image
Login / Sign Up

Insentif Pajak Dinilai Efektif Meringankan Wajib Pajak Terdampak COVID-19

Siti Nurfaizah

Wabah Corona

Image

Ilustrasi Pajak | BIMBINGISLAM.COM

AKURAT.CO Kantor akuntan publik dan konsultan perpajakan RSM Indonesia menilai Insentif Pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020, efektif bisa meringankan Wajib Pajak (WP) namun juga menyoroti perihal jangka waktu fasilitas tersebut.

"Dalam aturan PMK Nomor 44 disebutkan fasilitas tersebut berlaku untuk masa pajak April-September 2020. Kami berharap akan pendemi ini cepat berlalu, namun demikian pemulihan ekonomi tidak diantisipasi akan kembali normal dalam hanya enam bulan," kata Managing Partner Tax RSM Indonesia Ichwan Sukardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Ia menyatakan beberapa pihak mengusulkan tambahan waktu fasilitas tersebut, paling tidak untuk jangka waktu enam bulan lagi. Selain itu, ada beberapa sektor lain yang juga yang belum mendapatkan fasilitas insentif.

baca juga:

Dilansir dari Antara, insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi WP yang terdampak wabah COVID-19 terdapat dalam dua peraturan utama.

Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2020 (PERPPU-1) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sitem Keuangan.

Ada empat poin yang berhubungan dengan perpajakan. Poin pertama, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Menurut Ichwan, penurunan PPh Badan itu sudah diusulkan menjadi bagian dari Omnibus Tax Law, namun dirasa perlu untuk dipercepat guna memberikan insentif bagi wajib pajak.

"Penurunan tarif pajak sudah menjadi tren di regional dan memang Indonesia harus berkompetisi menawarkan skema perpajakan yang lebih menarik bagi investasi asing, salah satunya adalah tarif pajak yang kompetitif dibanding dengan negara tetangga," katanya.

Poin kedua, Perlakuan Perpajakan Dalam Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), biasanya dikenal dengan sebutan Perlakuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce.

Pemerintah melalui PERPPU-1 menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku PMSE yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, dan penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

PMSE akan dikenakan PPN, di mana PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh keempat pelaku PMSE tersebut. Sedangkan pengenaan PPh akan dilakukan melalui tes apakah ada kehadiran ekonomi signifikan yang akan diukur melalui beberapa parameter seperti peredaran bruto group, jumlah penjualan di Indonesia, dan pengguna aktif media digital di Indonesia.

Pengenaan pajak atas PMSE tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan juga Peraturan Pemerintah (PP).

Ia menilai pemajakan atas transaksi e-commerce dari wajib pajak luar negeri (WPDN) bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga diseluruh dunia. Negara-negara OECD melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) sudah meluncurkan usulan untuk melakukan terobosan pengenaan pajak atas transaksi ini yang disebut BEPS Action 1 – Taxation of Digital Economy.

Negara-negara lain seperti Australia, Inggris, India dan Jepang sudah lebih dahulu melakukan pengenaan pajak atas transaksi ini dengan berbagai macam cara. Namun demikian, BEPS action 1 ini masih menjadi perdebatan tetapi diharapkan akan mencapai konsensus global di akhir 2020 ini. Diharapkan dicapai konsensus bagaimana pengenaan pajak atas transaksi digital atau e-commerce ini.

"Pemerintah Indonesia, dengan merujuk kepada kasus pajak atas perusahaan e-commerce sebelumnya, melihat ada potensi penerimaan yang cukup signifikan dan diharapkan dapat menjadi potensi penerimaan pajak menggantikan sektor lain yang terimbas COVID-19. Namun demikian, untuk pengenaan PPh, tampaknya Indonesia memang harus masih menunggu bagaimana hasil konsensus global diakhir 2020 ini," ujar Ichwan.

Poin ketiga, perpanjangan waktu dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini insentif diberikan baik bagi wajib pajak dan juga bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Ia menyatakan pada masa terjadinya pembatasan kegiatan, bisa berdampak sulitnya memenuhi tenggat waktu pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian surat keberatan. PERPPU-1 ini memberikan tambahan waktu bagi wajib pajak.

Hal ini tentu sangat membantu wajib pajak untuk mempersiapkan segalanya di waktu yang lebih baik setelah wabah berkurang atau berlalu. Penambahan waktu ini dihitung dari penetapan BNPB mengenai keadaan kahar.

Poin keempat, pemberian kewenangan bagi menteri keuangan untuk memberikan pembebasan atau keringanan bea masuk bagi importasi barang untuk kepentingan penanganan COVID-19 dan juga untuk penganganan ancaman yang membahayakan sistem keuangan.

Ichwan menjelaskan, untuk mempercepat proses penanganan ini, memang diperlukan kewenangan kepada menteri keuangan agar proses persetujuan menjadi lebih cepat. Sebelumnya, hal ini harus diatur dalam Undang-undang.

Peraturan utama yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK/03/2020 (PMK 44) yang mengatur Insentif Pajak dalam beberapa bentuk, yakni PMK 44 yang merupakan revisi dari PMK 23 yang juga memberikan fasilitas yang sama namun dengan pertimbangan dampak dan juga masukan dari pelaku industri dan masyarakat, perlu perluasan sektor yang mendapatkan insentif perpajakan tersebut.

"Pemerintah perlu juga melihat sektor-sektor terdampak lainnya yang belum tercakup dalam PMK 44, meskipun saat ini cakupan sektor sudah diperluas dibandingkan dalam PMK 23. Diyakini, dampak COVID-19 ini mencakup hampir semua sektor dan lini bisnis," ujar Ichwan. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Sandi Dorong Pengembangan Desa Wisata di Daerah

Image

News

Bak Mandi hingga Toilet Berlapis Emas, Hotel Vietnam ini Tawarkan 'Kamar Sultan' Seharga Rp3 Jutaan

Image

Ekonomi

Pemerintah Diminta Percepat Keluarkan Protokol COVID-19 di Sektor Industri

Image

Ekonomi

Rupiah Melemah Sepekan Terakhir, BI Ungkap Faktor Penyebabnya

Image

News

Tak Takut Kalah 'Lomba', Ilmuwan Inggris Ini Fokus Kembangkan Vaksin Corona Murah

Image

Gaya Hidup

Wabah Corona

Jubir COVID-19: Masyarakat Bisa Kembali Beraktivitas Untuk Hal yang Produktif

Image

Gaya Hidup

Wabah Corona

Ajarkan Si Kecil Laksanakan Protokol Kesehatan Melalui Gerakan Tangan ABC

Image

Ekonomi

IHSG Terus Menguat Berkat Membaiknya Perekonomian Global

Image

Ekonomi

Kasus COVID-19 Makin Merajalela, Rupiah Makin Lemas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
DPR RI

DPR Ingin Layanan Internet Lebih Terjangkau Bagi Semua Kalangan

Pada masa wabah seperti saat ini, banyak aktivitas mulai dari pekerjaan hingga kegiatan belajar, banyak yang harus dilakukan secara daring.

Image
Ekonomi

Belanja di Warung Tetangga Diyakini Mampu Buat Toko Tradisional Bersaing dengan Ritel Modern

Pada 2020 ini ditargetkan akan ada 15.000 warung tradisional yang terlibat dalam Program Belanja di Warung Tetangga.

Image
Ekonomi

Gara-gara Hal Ini, BPKN Yakin Jiwasraya Bayar Kewajiban ke Nasabah

Jiwasraya diketahui telah menyelesaikan pembayaran kepada nasabah dengan nilai Rp480 miliar.

Image
Ekonomi

Kena Denda KPPU, Pengamat: Semoga Grab Mau Bayar!

Grab pada akhirnya dikenakan biaya denda sebesar Rp7,5 miliar atas pelanggaran pasal 14.

Image
Ekonomi

Pemerintah Diminta Percepat Keluarkan Protokol COVID-19 di Sektor Industri

Indef meminta pemerintah untuk lebih memperketat dan mengawasi protokol COVID-19 untuk industri.

Image
Ekonomi

Rupiah Melemah Sepekan Terakhir, BI Ungkap Faktor Penyebabnya

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan pelemahan rupiah sepekan ini disebabkan oleh faktor domestik.

Image
Ekonomi

BI Yakin Ekonomi RI Tahun Ini Tak Akan Jeblos ke Jurang Resesi

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo meyakini ekonomi Indonesia pada tahun ini masih jauh dari resesi.

Image
Ekonomi

Tak Hanya Bela Karyawan Gojek, KSPI Juga Soroti Mitra Grab hingga TransJakarta

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan pihaknya tidak hanya membela 430 karyawan Gojek yang di-PHK.

Image
Ekonomi

IHSG Terus Menguat Berkat Membaiknya Perekonomian Global

IHSG ditutup menguat 7,01 poin atau 0,14 persen ke posisi 4.973,79.

Image
Ekonomi

Kasus COVID-19 Makin Merajalela, Rupiah Makin Lemas

Rupiah Jumat sore (3/7/2020) ditutup melemah 145 poin atau 1,01 persen menjadi Rp14.523 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.378 per dolar AS.

terpopuler

  1. Grab Kena Denda Rp30 Miliar, Hotman Paris: Merusak Iklim Investasi Indonesia

  2. Kalina Octarani Cerita Pengalaman Pahit Menikah dengan Deddy Corbuzier

  3. Pertama Kalinya dalam 60 Tahun, Sony Berubah Nama Menjadi Sony Group

  4. Diputus Bebas Murni, Selviana Wanma Siap Maju di Pilkada Raja Ampat

  5. Saham Pizza Hut Ambruk Karena Bangkrut di AS, Sarimelati Kencana Pasrah?

  6. Tunggui Ibunya di ICU Rumah Sakit, Seorang Warga Sleman Malah Positif COVID-19

  7. Novel Baswedan: Lebih Baik Melepas 1.000 Orang Bersalah daripada Menghukum 1 Orang Tidak Bersalah

  8. Anies Perpanjang PSBB Transisi, Ferdinand: Ini Cuma di Atas Kertas, Fakta di Lapangan Berbeda

  9. Sindir Muhammad Nasir Usir Dirut PT Inalum, Dedek Prayudi: Contoh Marah-marah tanpa Isi

  10. Amien Rais Sebut Kemungkinan Jokowi Bermain 'Sandiwara Politik', Ruhut: di Matanya Pemerintah Tidak Pernah Ada Baiknya

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

Jadi Pengusaha Daging, 6 Potret Terbaru Mantan Istri BTP Veronica Tan

Image
News

Lewat YouTube Daniel Mananta, BTP Ungkap Usahanya Pertahankan Rumah Tangga dengan Veronica Tan

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga