image
Login / Sign Up

Perhatian! Begini Sanksi Bagi Penerima Kartu Prakerja yang Nakal

Andi Syafriadi

Image

Pencari kerja mengantri masuk ke area Job for Career Festival bertajuk Jakarta Spektakuler di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Bursa lowongan kerja tersebut diikuti lebih dari 120 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta skala nasional maupun internasional. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Pemerintah dalam perkembangannya saat ini kembali melakukan penyempurnaan tata kelola Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020 ini mengatur beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya ada dalam Perpres 36/2020.

Adapun revisi Perpres tersebut dilakukan pasca adanya berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja. Perpres hasil revisi tersebut memastikan bahwa Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengungkapkan melalui Perpres yang baru ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk selalu melakukan penguatan serta peningkatan kualitas Program. Perpres ini juga telah mengikuti rekomendasi, masukan, dan catatan perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah memastikan bahwa Program ini dirancang untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan bantuan.

baca juga:

“Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” tuturnya di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Lebih lanjut dirinya menegaskan selain kepada Pencari Kerja program ini juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

"Perpres 76/2020 ini juga mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)," paparnya.

Tak hanya itu saja, susunan organisasi Komite Cipta Kerja pun diperkuat dengan penambahan anggota Komite yang meliputi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Penambahan anggota Komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ucapnya.

Sedangkan dalam aspek pengenaan sanksi, nantinya juga akan menjadi fokus perhatian. Hal tersebut sudah tertuang dalam Perpres 76/2020 yang menyebutkan bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima Kartu Prakerja melakukan kecurangan.

“Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi. Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Perpres tersebut juga menegaskan hasil evaluasi lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) bahwa pemberian dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya kedepan, Manajemen Pelaksana akan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan (Perubahan Permenko 3 Tahun 2020).

Kemudian dalam hal lembaga dan jenis pelatihan, ditetapkan bahwa lembaga pelatihan harus memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.

Perbaikan tata kelola ini bersifat progresif kedepan, sehingga beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan dan dilaksanakan pada program sebelumnya (batch 1-3) yang dilakukan dengan itikad baik perlu ditegaskan, dan program ke depan (batch 4 dan seterusnya) dapat dilakukan dengan tata kelola program yang sudah lebih baik lagi.

“Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana kuota dapat mencapai 500.000 orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data whitelist dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga mengharapkan agar pelatihan offline dapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020 pada daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan physical distancing,” pungkas Sesmenko Perekonomian.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

KSPI Minta Subsidi Upah Tidak Hanya Diberikan kepada Buruh Peserta Jamsostek

Image

Ekonomi

Guyuran Insentif Rp2,4 Juta dari Pemerintah Bikin Buruh Semringah

Image

Ekonomi

Data Jegal Penyaluran Bantuan Pekerja Gaji Di bawah Rp5 Juta

Image

Ekonomi

Wapres Janjikan Koperasi, BMT, dan Bank Wakaf Mikro Dapat Bansos

Image

News

Kritikus Terbesar Prakerja Apresiasi Donasi Ruangguru

Image

Ekonomi

Wabah Corona

6 Cara Sukses Berkarier, Bagi Kamu yang Fresh Graduates di Era New Normal

Image

News

Omnibus Law

Pengamat Sebut RUU Ciptaker Diperlukan untuk Atasi Perekonomian Nasional

Image

Ekonomi

Anggota Ombudsman Terima SMS Dirinya Kelompok Prioritas Penerima Kartu Prakerja, Kok Bisa?

Image

Ekonomi

Salurkan Penjaminan Kredit, LPEI Gandeng 15 Bank

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Ini 4 Syarat Bagi Pegawai Formal Swasta untuk Bisa Mendapatkan Bantuan Rp600.000 Per Bulan

Masih aktif sebagai karyawan swasta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial

Image
Ekonomi

11 Bank Penyalur FLPP Dapat Tambahan Kuota

PPDPP menyatakan, 11 bank penyalur atau pelaksana dana FLPP TA 2020 mendapatkan tambahan kuota.

Image
Ekonomi

Korsel Batal Garap Rel Kereta Api Sepanjang 168 Km di Bengkulu

Korea Selatan batal mengerjakan pembangunan rel kereta api sepanjang 168 kilometer.

Image
Ekonomi

Mimpi Soal Uang? Ternyata Ini Lho Artinya!

Dalam mimpi, uang dapat mencerminkan segala sesuatu.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Enggan Jadi Relawan Vaksin COVID-19, Erick Thohir: Rakyat Dulu, Menteri Disuntiknya Belakangan!

Vaksin virus Corona kini tengah diuji coba oleh PT Bio Farma.

Image
Ekonomi

Ekonomi Suram, Sederet Desakan dari Pengusaha Untuk Pemerintah!

Kontraksi pertumbuhan ekonomi akan terjadi diantara minus 4 persen sampai minus 6 persen.

Image
Ekonomi

3 Zodiak Karier Topcer di Bulan Agustus, Ada Zodiakmu?

Meski tak semuanya bisa tepat namun tetap bisa memberi motivasi dan semangat bagi sebagian orang.

Image
Ekonomi

Siap-siap Tata Niaga Produk UMKM Bakal Dibenahi, Jadi Makin Canggih?

Proses digitalisasi UMKM dipercepat karena tren market demand saat ini ada di marketplace online.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Erick Bidik Vaksin Sinovac Bakal Disuntikkan Januari 2021

Indonesia membutuhkan vaksin untuk mengimunisasi sebanyak 380 juta.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Hore! Pemerintah Guyur Dana Rp28,8 T Untuk UMKM Hingga Pedagang Asongan

Koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM.

terpopuler

  1. 5 Orang Biasa yang Wajahnya Mirip Bintang Sepak Bola, Ada yang Dipenjara karena Ganggu Ketertiban

  2. Kocak Abis, 5 Salah Ketik Info di Televisi ini Bikin Nggak Bisa Mingkem

  3. Polisi: Tersangka Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Berusaha Hilangkan Jejak

  4. Siapa Bilang Meroket? Ekonomi Indonesia Sudah Alami Tren Penurunan Sejak 2018

  5. Jawaban 'Kocak' Kaesang Ketika Ditanya Soal Investasi Saham, Bikin Warganet Ngakak!

  6. Rizal Ramli: Rakyat Sudah Resesi, Kalau Pejabat Mah Kebal Resesi!

  7. 3 Amalan yang Pahalanya Mengalir Deras Sampai Alam Kubur

  8. Bela Ibas, Hinca Bilang Begini ke PDIP

  9. Bencana Beirut: Politisi Lebanon Tuding Hizbullah Jadi 'Biang Kerok' Ledakan

  10. Ekonomi Indonesia Anjlok, Rustam: Paling Parah DKI Jakarta Minus 8,22 Persen

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid