Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Komisi VII DPR RI: Pemerintah Harus Segera Revisi UU Migas

Andi Syafriadi

Komisi VII DPR RI: Pemerintah Harus Segera Revisi UU Migas

SKK Migas – PT PHM ecara resmi merealisasi pekerjaan konstruksi 3 (tiga) anjungan lepas pantai untuk Lapangan Sisi Nubi dan South Mahakam (dinamai Proyek JSN) dengan investasi senilai US$105 juta, Senin (1/9). | pertamina

AKURAT.CO, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah segera mengkonsolidasikan diri untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Mengingat sebelumnya Pemerintah telah mencabut pasal-pasal terkait Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dalam RUU Cipta Kerja.

Menurut Mulyanto, sejak Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas yang diatur dalam UU dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012, maka praktis pelaksana kuasa pertambangan migas dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang bersifat sementara. Namun faktanya SKK Migas, lembaga yang bersifat sementara itu sudah berlangsung lebih dari 8 tahun.

baca juga:

“Waktu yang tidak pendek. Seharusnya Pemerintah sudah menyiapkan konsep kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas ini dengan matang, sebagai tindak lanjut dari keputusan MK. Sehingga pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dijalankan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar Mulyanto. 

Kelembagaan yang sekarang, SKK Migas, menurutnya jelas tidak ideal. Karena selain bersifat sementara, hanya berupa satuan kerja di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta hanya memiliki fungsi dalam pengaturan dan pengawasan.

Sebab, SKK Migas tidak memiliki fungsi pengelolaan dan pengusahaan. Pihaknya berharap kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas atau BUMN Khusus ini, sesuai amanat MK, dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, sebagaimana sekarang dilaksanakan oleh SKK Migas, juga ditambah fungsi pengelolaan dan pengusahaan sektor hulu migas.

“Jadi BUMN Khusus ini berfungsi sebagai ‘regulator’ sekaligus ‘doers’ (pelaksana) di sektor hulu migas. Tujuannya, agar Pemerintah sebagai representasi dari negara dan pemegang kuasa pertambangan migas, mengelola secara langsung sektor hulu Migas ini demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat," jelas politisi tersebut. 

Mulyanto menilai, kondisi SKK Migas saat ini tidak memiliki fungsi pengelolaan secara langsung, termasuk pengusahaan sektor migas.

Akibatnya negara tidak dapat mengoptimalkan pengelolaan sektor migas ini sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Misalnya negera mengeluarkan biaya tambahan untuk menjual bagian Pemerintah atas migas, dan lainnya.

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

Penyerapan Gas Bumi 7 Sektor Industri Naik, Dorong Pemulihan Ekonomi

Image

Ekonomi

Moeldoko Sebut Jokowi Akan Teken UU Ciptaker, Netizen: Lagi Lempar Granatnya Sendiri!

Image

News

Hindari Corona Sampai Melipir ke Puncak, Rapat APBD DKI Ternyata Diikuti 800 Peserta 

Image

News

DPRD DKI Bahas APBD di Luar Kota, FITRA: Ini Mencederai Transparansi Anggaran

Image

Ekonomi

Tolak Demo UU Cipta Kerja, Luhut: Tak Ada Niat Sengsarakan Buruh!

Image

News

Larang Warga Keluar Kota, Anak Buah Anies dan DPRD DKI Malah Bahas APBD di Puncak

Image

News

Polisi Buru Pendemo yang Aniaya Anggota Polri di Gajah Mada Jakarta Barat

Image

Ekonomi

Masih Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Akan Kembali Gelar Demo Nasional di November

Image

News

Alasan Komisi D DPRD DKI Gelar Rapat Bahas APBD di Puncak Bogor

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Penyerapan Gas Bumi 7 Sektor Industri Naik, Dorong Pemulihan Ekonomi

Pertamina melalui Subholding Gas PGN komitmen melaksanakan optimalisasi utilisasi gas bumi guna membantu pemerintah memulihkan ekonomi RI.

Image
Ekonomi

Kampanye Negatif Terus Bergulir, BPDPKS Khawatir Sawit Teralienisasi

BPDPKS mengkhawatirkan masih marak dan kerap diterima masyarakat dengan pemahaman yang keliru sehingga dianggap sebagai kebenaran umum.

Image
Ekonomi

Kebutuhan Minyak Nabati Dunia Terus Meningkat, Potensi bagi Industri Sawit RI

Indef: Kebutuhan minyak nabati dunia diprediksakan akan meningkat hingga sekitar 51 juta ton dari periode 2014-2025 atau 5 juta ton setahun.

Image
Ekonomi

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Hibahkan Dua Kapal Pengawas Perikanan

KKP menghibahkan dua unit Kapal Pengawas Perikanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo

Image
Ekonomi

Permudah Mitra UMKM, PCP Express Gandeng Janio Asia

PCP Express berkolaborasi dengan Janio Asia guna permudah mitra UMKM perluas usahanya ke pasar Asia Tenggara

Image
Ekonomi

Hingga September 2020, PTPN IV Raup Laba Rp547,90 Miliar

PTPN IV raup laba bersih Rp547,90 miliar hingga September 2020. Capaian itu jauh diatas target RKAP akhir 2020 sebesar Rp481,23 miliar

Image
Ekonomi

Gara-gara Ini Indonesia Punya Pondasi Kuat Kembangkan Digitalisasi

Bank Indonesia menilai Indonesia mempunyai fondasi yang sangat kuat untuk melakukan transformasi digital secara keseluruhan

Image
Ekonomi

Moeldoko Sebut Jokowi Akan Teken UU Ciptaker, Netizen: Lagi Lempar Granatnya Sendiri!

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko baru-baru ini menyebutkan bahwasanya Presiden Jokowi akan segera meneken UU Cipta Kerja

Image
Ekonomi

Merger Bank Syariah BUMN, Mandiri Jadi Pemegang Saham Terbesar

Rancangan merger bank syariah akhirnya dipublikasi, Bank Mandiri menjadi pemegang saham terbesar yakni 51,2 persen

Image
Ekonomi

APTI: Jika Cukai Rokok Naik, Sama Saja Pemerintah Dzalimi Rakyatnya Sendiri

DPN APTI menilai kenaikan cukai rokok merupakan penyiksaan terhadap kehidupan ekonomi rakyat pertembakauan.

terpopuler

  1. Dibayar Hampir Rp5 Triliun, Donald Trump Hapus Sudan dari Daftar Terorisme

  2. Politisi Nasdem Sentil Risma, Minta Kembali ke 'Jalan Lurus' sebagai Wali Kota

  3. Ramalan Keberuntungan Finansial Bagi Masing-masing Zodiak, Ada yang Banjir Rejeki!

  4. Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

  5. Hak Jawab Nasrul Abit-Indra Catri terhadap Berita Fitnah yang Terbit di Akurat.co

  6. Ternyata Ini Cara Cegah Ereksi Cepat, Bikin Tahan Lama

  7. Pelaku UMKM Penerima Bantuan Kembali Didata Jajaran Pemkot Tangerang

  8. Doa Agar Diberikan Ilmu Laduni

  9. Termasuk Terlalu Sering ML, Ini Sederet Kebiasaan Penghalang Kehamilan

  10. 5 Meme Kocak Kemenangan MU atas PSG, Wan Bissaka Bikin Ngakak

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar

Image
News

7 Pesona Selmadena Aquilla, Istri Ahmad Baihaqy Rais yang Sukses Jadi Pebisnis

Image
News

7 Potret Transformasi Wajah Presiden Jokowi dari Masa ke Masa, Gagah Sejak Muda