Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

BAP DPD RI Lakukan Telaah Hasil Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Jawa Barat

Ridwansyah Rakhman

BAP DPD RI Lakukan Telaah Hasil Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Jawa Barat

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti saat menggelar RDP dengan BPK RI | Istimewa

AKURAT.CO, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 dan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Ketua BAP DPD RI, Bambang Sutrisno, telaah BAP DPD RI atas IHPS BPK RI terhadap tujuh entitas di Provinsi Jawa Barat, terdapat jumlah temuan 26 kejadian dengan nilai Rp. 39.301,41 juta atau Rp. 39,30 miliar, rekomendasi 91 kejadian dengan kerugian daerah yang harus dikembalikan Rp. 37.113,55 juta atau Rp. 37,11 miliar. Bambang meminta agar BPK RI mengupayakan entitas yang diperiksa untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas IHPS BPK RI, terutama yang terdapat kerugian di dalamnya.

“Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan untuk memperoleh informasi sejauh mana rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas/obyek pemeriksaan, guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang merugikan dan atau dapat merugikan negara, telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya,” ucap Ketua BAP DPD RI, Bambang Sutrisno.

baca juga:

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar, Arman Syifa, mengatakan jika dari tujuh entitas yang diperiksa, masih terdapat bebera entitas yang belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK RI. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat belum tuntas dengan 11 temuan dari BPK RI, hanya Sukabumi yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI secara 100%. Menurutnya tindak lanjut di Provinsi Jawa Barat ada perkembangan, tapi cenderung di bawah entitas yang lain. Dari 78,57% rata-rata di Jawa Barat, Provinsi itu masih 64,5%. Tertinggi di Bogor sebanyak 93,28%. Dirinya berharap DPD RI dapat mendorong ketujuh entitas di Jawa Barat agar dapat segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK RI tersebut.

“Ada di pihak pemda untuk menginisiasi pembahasan terkait apa (tindak lanjut rekomendasi) yang masih belum selesai. Kami mohon ada dorongan dari DPD RI agar proses tuntutan ganti kerugian dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dan kami tetap melakukan pemantauan dengan bekerja sama dengan DPRD, BPKP dan Inspektorat Daerah,” kata Arman.

Menanggapi hal tersebut, Senator dari Maluku, Mirati Dewaningsih, menyesalkan tingkat persentase Provinsi Jawa Barat yang menduduki peringkat terbawah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Menurutnya Provinsi Jabar harus menjadi contoh bagi entitas lain yang merupakan kabupaten/kota di Jabar.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Asyera Respati A. Wundalero, mengusulkan jika terdapat entitas yang belum menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI, harus diambil tindakan tegas, apalagi yang terkait indikasi adanya kerugian negara. DPD RI dapat merekomendasikan agar BPK RI melimpahkan ke Kejaksaan.

“Atas temuan BPK Jabar yang belum ditindaklanjuti dalam batas waktu tertentu, sebaiknya DPD RI merekomendasikan agar ditindaklanjuti kejaksaan sebagai pengacara negara,” ucap Senator dari Nusa Tenggara Timur ini.

Senator dari Sumatera Utara, Willem T.P. Simarmata, meminta agar BPK RI juga memeriksa aspek-aspek pelaporan keuangan yang tidak berkaitan dengan anggaran pemerintah saja, tetapi juga bantuan dari non pemerintah, seperti dari masyarakat, CSR, ataupun lembaga di luar pemerintah.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Pede UU Cipta Kerja Bisa Perkuat Pondasi Ekonomi RI

Image

Ekonomi

Jurus Jitu Permata Bank Syariah Genjot Kinerja Inklusi Keuangan Syariah

Image

Ekonomi

Bamsoet: Menteri Keuangan Harus Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri Indonesia

Image

Ekonomi

Pemerintah Sudah Kucurkan Bantuan Iuran JKN Rp1,9 Triliun, Apa Efeknya?

Image

News

DPD RI

Walikota Mojokerto Sampaikan Apresiasinya ke Rombongan DPD yang Ikut Meresmikan Pasar Benteng Pancasila

Image

Ekonomi

Jadi Jaminan Kesehatan Terbesar Dunia, BPJS Wajib Terus Berinovasi dan Mandiri

Image

Ekonomi

Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi Pesantren

Image

News

Resmikan Pasar Benteng Pancasila, LaNyalla Ingatkan Pentingnya Teknologi Digital

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Transformasi Digital Suatu Paksaan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Upbit Bidik Geliatkan Ekosistem Blockchain Indonesia

Upbit mengklaim akan terus memperkenalkan aset digital inovatif kepada penggunanya juga mendukung ekosistem blockchain Indonesia

Image
Ekonomi

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Kadin Minta Kinerja Para Menteri Dievaluasi

Kadin berharap kinerja para menteri-menteri di Kabinet Kerja bidang perekonomian dapat dievaluasi sebagai pertimbangan setahun Jokowi-Ma'ruf

Image
Ekonomi

Selama Pandemi COVID-19, KKP Gelontorkan Pinjaman Permodalan Rp180 Miliar Untuk UMKM

KKP telah menyalurkan pinjaman permodalan sebesar Rp180 miliar kepada pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19

Image
Ekonomi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Risiko Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah tentang risiko krisis pangan saat pandemi COVID-19 seperti yang diungkapkan oleh PBB.

Image
Ekonomi

BPDPKS Terus Perkuat Program Peremajaan Sawit Rakyat

BPDPKS terus memperkuat sektor kelapa sawit nasional melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Image
Ekonomi

Legislator Sebut Revisi UU Minerba Sesuai Prinsip Transparansi

Legislator sebut revisi UU Minerba sudah sesuai dengan mekanisme prosedural serta telah melewati berbagai tahapan transparansi.

Image
Ekonomi

Benarkah Kelapa Sawit Merupakan Minyak Nabati Dunia Perusak Lingkungan?

Gapki: Isu lingkungan semakin menguat ketika minyak sawit dan produk olahannya telah mendominasi pasar minyak nabati global.

Image
Ekonomi

Naruto Vs Shikamaru, Siapa yang Lebih Kaya?

Naruto nampaknya sudah mendulang uang sangat banyak semasa dia menjadi ninja aktif loh

Image
Ekonomi

HIPMI: UU Omnibus Law Bawa Indonesia Keluar Dari Negara Berpenghasilan Menengah

HIPMI : UU Cipta Kerja merupakan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jebatan negara berpenghasilan menengah.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Pede UU Cipta Kerja Bisa Perkuat Pondasi Ekonomi RI

Sri Mulyani meyakini UU Cipta Kerja dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.

terpopuler

  1. Wanita Makin Malas untuk Berhubungan Seks Seiring Bertambahnya Usia, Benarkah?

  2. Begini Kronologis Penganiayaan Anggota Polri di Gajah Mada Jakbar

  3. Kuasa Hukum Vicky Prasetyo Sebut Angel Lelga Tak Bertanggungjawab Atas Laporannya

  4. Bro, Ini Tanda Wanita Sedang Subur-suburnya

  5. RSUD Cengkareng Digeruduk Puluhan Warga

  6. 5 Fakta Menarik Mobil Lapis Baja untuk Istri PM Israel Sara Netanyahu, Seharga Rp4,7 Miliar!

  7. BPPTKG Sebut Ada Peningkatan Intensitas Kegempaan pada Gunung Merapi

  8. Tesla Bakal Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik di Jawa Tengah

  9. Ernest: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi Periode Kedua, Saya sih Kecewa

  10. Sule Nikahi Nathalie Holscher Tepat di Hari Ulang Tahunnya, 15 November 2020

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis