri Pertama Masih Harapkan Silaturahmi

  6. 5 Meme Kocak Kemenangan MU atas PSG, Wan Bissaka Bikin Ngakak

  7. Tifatul Sembiring Ingatkan Luhut: Zaman Perjuangan Kemerdekaan Dulu Lebih Susah Lagi, Bang!

  8. 3 Tahun Pimpin DKI, Fahira Idris Puji Anies Sukses Ubah Paradigma Pembangunan

  9. Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ferdinand Hutahaean Pertanyakan Keberadaan Stafsus Milenial Presiden

  10. 7 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbanyak di Dunia, Indonesia ke Berapa?

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis

Image
News

7 Potret Transformasi Wajah Presiden Jokowi dari Masa ke Masa, Gagah Sejak Muda