Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Peneliti: Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Berikan Rasa Keadilan

Wayan Adhi Mahardika

Peneliti: Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Berikan Rasa Keadilan

Ilustrasi | Global Village Space

AKURAT.CO Pemerintah akhirnya memberlakukan pajak digital. Mulai 1 Agustus 2020, barang dan jasa yang dijual perusahaan internasional berbasis digital wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Pengenaan PPN ini dibebankan kepada konsumen yang berlangganan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) ini sangat relevan untuk menciptakan equal playing field atau menciptakan perlakuan yang setara.

Pengenaan pajak digital akan memberikan rasa keadilan karena perusahaan asing akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan dalam negeri yang juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

baca juga:

“Potensi pajak digital untuk pendapatan negara sebenarnya cukup besar. Apalagi sekarang ini semakin banyak bisnis berbasis offline bergeser menggunakan platform online. Yang penting adalah pemerintah sudah menggunakan unsur keadilan dalam mengenakan pajak atas perusahaan internasional berbasis digital. Jangan sampai pajak ini menjadi beban dan mendisinsentif pelaku industri untuk menjalankan bisnisnya,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Namun demikian, lanjut Ira, pengenaan pajak digital tidak hanya menjadi masalah di Indonesia tapi juga global. Sampai saat ini, OECD masih merumuskan landasan bersama antar negara-negara.

Tindakan sepihak seperti Pajak Layanan Digital di Prancis atau rencana Indonesia untuk memperkenalkan Pajak Transaksi Elektronik sangat kompleks karena potensi gangguannya terhadap perdagangan internasional dan tensi dari mitra dagang.

Diperlukan analisis yang mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif yang muncul dari dampak pengenaan pajak terhadap hubungan bisnis Indonesia dengan negara lain, di samping persiapan teknis pengambilan pajak perusahaan-perusahaan tersebut.

PPN atas transaksi PMSE diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2020 dan turunannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang menetapkan besaran 10 persen untuk dikumpulkan dan disetorkan oleh perusahaan dengan sistem elektronik dengan kriteria tertentu mulai bulan Agustus ini.

Kriteria tersebut yaitu berdasarkan nilai transaksi dengan minimal Rp600 juta dan jumlah traffic atau akses di Indonesia sebesar minimal 12 ribu per tahun.

Hal ini mengundang debat terutama dari perusahaan sistem online luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Apalagi, di masa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat ini.

Pergeseran pola aktivitas masyarakat telah berubah dari konvensional menjadi digital, contohnya dari menonton di bioskop menjadi melalui platform luar negeri penyedia konten film digital, seperti Netflix. Statista memproyeksikan pengguna Netflix di Indonesia mencapai 906.800 pengguna sedangkan pendapatan Netflix berada pada rentang Rp44,43 miliar-Rp153,25 miliar per bulan. Sehingga dapat diestimasi potensi PPN berkisar antara Rp4,44 miliar-Rp15,32 miliar per bulan.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian. Salah satunya adalah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 4,5 persen. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Positif Resesi, Pemerintah Diminta Terus Fokus Jalankan Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Image

Ekonomi

Pentingnya Meningkatkan Peran Petani dalam Rantai Pasok Beras

Image

Hiburan

Daftar Pemenang Emmy Awards 2020 Kategori 'Creative Arts'

Image

Ekonomi

Pembangunan 15 Pabrik Gula Tak Efektif Tanpa Riset dan Inovasi Teknologi

Image

Ekonomi

Pengembang Minta Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Properti

Image

Ekonomi

Pertumbuhan Layanan Pesan Antar Makanan Perlu Diikuti Regulasi Keamanan Pangan

Image

Ekonomi

Sah! Pemerintah Tanggung PPN Kertas Koran

Image

Ekonomi

Akun Premium Langsung atau Pihak Ketiga? Ingat 5 Hal Ini Sebelum Berlangganan Platform Streaming

Image

Ekonomi

Pemerintah Diminta Tetap Salurkan Bansos Sekalipun RI Masuk Jurang Resesi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Laris Manis, Hasil Penjualan Sukuk Ritel SR013 Tembus Rp25,67 Triliun

Pemerintah menetapkan hasil penjualan sukuk ritel seri SR013 sebesar Rp25,67 triliun.

Image
Ekonomi

PSBB Diperpanjang, Transaksi Kategori Produk Ibu dan Anak di Tokopedia Meningkat

Pandemi mendorong masyarakat lebih banyak aktivitas bersama keluarga di rumah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ibu dan anak

Image
Ekonomi

Bank DKI Sabet Penghargaan Lagi Karena Kinerja Moncer

Berdasarkan hasil kajian Biro Riset Infobank bertajuk “Rating 110 Bank Versi Infobank 2020”

Image
Ekonomi

Kunci Sukses Jeff Bezos Bikin Amazon Jadi Raksasa Teknologi Dunia

Bezos pun mengungkapkan dirinya melakukan beberapa hal untuk membuat Amazon sesukses sekarang.

Image
Ekonomi

Jonan: Kampanye BBM Ramah Lingkungan Seharusnya Tugas KLHK dan Kemenkes

Ignasius Jonan menyebutkan kampanye dan edukasi penggunaan BBM ramah lingkungan masyarakat seharusnya dilakukan oleh dua kementerian

Image
Ekonomi

Menko Luhut: Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi Mutlak Diperlukan!

Menko Luhut: Sertifikasi khusus bagi produk kesehatan dan farmasi dalam negeri itu mutlak diperlukan.

Image
Ekonomi

Begini Strategi Luhut Tangani Kasus COVID-19 dari Hulu ke Hilir

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu fokus menangani dari hulu lalu ke hilir.

Image
Ekonomi

Komunitas Kretek: Turunkan Prevalensi Perokok Anak Tidak Tepat Gunakan Instrumen Cukai

Komunitas Kretek: Kebijakan menekan prevelansi angka perokok anak melalui instrumen cukai dinilai tidak tepat.

Image
Ekonomi

Industri Tembakau Alternatif Butuh Riset Standard Konsumsi

Industri tembakau alternatif membutuhkan dukungan sains atau riset ilmiah dalam pengaturan atau penjelasan standard konsumsi

Image
Ekonomi

Bamsoet: Indonesia Jangan Terbuai Prediksi Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia 2045

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak terbuai prediksi Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan tertinggi

terpopuler

  1. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  2. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  3. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  4. Terbukti Mustajab, ini Doa-doa Agar Kamu Cepat Kaya!

  5. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

  6. 5 Momen Wulan Guritno dengan Bintang Muda Persib, Febri Menang Banyak

  7. Dasco Kasih Bocoran Nasib Duet Prabowo-Puan di Pilpers 2024

  8. Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

  9. Lepas Masker Saat Makan Jadi Alasan Anies Baswedan Larang Dine In di Restoran

  10. Dasco Blak-blakan Ingin Pensiun dari Gerindra karena Alasan ini

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu

Image
News

5 Gaya Presiden Jokowi Gowes Pagi, Tampil Keren dengan Sepeda Produk Lokal