Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Tak Hanya Ancol yang Seret Anies, Proyek-proyek Reklamasi Ini Juga Tuai Polemik

Denny Iswanto

Tak Hanya Ancol yang Seret Anies, Proyek-proyek Reklamasi Ini Juga Tuai Polemik

Suasana pulau reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (12/7/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin reklamasi pengembangan kawasan rekreasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan total luas 155 hektare berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 12 hektare. Ia menyebut perluasan kawasan ini merupakan upaya menyelamatkan Jakarta dari banjir, sebab material tersebut memanfaatkan tanah timbul hasil pengerukan 13 sungai dan sejumlah waduk di Jakarta. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO Mega proyek reklamasi laut di Indonesia sedalam perjalanannya tidak terlepas dari sorotan publik karena menimbulkan berbagai polemik.

Di beberapa daerah, mega proyek ini menuai kritikan, dipertentangkan oleh masyarakat, hilangnya dukungan terhadap kepala daerah, hingga permasalahan hukum kasus korupsi.

Berikut beberapa Mega proyek reklamasi yang sangat menyita perhatian publik :

baca juga:

Reklamasi Teluk Benoa

Rencana reklamasi Teluk Benoa bermula dari adanya SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika pada Desember 2012.

Penerbitan izin ini berasal dari rekomendasai kajian kelayakan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana (LPPM UNUD).

SK tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 yang mengizinkan reklamasi di zona konservasi non-inti pada 3 Juli 2013. Pastika kemudian mengganti SK lama dengan SK 1727 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa pada 16 Agustus 2013.

Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden saat itu pun menerbitkan Perpres 51/2014 yang mengizinkan reklamasi di wilayah konservasi Teluk Benoa. Selang beberapa waktu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan izin sebagai landasan hukum penyusunan Amdal bagi PT TWBI.

Rencana tersebut direspons dengan penolakan dari lintas tokoh masyarakat Bali, seperti musisi Bali, Jaringan Aksi Tolak Masyarakat (Jalak) Sidakarya, hingga ForBali. Salah satu yang vokal menyuarakan penolakan adalah I Gede Ari Astina atau Jerinx, penabuh drum kelompok musik punk rock Superman is Dead.

Kepala daerah Bali, Wayan Koster dan Tjok Oka Artha juga menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Penolakan ini masuk dalam gerakan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Gerakan ini menjaga kesucian dan keharmonisan alam, mamusia, dan kebudayaan untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala dan niskala. 

Reklamasi Gurindam 12

Proyek ini juga ditentang oleh berbagai tokoh masyarakat. Salah satunya Warga Teluk Keriting, Kota Tanjung Pinang, Kepri, yang bersepakat untuk menolak reklamasi Gurindam 12.

Mereka tergabung dalam Forum Masyarakat Teluk Keriting yang melakukan pertemuan langsung ke jajaran Pemerintah Provinsi Kepri untuk memikirkan nasib warga sekitar yang terkena dampak proyek tersebut.

Awalnya proyek reklamasi Gurindam 12 tidak masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020 dibawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Sani.

Namun, dua bulan kemudian, Sani meninggal dunia dan Nurdin Basirun sebagai Wagub pun menggantikannya. Nurdin memasukkan proyek reklamasi ini ke dalam Program Pemerintah Provinsi Kepri periode 2018-2020.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun tertangkap oleh KPK atas dugaan kasus suap izin lokasi rencana reklamasi di Tanjung Pinang, Kepri. Dia ditangkap bersama barang bukti uang senilai 6 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 62 juta).

Beberapa fraksi di DPRD Kepri juga sempat menolak proyek ini karena berpotensi mengakibatkan defisit APBD hingga Rp 500 miliar.

Reklamasi Pantai Losari

Proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di kawasan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga kini masih menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya proyek ini telah mengakibatkan kerusakan parah di pesisir pantai sekaligus memperburuk kondisi kehidupan masyarakat pesisir.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari proyek reklamasi CPI ialah terjadinya abrasi parah di Pantai Galesong, Kabupaten Takalar akibat aktivitas penambangan pasir laut. Pasir dari daerah tersebut digunakan pada proyek reklamasi. Ada beberapa titik abrasi di 7 desa di Kecamatan Galesong.

Terjadinya abrasi yang bermula dari 2018 lalu ini kian masif dan begitu terasa. Bahkan abrasi telah memberikan efek yang sangat buruk bagi pemukiman masyarakat pesisir di sana. Parahnya lagi, bencana abrasi ini masih terjadi hingga awal 2020 lalu dan warga setempat terancam kehilangan tempat tinggal.

Reklamasi Teluk Jakarta hingga Ancol

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin melanjutkan perjuangan Presiden Suharto mengembangkan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995. Ahok meyakini reklamasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Namun, kebijakan reklamasi yang menuai polemik di masyarakat itu turut menjadi isu panas kampanye saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Hasilnya, Ahok yang pro-reklamasi kalah oleh Anies Baswedan yang selalu mengusung tema kampanye penolakan terhadap megapoyek tersebut.

Pada September 2018, Anies mengatakan reklamasi hanya bagian dari sejarah dan bukan merupakan masa depan DKI Jakarta. Dia sempat merealisasikan janjinya untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dengan mencabut izin prinsip dan pembangunan 13 pulau buatan yang dikembangkan swasta.

Namun, setahun kemudian, Anies malah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di pulau hasil reklamasi dengan dasar Pergub 206 Tahun 2016 yang diterbitkan Ahok. Dia menyatakan bahwa pengembang juga sudah merampungkan kewajiban dan membayar denda sesuai keputusan pengadilan.

Anies berdalih penerbitan IMB tidak sama dengan dengan melanjutkan proyek reklamasi. Dia pun telah telah menghentikan 14 dari 17 rencana pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Anies juga beralasan reklamasi merupakan program pemerintah, yang mengacu kepada Keppres 52/1995.

Tak lama, Anies menerbitkan izin reklamasi yang dibalut dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisi tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan Dunia Fantasi (Dufan) 35 hektar (ha) dan Taman Impian Jaya Ancol 120 ha.

Mantan Rektor Paramadina itu mengklaim Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan dan Ancol itu justru bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Anies menyebut perluasan kawasan Ancol ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir. Sebab, kata dia, tanah untuk reklamasi Ancol berasal dari kerukan 13 sungai dan lebih dari 30 waduk di Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu disebabkan karena reklamasi Ancol justru memanfaatkan lahan yang sudah dikerjakan selama 11 tahun dan tak mengingkari janji kampanyenya selama ini. Total saat ini ada 3,4 juta meter kubik tanah hasil pengerukan sungai dan waduk di Jakarta. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Wagub DKI Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat Perpanjang PPKM Jawa-Bali

Image

Olahraga

Marc Klok

Ini Janji Marc Klok Usai Dapat Paspor WNI

Image

News

Lagi Bersihkan Sampah, PPSU Temukan Mayat Bayi dalam Plastik di Pulogadung

Image

News

Kasus Covid-19 DKI Mengkhawatirkan, Wagub Ariza Dukung Pusat Perpanjang PPKM

Image

News

Wali Kota Jakbar Tinjau Terminal Kalideres Untuk Melihat Penerapan Prokes

Image

News

Dua Pekan Terakhir, Jakarta Barat Alami Kenaikan Kasus Penularan Covid-19

Image

News

Rekor Baru, Penambahan Kasus Positif Covid-19 DKI Hari Ini Tembus 3.786

Image

News

DKI Batasi Penerima Bansos Tunai Maksimal 500 Orang Perhari 

Image

News

DPRD DKI Tak Masalah Marullah Matali Rangkap Jabatan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Ramalan Keuangan Zodiak Hari Ini: Leo Berhasil Lolos dari Lobang Jarum

Separuh dari keseluruhan zodiak merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang cukup pada kondisi keuangannya.

Image
Ekonomi

Harga Saham BUMN Meroket, DPR Apresiasi Kinerja Erick Thohir

Penyerapan anggaran Kementerian BUMN sudah baik dan optimal yang dihadapkan pada upaya penghematan berupa refocussing dan realocation

Image
Ekonomi

Pengusaha Indonesia Berhasil Menginvasi Kota Shanghai China Dengan Tempe

Tempe yang diproduksi di kawasan industri Distik Songjiang itu dijual di pasaran China dengan merek "Rusto Tempeh".

Image
Ekonomi

8 BPD Bergabung Jadi Penyalur Dana FLPP 2021, Ini Daftarnya

Sebanyak delapan BPD menandatangani PKS dengan PPDPP sebagai bank pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Image
Ekonomi

Importir Jamin Stok Kedelai Aman Meski Harga di Pasar Dunia Masih Tinggi

Importir kedelai menjamin ketersediaan stok kedelai guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk perajin tahu dan tempe.

Image
Ekonomi
DPR RI

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Pangan Nasional, Buat Apa?

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk pentingnya membentuk badan pangan nasional.

Image
Ekonomi

RI Bakal Dapat 663 Juta Dosis Vaksin COVID-19, Melebihi Kebutuhan?

Bio Farma: Indonesia berpotensi mendapatkan 663 juta dosis vaksin atau lebih besar dari yang dibutuhkan 426 juta dosis.

Image
Ekonomi

Jasa Raharja Sudah Serahkan Santunan kepada 36 Ahli Waris Korban SJ 182

Jasa Raharja telah menyerahkan santunan kepada 36 ahli waris korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182.

Image
Ekonomi
DPR RI

Legislator: Peremajaan Sawit Harus Sejahterakan Petani, Bukan Korporasi Besar!

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan dampak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang minim bagi kesejahteraan rakyat.

Image
Ekonomi

DPR Minta Pemerintah Segera Revisi Data Cadangan Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pertamina dan pemerintah untuk segera me-review atau memperbaiki data cadangan SDA

terpopuler

  1. Denny Siregar: Uang BPJS Ketenagakerjaan Dimainkan Saham dan Reksadana, Mirip Jiwasraya

  2. 101 RS Rujukan Corona Nyaris Penuh, Anies Minta Jokowi Ambil Alih Penanganan COVID-19 di Bodetabek

  3. Viral Suami Kasih Uang Belanja Rp20 Ribu, Langsung Diserbu Emak-emak se-Indonesia!

  4. Ini Kabar Terbaru dari KPK Soal Keberadaan Harun Masiku

  5. Ibunda Luruskan Pengakuan Amanda Manopo Pernah Menikah dan Bercerai

  6. 7 Potret Kedekatan Wirda Mansyur dan Sang Ayah Ustaz Yusuf Mansyur, Kompak Banget!

  7. 7 Potret Hamish Daud Ajak Main sang Buah Hati, Ayah Idaman Banget!

  8. 5 Bisnis yang Kembali Cuan Setelah Mati Suri di 2020

  9. Ramalan Zodiak tentang Cinta Hari Rabu, 20 Januari 2021: Berpikirlah Objektif Scorpio!

  10. Corona di DKI Hari Ini Tembus 3.786 Kasus, Anehnya 925 Pasien Tak Diketahui Alamatnya

fokus

Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Menanti Gebrakan Kapolri Baru Pilihan Jokowi

Image
Kementrian Luar Negeri Republik Azerbaijan

Tragedi Black January

Image
UJANG KOMARUDIN

Kapolri Baru

Image
Muhammad Husen Db, M.Pd

Transformasi Episode Dalam Dimensi Merdeka Belajar

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Dokter Vivi Ajak Kenali Mental Sehat di Dalam Diri | Akurat Talk (1/3)

Image
News

Covid-19 Tembus 3.500 Kasus Per Hari, DKI Gagal Terapkan Program 3T?

Image
News

Vaksinasi Bisa Putus Mata Rantai Penularan Covid-19 di DKI Jakarta?

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Tunaikan Haji Lebih dari 29 Kali

Image
News

4 Fakta Penting Deva Rachman, Istri Kedua Syekh Ali Jaber yang Jarang Tersorot

Image
News

Wafat di Hari Jumat, Ini 5 Fakta Penting Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf