Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Jangan Kembalikan Era Orba dengan RUU Cipta Kerja

Siti Nurfaizah

Jangan Kembalikan Era Orba dengan RUU Cipta Kerja

Ratusan massa buruh DKI Jakarta dari berbagai aliansi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Aksi demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan juga meninta kepada Gubernur DKI Jakarta serta DPRD menolak dan bergerak cepat untuk membatalkan RUU yang dianggap mereka kontroversial. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan harapannya agar RUU Cipta Kerja tidak mengembalikan mekanisme ketatanegaraan menjadi seperti era sentralistik masa lalu.

"PKS mendesak Pemerintah tidak kembali memutar jarum sejarah ke era sentralistik," kata Mulyanto dalam rilis, Minggu (9/8/2020).

Menurut dia, RUU Cipta Kerja berpotensi membuat berbagai bentuk perizinan yang semula menjadi kewenangan pemda akan ditarik menjadi kewenangan pusat.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa RUU itu membuka jalan diberlakukan kembali sistem sentralisasi kekuasaan dimana semua kewenangan diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya menjadi pelaksana teknis.

Dilansir dari Antara, Mulyanto menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan atau kewenangan secara harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Semangat reformasi itu, ujar dia, maka pemda didorong untuk lebih otonom dalam menentukan program pembangunan wilayah secara mandiri berdasarkan potensi yang ada.

Mulyanto mengingatkan eksperimentasi bernegara sejak Era Reformasi salah satunya adalah terkait dengan penataan format hubungan pusat-daerah, pasca runtuhnya pemerintahan sentralistik Orde Baru melalui beberapa kali revisi UU Pemda (UU No. 23 tahun 2014).

Untuk itu, lanjutnya, upaya untuk menjaga keseimbangan harmonis hubungan pusat-daerah adalah sebuah langkah penting dan strategis dalam mengelola demokrasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan pintu masuk dalam menciptakan lapangan pekerjaan karena memberi kepastian dalam investasi.

"RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, itu semua berorientasi pada izin usaha dan investasi. Maka Omnibus Law ini adalah pintu masuk untuk kita menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bahlil Lahadalia dalam diskusi daring "Strategi Menarik Investasi", Kamis (6/8/2020).

Menurut Bahlil, saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta orang yang tengah membutuhkan pekerjaan. Mereka terdiri dari sekitar 7 juta pengangguran, sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru, serta sekitar 7-8 juta pengangguran terdampak COVID-19.

"Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Di UU, demokrasi ekonomi, ekonomi berkeadilan, investasi inklusif, itu angan-angan kalau aturan tidak ada perbaikan. Investasi Indonesia ke depan akan lebih baik apabila syaratnya segera selesaikan UU Omnibus Law," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menuturkan BKPM konsisten mendukung rampungnya pembahasan RUU Cipta Kerja. Ia juga meyakini RUU Cipta Karya akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.[]

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Legislator Ungkap Transformasi BUMN Telah Sesuai Jalur

Image

Ekonomi

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Begini Kata Apindo

Image

Ekonomi

Pemerintah Harusnya Perhatikan Upah Buruh yang Masih Rendah Ketimbang RUU Cipta Kerja

Image

Ekonomi

RUU Cipta Kerja Berpotensi Turunkan Kesejahteraan 12,4 Juta Buruh di Pulau Jawa

Image

Ekonomi

Said Didu: Smelter China Gunakan Sistem Penalti Biar Harga Beli Turun dan Rugikan Negara

Image

News

Sugianto Sabran Pernah Didiskualifikasi di Pilkada Kotawaringin Barat

Image

News

DPRD DKI Kompak Setujui Raperda Covid-19 Bikinan Anies Baswedan 

Image

Ekonomi

Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Janjikan Ini ke Pelaku Ekraf

Image

News

DPR RI

DPR-Pemerintah Sepakat RUU Kerjasama RI dengan Swedia Dibawa ke Paripurna

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Legislator Ungkap Transformasi BUMN Telah Sesuai Jalur

Legislator menilai sebagian BUMN sudah mulai bertransformasi secara signifikan dan sesuai jalur

Image
Ekonomi

3 Konstruksi Tol Pondok Aren-Serpong Bisa Serap Lebih 1.000 Orang Pekerja

Kementerian PUPR menyatakan, tiga pekerjaan konstruksi di Tol Pondok Aren-Serpong dapat menyerap lebih dari 1.000 orang pekerja.

Image
Ekonomi

Regulasi Belum Jelas, Distribusi Vaksin COVID-19 Diharap Tak Meleset

ALFI berharap distribusi vaksin COVID-19 tidak meleset dari waktu ditentukan, masih ada pihak swasta lain wait and see distribusi vaksin

Image
Ekonomi

Bos Jamkrindo Catat Realisasi Pinjaman Program PEN Capai Rp2,95 Triliun

Jamkrindo realisasikan penjaminan dalam program PEN mencapai Rp2,95 triliun kepada 6.568 debitur hingga 28 September 2020

Image
Ekonomi

KKP Benahi Basis Data Pengelolaan Komoditas Perikanan

KKP membenahi ketersediaan informasi yang diperlukan guna menjadi basis data dalam rangka pengelolaan sejumlah komoditas perikanan

Image
Ekonomi

Realisasi Anggaran PEN Kuartal III-2020 Diyakini Bakal Bangkitkan Ekonomi Nasional

Realisasi anggaran PEN selama kuartal III-2020 yang diperkirakan mencapai Rp137,8 triliun akan mengungkit kegiatan ekonomi domestik.

Image
Ekonomi

BI Sempurnakan Aturan Pinjaman Likuiditas Bank Umum Konvensional dan Syariah

BI memperkuat fungsi lender of the last resort dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS.

Image
Ekonomi

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Begini Kata Apindo

Menghimbau kepada semua perusahaan anggota Apindo untuk memberikan edukasi kepada pekerja/buruh di perusahaan terkait mogok kerja

Image
Ekonomi

Kemenperin Siapkan Insentif Fiskal bagi Industri Hijau

Kemenperin menyiapkan insentif fiskal bagi industri hijau sebagai komitmen mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan.

Image
Ekonomi

Tenang, Bea Meterai Rp3 Ribu dan Rp6 Ribu Masih Bisa Digunakan hingga 2021

DJP Kemenkeu: Bea meterai yang lama yaitu Rp6.000 dan Rp3.000 masih dapat digunakan hingga satu tahun ke depan mulai 2021.

terpopuler

  1. Najwa Dikabarkan Tolak Dirjen Kemenkes, Denny: Kalau Benar, Memalukan!

  2. Ilham Aidit: KAMI Jualan PKI Untuk Acara 2024, Apapun Pembelaannya

  3. Vandalisme di Musala Tangerang, Fadli Zon: Bisa-bisa yang Melakukan Orang Gila Terlatih

  4. Vandalisme Musala di Tangerang, Ferdinand: Yang Suka Gunakan Kata Kafir hanya Kaum Intoleran

  5. Baru Seminggu 'Lawan' Raja Salman, Anggota Partai Oposisi Arab Saudi Sudah Mundur

  6. Duh! Wanita Berbibir Terbesar Dunia Melawan Dokter

  7. 5 Potret Anies Baswedan saat Muda, Disebut Mirip Artis Luar Negeri!

  8. Saat Joe Biden dan Istri Pelukan Usai Debat, Donald Trump Justru Lakukan ini

  9. Najwa Shihab Wawancara Bangku Kosong, Ferdinand: ini Menyerang Terawan

  10. Banjir Ancam Jakarta, Anies Baswedan Bilang Sekarang Durasi Hujan Pendek, tapi Airnya Banyak

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik DN Aidit, Jadi Loper Koran hingga Dikenal Dekat dengan Presiden Soekarno

Image
News

Kisah Cinta Tragis Pierre Tendean dan Rukmini, Bikin Mewek

Image
News

5 Potret Anies Baswedan saat Muda, Disebut Mirip Artis Luar Negeri!