image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada CEPP FISIP UI

Selamat Datang Otoritarianisme

Kolom

Image

Ilustrasi - Gejolak Ekonomi | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO, Pemerintah Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu ini mengandung sejumlah kontroversi dan mengundang banyak pihak bereaksi. Bahkan ada yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Di satu sisi, sangat logis bahwa penanganan pandemi Covid-19 butuh banyak biaya, dan pemerintah mesti berusaha menyediakannya. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan anggaran-anggaran bidang-bidang lain untuk kesehatan dan penyediaan bahan pangan. Untuk itu, butuh diskresi dari pemerintah. Suatu keputusan atau tindakan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi, sementara belum ada regulasi yang mengaturnya secara lengkap. Begitulah UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan jalan keluar. 

Di sisi lain, aturan yang diterbitkan berupa Perppu No. 1/2020 itu justru tidak banyak berbicara soal penanganan Covid-19 yang tengah menjadi bencana nasional yang sangat membahayakan itu. Pemerintah justru lebih menekankan faktor keuangan (ekonomi) dalam konteks bahaya virus. Keuangan menjadi lebih penting dan utama ketimbang penanganan virusnya sendiri. Sesuatu yang terasa aneh berikut mengundang aneka dugaan dan pertanyaan.

baca juga:

Cek Kosong untuk Penyelewengan

Tetapi, yang ingin lebih dibahas dalam tulisan ini bukan itu, melainkan peluang tercipta dan bangkitnya kekuasaan otoritarian melalui Perppu No. 1/2020 tersebut. Apa dan di mana potensi serta peluang otoritarianisme dari Perppu No. 1/2020?

Pertama, pasal 16, ketentuan soal kewenangan Bank Indonesia. BI diberi sejumlah kewenangan seperti memberikan pinjaman likuiditas, pembelian suarat utang negara, dan lain-lain. Dalam rangka itu, BI berhak membuat peraturan tersendiri. Dan, peraturan itu sah untuk mengabaikan segala peraturan BI yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan baru ini. Perppu No. 1/2020 menegaskan dirinya sebagai dasar hukum untuk itu.

Pasal 27, ketentuan penutup, terdapat tiga ayat yang mengundang bahaya. Ayat (1), Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ayat (2), Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3), Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa BI, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan pejabat lainnya mampu dan sanggup bertindak lurus dan jujur dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Perppu No. 1/2020? BI, misalnya, selama ini memiliki tranck record buruk dalam menangani keuangan negara. Kasus mega-skandal BLBI salah satu contohnya. OJK juga demikian. Perampokan super-super-jumbo di Jiwasraya apakah OJK tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?

Kewenangan-kewenangan tersebut seperti memberikan cek kosong kepada BI, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan pejabat negara lainnya yang terlibat di dalamnya. Sekaligus membuka peluang penyelewengan-penyelewengan besar tanpa bisa dituntut secara hukum.

Yang lebih mengerikan, jika antara lembaga-lembaga negara dan pejabat-pejabat negara sepakat berkolusi mengambil keuntungan pribadi atas nama bahaya Covid-19. Mereka dapat mengeruk uang negara sesukanya; bisa dengan modus BLBI, model akal-akalan Bank Century, model perampokan Jiwasraya, atau pola-pola baru lainnya.

Otoritarianisme “Orde Terbarukan”

Ilmuwan politik Bedeski (2019) menyebutkan, otoritarianisme merupakan fenomena yang dihasilkan secara historis sebagai respons atas krisis negara dan tatanan politik. Indikasi pentingnya adalah kediktatoran elitis, dan sesekali terjadi pengultusan pribadi. Ia juga merupakan respons terhadap kegagalan demokrasi, polarisasi sosial, stagnasi ekonomi, dan ketidakstabilan internasional.

Menurut Bedeski, dalam kontrol ekstremnya terhadap masyarakat, ia bisa menjadi monopoli totaliter. Rezim otoriter sering menawarkan pertukaran antara pembangunan ekonomi dan demokrasi politik.

Tesis Bedeski tersebut relevan diacu untuk memaknai dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Joko Widodo yang menerbitkan Perppu No. 1/2020. Kuat sekali kecenderungan semangat otoritarianisme di dalamnya. Memanfaatkan bidang ekonomi dan keuangan yang diletakkan dalam konteks bahas Covid-19, pemerintah justru sedang merancang-bangun otoritarianisme politik.

Mencermati isi pasal pasal 16 dan 27 Perppu No. 1/2020 sungguh mengisyaratkan sebuah tindakan negara yang otoritarian. Negara (baca: rezim penguasa) menggunakan dan memanfaatkan otoritas yang dimilikinya secara sewenang-wenang.

Mersepons wabah Covid-19 serta krisis ekonomi saat ini, rezim penguasa selain menempatkan diri sebagai pusat kewenangan, juga mengokohkan diri sebagai penguasa tunggal yang tidak boleh tersentuh hukum. Bahkan dirinya identik dengan  hukum itu sendiri. Ini pertanda bahwa otoritarianisme sedang di depan pintu.

Selamat datang otoritarianisme dalam “Orde Terbarukan”. Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image

News

Kolom

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image

News

Kolom

Matinya Reformasi

Image

News

Kolom

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

Image

News

Hikmah Ramadan

Puasa itu Menyuburkan Ruhiyah

Image

News

Kolom

Mau Dibawa Kemana Pemilu Kita?

Image

Gaya Hidup

Kolom

Quo Vadis Perpusnas di Era Industri 4.0

Image

News

Hikmah Ramadan

Lebih Dekat dengan Allah SWT di 10 Hari Terakhir Ramadan

Image

News

Kolom

Republik Waras

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Upaya BUMN Hapus Praktik Monopoli Proyek Jadi Angin Segar Bagi Pengusaha

Ada sebanyak 30 perusahaan pelat merah yang nantinya akan dikerjasamakan dengan UMKM dalam berbagai proyek dengan nilai tersebut.

Image
Ekonomi
IdulFitri 2020

Gaya KKP Rayakan Idulfitri Melalui Lebaran Ikan

Ikan merupakan sumber gizi yang baik untuk kesehatan dan kekuatan tubuh manusia.

Image
Ekonomi

Hyundai Produksi i30 Baru Untuk Eropa

i30 baru adalah evolusi terbaru dari mobil segmen C Hyundai, dan secara unik tersedia dalam versihatchback, fastback dan wagon.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Berdamai dengan COVID-19, Menilik Aturan New Normal Bagi Pekerja

Begini aturan lengkap soal panduan bekerja di situasi new normal yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Gara-gara COVID-19, Laba Honda Motor di Kuartal I 2020 Anjlok 19 Persen

Penjualan dan kegiatan bisnis Honda lainnya sedang terkena dampak di semua wilayah.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Omzet Terkikis, Pengrajin Batik Tulis Menangis

Selama puasa hingga menjelang Lebaran 2020 tidak banyak pesanan yang diterima.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

Kapal Minyak Iran Tiba di Perairan Venezuela, AS Berang

Kapal tanker itu, yang disebut Fortune, mencapai perairan Venezuela sekitar pukul 19.40 malam waktu setempat

Image
Ekonomi
Idulfitri 2020

Gelar Griya Virtual, Menperin Ajak Jajarannya dan Asosiasi Industri Bersama-sama Lawan Corona

Di tengah pandemi COVID-19, kita tidak boleh menyerah dan tetap harus semangat menghadapi tantangan ini.

Image
Ekonomi
Idulfitri 2020

Lebaran 2020, Pengguna KRL Anjlok 90 Persen

Volume pengguna kereta rel listrik (KRL) saat pembatasan operasional di hari Lebaran turun 90 persen dibanding hari sebelumnya.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

KADIN Gandeng JNM Salurkan Sembako untuk Nelayan Terdampak COVID-19

Nelayan adalah salah satu sektor yang rentan terdampak persebaran pandemic COVID-19.

terpopuler

  1. Tengku Zul: Orang Kaya Arab Borong Saham Facebook, Semoga Tulisan Sinis 'Jangan Pakai Produk Kafir' Bisa Lenyap

  2. KKB Tembak Dua Petugas Medis Covid-19, Salah Satunya Tewas di Tempat

  3. Sebelum Kembali ke Jakarta, Perhatikan Dulu Titik-titik Penyekatan Jalur Balik, Argo: Jangan Sampai Kita Jadi Korban Ya

  4. Meski Pandemi, 7 Keluarga Artis Ini Rayakan Lebaran di Rumah Saja dengan Sukacita

  5. Puji Siti Fadilah, Mbah Mijan: Terblow Up-nya Beliau Ancaman Sekaligus PR Berat Mereka Dimasa Mendatang, Selangkah Lagi, Jualan Virus Udah Nggak Pakai Sense

  6. Ustaz Abdul Rahman: Obat Paling Ampuh Penangkal Virus Corona, Kesabaran dan Iman

  7. Beli Rumah di Usia 21 Tahun, Irsyad Raharjo Ungkap Rahasia Miliki Properti Sejak Dini

  8. Nicholas Saputra Beberkan Rencana Rayakan Idulfitri di Tengah Pandemi Covid-19

  9. Kisah Maryam Younarae, Selebgram Korea Selatan yang Jadi Mualaf Setelah Terpikat dengan Ajaran Islam

  10. Lebaran di Rumah, Raffi Ahmad Gelar Salat Id Dipimpin Syekh Ali Jaber

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image
Achmad Fachrudin

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image
Achsanul Qosasi

Berlebaran Secara New Normal

Image
Ujang Komarudin

Matinya Reformasi

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Idulfitri2020

Sederhana, 7 Momen Anies Baswedan Rayakan Lebaran dengan Keluarga di Tengah Pandemi

Image
News

Intip Gaya 6 Istri Kepala Daerah yang Hits Abis!

Image
News

Wabah Corona

Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, 7 Potret Prabowo Subianto Bertugas di Tengah Pandemi COVID-19