image
Login / Sign Up

Mengapa RUU Perlindungan Data Pribadi Penting? Kuy Cekidot!

Andi Syafriadi

Image

Layanan Tokopedia Salam. | Dokumen

AKURAT.CO perlindungan data Pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti sekarang ini, seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. Yaa meskipun sampai saat ini masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah.

Mengapa ini sangatlah penting sekali? Sebab sampai saat ini banyak sekali terjadi kebocoran informasi. Karena kita semua pasti punya kepentingan pribadi yang tidak ingin diketahui rahasia itu oleh orang lain, terutama yang berkaitan dengan masalah perbankan.

Apalagi tak sedikit dari para data masyarakat Indonesia diperoleh dari nomor handphone mereka. Misalnya setiap ingin melakukan transaksi di bank, masyarakat dimintai nomor HP. Tak usah jauh-jauh deh pasti kalian pernahkan mendapatkan SMS untuk penawaran pinjaman, judi online, tawaran obat, dan lainnya, bukankah ini sangat berbahaya.

baca juga:

Jikalau hal ini tidak terkontrol dengan baik, maka bisa jadi data kita itu terbuka dan itu yang bisa memicu munculnya kejahatan-kejahatan terselubung  Tiba-tiba uang kita hilang, tiba-tiba ada yang cari kita dan segala macamnya kan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G. Plate menyebutkan dari 200 lebih negara di dunia sudah ada 136 negara yang memiliki General Data Protection Regulation (GDPR), Indonesia akan menjadi negara ke-5 di ASEAN jika sudah mengesahkan UU PDP.

"Padahal Indonesia ini salah satu negara terbesar jumlah penduduknya di ASEAN, sehingga kita memang udah sangat mendesak harus mempunyai UU PDP," tutur Menteri Johnny di Ruang Cyber Drone, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (29/06/2020).

Nah nantinya, lanjut Johnny, PDP' class='related-tag'>RUU PDP sendiri sebetulnya menjadi salah satu UU yang mengatur terkait perlindungan data Pribadi. Oleh karena itu, dalam PDP' class='related-tag'>RUU PDP terdapat empat unsur penting, yaitu pemilik data atau data owner, pengguna data atau data user, flow data dan keamanan data.  

"Pemilik data harus mengupdate dan melengkapi datanya yang akurat, kemudian data-data yang terkait dengan right to be forgotten. Misalnya dalam keputusan pengadilan orang tersebut tidak bersalah, maka haknya harus ada di data di mana datanya harus di-remove atau harus dihapus dari data-data yang beredar di data center," ungkapnya mengenai salah satu aspek pengaturan dalam PDP' class='related-tag'>RUU PDP. 

Unsur kedua menurut Menteri Kominfo, yakni pengguna data.

"Bagaimana agar pengguna menggunakan datanya secara full sesuai dengan aturan serta legal. Tetapi datanya juga akurat, ter-updated dan disampaikan sesuai waktu yang diperlukan. Jangan sampai data yang dibutuhkan tidak tersedia dan membutuhkan proses yang lama," jelasnya.

Selanjutnya unsur ketiga, menurut Menteri Johnny G Plate yakni berkaitan dengan flow data. Hal itu berkaitan dengan penjagaan hak pemilik data dalam aliran data.

"Data bisa mengalir yang harus dijaga semua hak-hak dari pemilik data pada saat data itu di-flow. Baik data itu berpidah di dalam negeri maupun berpindah ke luar negeri, di mana perlu ada syarat-syarat yang mengatur tentang peralihan data," papar Menteri Kominfo.

Unsur keempat adalah keamanan data dan sanksi, guna menjaga data agar tidak digunakan secara tidak sah dan sanksi bagi yang menggunakan data atau menguasai data secara tidak sah, baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

"Sanksinya bervariasi dari tingkat kesalahan satu tahun sampai tujuh tahun, dan denda dari Rp10 miliar sampai Rp70 miliar di dalam draft RUU. Ini bisa berkembang dan bisa menjadi lebih lama atau menjadi lebih banyak dendanya, tergantung nanti pada saat pembicaraan dalam proses politik di DPR," imbuhnya.

Lalu, Pernahkah Kejadian Kasus Kebocoran Data di Indonesia?

Kasus kebocoran data pengguna sudah terjadi berulang kali, bahkan beberapa waktu lalu kasus tersebut menimpa startup unicorn Indonesia sekelas Tokopedia.

Kasus tersebut terjadi akibat bocornya database pengguna e-commerce Tokopedia yang dibobol peretas. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap dengan harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp75 juta.

Pihak Tokopedia pun mengakui adanya upaya pencurian data pengguna. Meskipun, beberapa informasi rahasia pengguna seperti password dan informasi pembayaran diklaim telah berhasil dilindungi oleh sistem enkripsi.

Bahkan baru-baru ini. data pribadi penulis dan pegiat media sosial Denny Siregar pun juga terkena kasus tersebut.

Bermula dari cuitan akun Twitter @opposite6891 yang membagikan unggahan berisi data pribadi Denny Siregar. Mulai dari alamat, NIK, KK, bahkan hingga tipe HP yang dipakai juga ikut terekspos.

"Kepencet Den @Dennysiregar7 Suerr gak sengaja," tulis @opposite6891 yang mengunggah gambar data pribadi Denny Siregar.

Melalui cuitan yang diunggah pada Minggu (5/7/2020), Denny menyampaikan ancamannya bakal menggugat Telkomsel terkait hal ini.

"Saya butuh penjelasan @Telkomsel kenapa data saya bocor dalam waktu 3x24 jam..Kalau tidak ada penjelasan, saya akan gugat ke pengadilan," tulis @Dennysiregar7, dikutip Suara.com, Senin (6/7/2020).

Meskipun data pribadinya bocor ke publik, Denny Siregar mengaku tidak takut. Tapi dia khawatir kejadian semacam ini dimanfaatkan oleh teroris.

"Jujur, gua sih gak takut. Keluarga juga. Gak ada yang disembunyiin, wong gua bukan Imam besar yang lari karena chat sex," kata Denny melalui cuitan yang lain.

Ia menambahkan, "Tapi @Telkomsel harus tanggung jawab dengan datanya. Bayangkan, seandainya data itu dipegang teroris ? Kalian semua [email protected] sama rentannya dengan gua sekarang."

Melihat banyaknya Kasus Kebocoran Data, Apa yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Saat Ini ?

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Pimpinan DPR RI lainnya, didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I mengadakan pertemuan konsultasi bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate guna membicarakan Rancangan Undang-Undang perlindungan data Pribadi (PDP' class='related-tag'>RUU PDP) yang menjadi inisiatif pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Puan menyampaikan bahwa PDP' class='related-tag'>RUU PDP sebelumnya telah diputuskan melalui Rapat Paripurna terkait pembahasannya yang akan dibahas di Komisi I DPR RI.

"Puan menjelaskan, memang Undang-Undang ini merupakan suatu rancangan Undang-Undang yang kalau kita kemudian berhasil membahas hal ini, Indonesia akan menjadi negara yang ke-127 yang mempunyai UU yang terkait dengan perlindungan data Pribadi,” ucap Puan dalam Konpers usai menggelar pertemuan singkat dengan Menkominfo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hasil dari pertemuan tersebut, lanjutnya, harus ada sinergi antara DPR RI dalam hal ini Komisi I bersama dengan Pemerintah agar tidak menimbulkan efek negatif.

“Banyak sekali yang tadi kami diskusikan, intinya DPR RI siap untuk membahas tentu saja bersama-sama dengan Pemerintah. Jangan sampai tidak ada sinergi antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembahasan ini,” jelasnya.

Ia berharap, UU PDP ini nantinya bisa diselesaikan dengan baik. UU PDP bertujuan untuk menghasilkan hal-hal positif bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI juga sepakat pembahasan PDP' class='related-tag'>RUU PDP dibahas secara terbuka. Namun ada beberapa hal yang sifatnya tertutup.

“Tadi kami sepakati bahwa UU ini harus dibahas terbuka, jangan kemudian menimbulkan persepsi publik yang kemudian negatif, jangan sampai timbul draf atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi I,” tuturnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah harus bisa mensosialisasikan terkait dengan draf dan DIM yang nanti akan dibahas, sehingga nanti tidak timbul draf dan DIM abal-abal yang kemudian sebenarnya tidak dibahas di DPR RI. “Ini harus terbuka, namun karena memang sifatnya data perlindungan pribadi tentu saja banyak juga hal yang tidak bisa didiskusikan kepada publik,” tandasnya.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menambahkan dalam PDP' class='related-tag'>RUU PDP terdapat 15 BAB dan 72 pasal yang sangat spesifik, tetapi kontennya sendiri menyangkut dengan hak-hak yang sifatnya sangat rasional dan private.“Karenanya harus dibicarakan secara menyeluruh, secara luas dan mengajak partisipasi publik yang luas dalam suatu proses politik di DPR ini yang akuntabel dan pruden,” terang Johnny.

Pemerintah berharap, UU PDP yang nantinya dihasilkan harus betul-betul dibutuhkan oleh negara saat ini. Dikatakannya, ada dua hal penting yang menjadi fokus pemerintah yakni, tentang data umum pribadi dan data spesifik pribadi. Dua hal tersebut juga secara spesifik memiliki tiga faktor penting di dalamnya.

“Ada tiga faktor yang menjadi perhatian utama kita, yang pertama adalah kedaulatan data sekaligus terkait dengan security dan keamanan negara, yang kedua perlindungan terhadap pemilik data dalam rangka menyampaikan, meng-update, menyempurnakan dan menghapus datanya untuk dihapus, yang ketiga terkait dengan data user atau pengguna datanya sendiri bagaimana data yang diterimanya itu akurat, tervalidasi dan updated,” jelasnya.

Johnny G Plate menegaskan terkait begitu pentingnya UU PDP bagi masyarakat Indonesia saat ini. “Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya terbesar ke-4 di dunia, maka perlindungan data Pribadi ini perlindungan terhadap lebih dari 270 juta rakyat kita. Kita harapkan partisipasi publik yang kuat,” ucap Johnny.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

DPR RI

Komisi I Minta Pelibatan TNI dalam Penanganan Covid-19 Harus Persuasif

Image

News

Emrus: Pembahasan Tim Tripartit Jadi Titik Temu, DPR Bisa Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Image

News

DPR RI

Sukamta Minta Pemerintah Indonesia Beri Bantuan Sesuai Kebutuhan pada Korban Ledakan di Lebanon

Image

News

DPR RI

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Meningkat, Ini Pesan Cak Imin untuk Pemerintah

Image

News

DPR RI

Mampu Tangkap Djoko Tjandra, Mardani Berharap Polri Juga Bisa Kejar Otak Penyerangan Novel Baswedan

Image

News

DPR RI

Ayah Nyuri Ponsel Demi Sekolah Daring Anak Bikin Eva Yuliana Miris

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun: Pemerintah Jangan Sampai Hidupkan 'Zombie' Setelah Krisis

Image

News

DPR RI

Komisi VI Minta Vaksin COVID-19 Produksi Bio Farma Dibagikan Gratis ke Masyarakat

Image

Ekonomi

DPR RI

Pemerintah Harus Selamatkan Kelas Menengah dengan Gratiskan Seluruh Tarif Listrik dan Cicilan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

3 Zodiak Karier Topcer di Bulan Agustus, Ada Zodiakmu?

Meski tak semuanya bisa tepat namun tetap bisa memberi motivasi dan semangat bagi sebagian orang.

Image
Ekonomi

Siap-siap Tata Niaga Produk UMKM Bakal Dibenahi, Jadi Makin Canggih?

Proses digitalisasi UMKM dipercepat karena tren market demand saat ini ada di marketplace online.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Erick Bidik Vaksin Sinovac Bakal Disuntikkan Januari 2021

Indonesia membutuhkan vaksin untuk mengimunisasi sebanyak 380 juta.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Hore! Pemerintah Guyur Dana Rp28,8 T Untuk UMKM Hingga Pedagang Asongan

Koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM.

Image
Ekonomi

Ekonom Nilai Kompetensi Bankir Semakin Diuji di Tengah Pandemi

Piter menilai kompetensi bankir semakin diuji di masa pandemi karena di satu sisi perbankan dituntut untuk menggerakkan perekonomian.

Image
Ekonomi

3 Pelajaran Hidup Bisa Dipetik Selama Corona Menyapa Ala Bos BI

COVID-19 di Indonesia faktanya mampu mengubah segala aspek kehidupan masyarakat.

Image
Ekonomi

AP II Klaim Penumpang Pesawat Udara Alami Kenaikan di Awal Agustus 2020

PT Angkasa Pura II (Persero) mengklaim adanya kenaikan jumlah penumpang pada awal Agustus 2020

Image
Ekonomi

Luhut Siapkan Cashback hingga Rp750 Ribu Bagi Konsumen Belanja Produk UMKM Lokal

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bakal memberikan stimulus atau cashback bagi konsumen yang membeli produk dalam negeri.

Image
Ekonomi

Ekspor China Melonjak Tajam Berkat Masih Banyak Negara Impor Masker

Data dari Administrasi Umum Bea Cukai China menunjukkan, ekspor naik 7,2 persen bulan lalu, jauh di atas ekspektasi analis.

Image
Ekonomi

KSPI Minta Subsidi Upah Tidak Hanya Diberikan kepada Buruh Peserta Jamsostek

Said Iqbal meminta agar pemberian subsidi upah tidak hanya diberikan kepada kepada buruh yang terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan.

terpopuler

  1. Kocak Abis, 5 Salah Ketik Info di Televisi ini Bikin Nggak Bisa Mingkem

  2. Siapa Bilang Meroket? Ekonomi Indonesia Sudah Alami Tren Penurunan Sejak 2018

  3. Rizal Ramli: Rakyat Sudah Resesi, Kalau Pejabat Mah Kebal Resesi!

  4. Bencana Beirut: Politisi Lebanon Tuding Hizbullah Jadi 'Biang Kerok' Ledakan

  5. 3 Amalan yang Pahalanya Mengalir Deras Sampai Alam Kubur

  6. Bela Ibas, Hinca Bilang Begini ke PDIP

  7. Ekonomi Indonesia Anjlok, Rustam: Paling Parah DKI Jakarta Minus 8,22 Persen

  8. 5 Fakta Penting Kematian Aktor Sameer Sharma, Ditemukan Gantung Diri di Apartemennya

  9. Viral Besan Menikah, Bagaimana Hukumnya dalam Islam? Ini Penjelasannya

  10. Dear HRD, Jangan Samakan Pekerjaan Marketing dan Sales

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid