image
Login / Sign Up

Misbakhun Kritisi Jurus Sri Mulyani Hadapi Krisis Ekonomi

Denny Iswanto

Image

Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun saat menghadiri pertemuan dengan BPK di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (3/2/2020). Pertemuan ini untuk membahas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputra 1912, Asabri, PT Taspen dan Bank Muamalat Indonesia. Pertemuan ini juga membahas khusus mengenai kesepakatan bahwa penyelesaian Jiwasraya akan dirampungkan maksimal 3 tahun kedepan atau pada tahun 2023. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang masih menggunakan pola lama dan kurang sense of crisis dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Legislator Partai Golkar itu pun mendesak Kemenkeu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) bisa duduk bersama menyajikan skema terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Misbakhun setelah dirinya mengikuti rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajaran OJK, Senin (29/6/2020).

Di rapat itupun, Misbakhun sudah menyampaikan desakannya itu. “Apakah mekanisme dana penempatan yang saat ini itu adalah satu-satunya cara kita untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat dari COVID," ujar Misbakhun di gedung Parlemen, Senayan.

baca juga:

Dalam raker itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan dana tahap pertama sebesar Rp 30 triliun di empat anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN dengan bunga 3,42 persen. Tujuan penempatan dana negara itu adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sektor riil melalui dukungan likuiditas perbankan. 

Namun, Misbakhun menilai penempatan dana itu belum menyelesaikan masalah yang ada. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menganggap jurus Menkeu Sri Mulyani tersebut tak beda jauh dengan saat menghadapi krisis finansial global pada 2008. Padahal, krisis saat ini berbeda dibandingkan 2008 dan tidak bisa diatasi dengan kebijakan yang sama.

Misbakhun lantas merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada 18 Juni lalu yang penuh nada jengkel.

"Dalam pidato itu Presiden sudah mengatakan krisis, krisis dan krisis. Saya catat kalau tidak salah Presiden bicara krisis itu antara kalimat itu ada 12 atau 14 kali,” sebutnya.

Misbakhun juga merujuk temuan OJK tentang kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit macet akibat pandemi COVID-19. Data OJK memperlihatkan rasio NPL gross pada Mei lalu naik menjadi 3,01 persen.

“Pak Wimboh (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, red)  mengatakan di bulan Mei sudah ada kenaikan NPL,” ucap Misbakhun.

Artinya, pandemi COVID-19 telah menimbulkan masalah ekonomi lebih serius dibanding kondisi krisis keuangan global 2008 lalu. Namun, Misbakhun menganggap Kemenkeu masih menggunakan model penempatan dana yang meniru 2008.

"Kalau kita lihat sekarang dengan eskalasi masalah yang lebih serius, saya melihat dan belajar dari modelling negara-negara lain untuk menyelesaikan, mereka menyelesaikan krisis akibat pandemi itu dengan not a single policy," kata Misbakhun. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Pilkada 2020

Pilkada 2020 Disebut Bakal Jadi Sejarah Baru Pemilu Indonesia

Image

Iptek

Wabah Corona

Dibayangi Pandemi, Debut Ford Bronco dan GMC Hummer EV Masih Abu-abu

Image

Gaya Hidup

Wabah Corona

9 Provinsi Punya Kasus Sembuh dari Corona di Atas 80 Persen

Image

News

Wabah Corona

BPKH Sebut Pendaftar Haji Turun 50 Persen karena Corona

Image

Ekonomi

Mompreneur Penopang Ekonomi Keluarga Saat Pandemi

Image

News

Haji 2020 Dibatalkan, BPKH Usul Ada Kebijakan Nilai Manfaat Bagi Jemaah

Image

Hiburan

Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Selasa 7 Juli 2020, Ada Cara Menyulap Hasil Bumi Jadi Produk Bernilai Tinggi

Image

News

Wabah Corona

Kasus COVID-19 DIY Tambah 8, Mayoritas Pernah Kontak Pasien Positif Terdahulu

Image

Ekonomi

DPR RI

Tak Hanya Ekspor, DPR Ingin KKP Kedepankan Budidaya Benih Lobster

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Mompreneur Penopang Ekonomi Keluarga Saat Pandemi

UMKM membuktikan diri sebagai bisnis yang tahan banting, bahkan menjadi penyelamat ekonomi keluarga.

Image
Ekonomi

Ada Modus Baru Penjahat di Ruang ATM, Cegah dengan 7 Langkah Ini

Untuk menjaga agar Anda tidak menjadi korban kejahatan teknologi di ATM, Anda dapat melakukan langkah praktis berikut ini.

Image
Ekonomi

Kemenperin Dorong Peningkatan TKDN Produk Farmasi

Kemenperin terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri.

Image
Ekonomi

Di Forum G20, Kemenparekraf Sebut Pentingnya Peningkatan Kompetensi SDM

Pemerintah Republik Indonesia mengusung isu pentingnya peningkatan kompetensi atau upskilling dan reskilling SDM pariwisata.

Image
Ekonomi

Himbara Pastikan Dana Tunai Program Bansos Tersalurkan dengan Baik

Himbara menyampaikan dana tunai untuk program dana bansos ke masyarakat tersalurkan dengan baik.

Image
Ekonomi

Edhy Prabowo Bantah Beri Perlakuan Istimewa Terkait Izin Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo menepis tudingan bahwa dirinya memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu terkait pemberian izin ekspor benih lobster.

Image
Ekonomi
DPR RI

Tak Hanya Ekspor, DPR Ingin KKP Kedepankan Budidaya Benih Lobster

di perairan Indonesia ada sekitar 26 miliar benih lobster.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kemenparekraf Ajak Para Pelaku Pariwisata di 20 Desa Wisata Ikuti Gerakan BISA

Kemenparekraf ajak 20 desa wisata untuk mengikuti gerakan BISA sebagai bentuk dukungan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Image
Ekonomi

Pemerintah Mau Pajaki Sepeda dan Berlakukan Emisi Kendaraan Bermotor, Tengku Zul: Maju Kena, Mundur Kena, Diam Juga Kena

Tengku Zulkarnain menyinggung rencana pemerintah yang bakal berencana memberlakukan cukai emisi kendaraan bermotor.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Sri Mulyani: Penandatanganan SKB Burden Sharing dengan BI Akan Segera Dilakukan

Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan segera melakukan penandatanganan SKB terkait bagi beban atau burden sharing.

terpopuler

  1. Soal Kalung Antivirus, Ferdinand: Astaga! Pak Menteri, Tolong Jangan Bikin Alasan untuk Meresuffle Dirimu

  2. Ferdinand Janjikan Pulsa 25 Ribu ke Musni Umar Jika Bisa Buktikan Reklamasi Ancol untuk Kepentingan Warga

  3. Viral, Anak Kos Rombak Kamarnya Jadi Makin Nyaman dan Canggih

  4. Kasus Sarang Burung Walet, Gus Sholeh: Bersalah Atau Tidak Baiknya Novel Buktikan di Pengadilan

  5. Gubernur Bank Sentral Pakistan Sebut Lockdown COVID-19 Hanya Untungkan Orang-orang Kaya

  6. Kekuatan Sani-Nurdin Solid Dukung Isdianto di Pilkada Kepri

  7. Polisi Periksa CCTV di Sekitar Lokasi Ledakan di Menteng

  8. Bom Rakitan Meledak di Menteng, Polisi Olah TKP

  9. 5 Fakta Penindasan Atas Kwon Mina yang Dilakukan Ji-min AOA

  10. Tanggapi Pelaporan Terhadap Denny Siregar, Mustofa: Sekali-kali Orang Kayak Gini Diborgol di Depan Juru Foto Media, Biar Kapok!

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO

Image
News

Terseret Kasus Bank Bali hingga Jadi Buronan, 5 Fakta Penting Djoko Tjandra

Image
News

Terjun ke Dunia Bisnis, 7 Potret Terkini Putra BTP Nicholas Sean Purnama