Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Komisi XI DPR Minta BPK dan BPKP Optimalkan Alokasi Anggaran Tahunan

Andi Syafriadi

DPR RI

Komisi XI DPR Minta BPK dan BPKP Optimalkan Alokasi Anggaran Tahunan

Ilustrasi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia | ISTIMEWA

AKURAT.CO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan usulan tambahan pagu anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 kepada Komisi XI DPR RI.

Terkait usulan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong optimalisasi pengalokasian anggaran tahunan BPK dan BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara di tengah situasi pandemi.

“Kedua lembaga ini memiliki peran sangat strategis untuk memantau dari hulu hingga ke hilir atas penggunaan anggaran negara untuk penanganan COVID-19. Jadi, saya meminta agar terjadi harmonisasi langkah pengawasan dan pemeriksaan untuk meminimalkan risiko kebocoran anggaran karena manfaat yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, rencana kerja BPK dan BPKP tahun depan harus menjawab kebutuhan ini,” kata Puteri melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (21/9/2020).

baca juga:

BPK menyampaikan pagu anggaran tahun 2021 senilai Rp 3,769 triliun dan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 594,5 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 4,363 triliun. Sementara itu, pagu anggaran BPKP tahun 2021 sebesar Rp 1,675 triliun. BPKP pun meminta agar DPR RI mendukung pengembalian anggaran program pengawasan RAPBN 2021, paling tidak, sama dengan APBN 2020 senilai Rp 372,058 miliar.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menjelaskan bahwa langkah dukungan tersebut sesuai dengan tata laksana yang tertera dalam Bab VII Deklarasi Lima International Organizations of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan Prinsip VIII pada Deklarasi Meksiko tentang kemandirian suatu badan pemeriksa keuangan.

“Sebagai bagian dari INTOSAI atau organisasi BPK se-dunia dan sesuai dengan UU BPK, sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, BPK RI perlu menjaga tingkat kemandiriannya dari Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah melalui independensi BPK dalam menyusun, mengajukan, dan melaksanakan anggarannya sendiri,” tutur Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, pada Laporan INTOSAI tahun 2014, Indonesia berada pada urutan ke-14 dengan nilai rasio Anggaran Tahunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,02 persen, di antara negara- negara dengan PDB di atas 100 juta dollar AS. Dalam daftar tersebut, Amerika Serikat dan China menduduki posisi teratas sebagai negara dengan rasio anggaran badan pemeriksa keuangan terkecil.

“Rasio anggaran sebesar 0,02 persen adalah jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan tugas BPK RI sebagai pemeriksa performa keuangan negara setiap tahunnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, melalui rapat ini, DPR hadir untuk memastikan pemenuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan lembaga, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dan BPKP secara optimal. Kami pun turut mendukung penambahan pagu anggaran dari kedua lembaga ini pada RAPBN 2021, sepanjang digunakan untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara. Tentunya, pemenuhan kebutuhan ini tetap mempertimbangkan koridor batas kemampuan keuangan negara,” tutup Puteri. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Nilai Pemerintah Sangat Serius dalam Penanganan COVID-19

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Akui Transformasi Digital Mampu Muluskan Indonesia Jadi Negara Maju

Image

News

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun: Sudah Seharusnya Perbankan Bertransformasi Lewat Digitalisasi Pelayanan

Image

Ekonomi

Perpanjangan Sertifikat Halal Tak Miliki Kontrol Jelas

Image

News

Tolak UU Ciptaker, Mahasiswa: DPR Butuh Siskaeee

Image

News

UU Cipta Kerja, Upaya Reformasi Indonesia Jadi Lebih Kompetitif dan Sejahtera

Image

Ekonomi

Mandiri Syariah Ditunjuk sebagai Kustodian Efek Syariah Rp5,5 Triliun Milik BPKH

Image

Ekonomi

DPR RI

Legislator Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi Elpiji 3 Kg

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Menhub Wanti-wanti Masyarakat Tak Berangkat Waktu Puncak Libur Panjang

Menhub Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW tidak berangkat di waktu puncak

Image
Ekonomi

Erick Thohir Beberkan Alasan Penunjukan Alexandra Jadi Wadirut Mandiri

Erick Thohir beberkan alasan penunjukan Alexandra Askandar jadi Wadirut Mandiri

Image
Ekonomi

64 Juta UMKM akan Rasakan Dampak Positif UU Cipta Kerja

Fiki mengatakan UU Cipta Kerja bisa mendorong UMKM masuk dalam digitalisasi. Melalui regulasi tersebut, anak muda akan lebih mudah

Image
Ekonomi

4 Zodiak Ini Disebut-sebut Paling Disukai Bosnya, Ada Kamu?

Berikut ini zodiak yang paling sering disukai bos saat bekerja

Image
Ekonomi

The New Normal Transaksi Property IPEX Virtual BTN, Sedot Lebih Dari 2 Juta Pengunjung

Tercatat lebih dari 2 juta orang mengikuti IPEX Virtual untuk menemukan properti idaman

Image
Ekonomi

2.000 Nelayan di Cilacap Konversi BBM ke BBG dengan LPG 3 Kg

Sebanyak 2.000 nelayan di Cilacap menerima bantuan pemerintah berupa perangkat konverter Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Image
Ekonomi

Pertashop ke-8 di Sulteng Ada di Donggala

Pertashop hadir di Desa Wani Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala. Kehadiran ini menambah total Pertashop untuk Sulawesi Tengah sejumlah 8.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Transformasi Digital Suatu Paksaan

Sri Mulyani menilai transformasi digital menjadi suatu paksaan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi

Penyerapan Gas Bumi 7 Sektor Industri Naik, Dorong Pemulihan Ekonomi

Pertamina melalui Subholding Gas PGN komitmen melaksanakan optimalisasi utilisasi gas bumi guna membantu pemerintah memulihkan ekonomi RI.

Image
Ekonomi

Kampanye Negatif Terus Bergulir, BPDPKS Khawatir Sawit Teralienisasi

BPDPKS mengkhawatirkan masih marak dan kerap diterima masyarakat dengan pemahaman yang keliru sehingga dianggap sebagai kebenaran umum.

terpopuler

  1. Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

  2. Ramalan Keberuntungan Finansial Bagi Masing-masing Zodiak, Ada yang Banjir Rejeki!

  3. Profil Lengkap KH Abdullah Syukri Zarkasyi

  4. Doa Agar Diberikan Ilmu Laduni

  5. Nita Thalia Blokir Nomor Kontak, Istri Pertama Masih Harapkan Silaturahmi

  6. Tifatul Sembiring Ingatkan Luhut: Zaman Perjuangan Kemerdekaan Dulu Lebih Susah Lagi, Bang!

  7. 5 Meme Kocak Kemenangan MU atas PSG, Wan Bissaka Bikin Ngakak

  8. 3 Tahun Pimpin DKI, Fahira Idris Puji Anies Sukses Ubah Paradigma Pembangunan

  9. Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ferdinand Hutahaean Pertanyakan Keberadaan Stafsus Milenial Presiden

  10. Dituduh Dukung Donald Trump dan Anti LGBT, Chris Pratt Jadi 'Chris' Terburuk di Hollywood

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis

Image
News

7 Potret Transformasi Wajah Presiden Jokowi dari Masa ke Masa, Gagah Sejak Muda