breaking news: Roket Besutan SpaceX-NASA Meluncur Pukul 22.00 WIB

image
Login / Sign Up

Menkeu: Pelaksana Perppu Nomor 1/2020 Tidak Bisa Dituntut Secara Hukum

Siti Nurfaizah

Image

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan tentang penerbitan petunjuk teknis keterbukaan informasi keuangan di Gedung Juanda I, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (5/6). Sri Mulyani telah mendatangani peraturan Menteri nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses infomasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan para pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara tidak bisa dituntut secara hukum apabila melaksanakan tugas dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/4/2020) mengatakan, ketentuan itu berlaku bagi anggota, sekretaris dan anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

"Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN," katanya dilansir dari Antara.

baca juga:

Ia menambahkan, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk perpajakan dan kebijakan belanja negara mencakup keuangan daerah, pembiayaan serta pemulihan nasional bukan bagian dari kerugian negara.

"Ini merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan untuk menghindari adanya moral hazard dari pemanfaatan dana yang timbul dari lahirnya Perppu tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyisir lembaga keuangan atau pelaku usaha yang benar-benar dapat menerima bantuan ini.

Menurut Sri Mulyani, upaya ini harus dilakukan agar para pembuat kebijakan tidak menghadapi ancaman kriminalisasi dan tidak ada lembaga keuangan atau pelaku usaha beritikad buruk yang dapat ikut memanfaatkan fasilitas stimulus tersebut.

"Mereka yang bisa memanfaatkan fasilitas ini harus mempunyai rekam jejak yang baik. Nanti kita buat rambu-rambu safeguard dan melihat integrity risk dari pelaku usaha. Jangan sampai pemerintah yang sedang memperbaiki dan menyelamatkan kondisi masyarakat, menghadapi moral hazard dari kelompok tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk memperkuat kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 serta mengantisipasi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian.

Dengan adanya Perppu tersebut, maka pemerintah memperlebar defisit anggaran hingga 5,07 persen terhadap PDB untuk tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 bagi penanganan dampak COVID-19 senilai Rp405,1 triliun.

Belanja itu antara lain mencakup penanggulangan COVID-19 dari sisi kesehatan Rp75 triliun, tambahan jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dukungan bagi industri Rp70,1 triliun dan program pemulihan ekonomi Rp150 triliun. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Idulfitri 2020

Sri Mulyani: Ramadan dan Idulfitri Tahun Ini Tidak Biasa, tapi...

Image

Ekonomi

Ternyata Komisi XI DPR Belum Semua Sepakati Usulan Cetak Uang

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Tak Semua Anggota DPR Setuju Usulan Cetak Uang, Mengapa?

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Kirim Surat Dadakan ke Komisi XI DPR, Ada Apa Ya?

Image

Ekonomi

Penerimaan Pajak April 2020 Merosot 3,1 Persen Jadi Rp376,7 Triliun

Image

Ekonomi

Defisit APBN Jadi Rp1.028,5 Triliun Menandakan Fiskal Indonesia Sedang 'Sakit Kronis'

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Sri Mulyani Suntik Rp149,29 Triliun ke BUMN Terdampak COVID-19

Image

Ekonomi

Misbakhun Anggap Menkeu Gagal Susun Prediksi Indikator Penting Ekonomi

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Diskon Tarif Listrik Bakal Dilanjutkan hingga September 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kementerian PUPR Dukung Upaya Penyekatan Arus Balik

Kementerian PUPR mendukung dan membantu aparat kepolisian dan lembaga-lembaga terkait dalam upaya penyekatan arus balik ke Jakarta.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Indef: Penyekatan Arus Balik Bisa Tekan Penyebaran COVID-19

Eko menilai upaya penyekatan arus balik ke Jakarta bisa menghadang pemudik serta perantau menekan penyebaran COVID-19 di Jabodetabek.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Bahana Sebut Semangat Pancasila Bisa Jadi Dasar Kesuksesan New Normal

Bos Bahana sebut semangat Pancasila jadi dasar pelaksaan normal baru di holding BUMN bidang asuransi dan penjaminan.

Image
Ekonomi

Kementerian PUPR: Pembangunan Rusun Pasar Jumat Capai 88 Persen

Kementerian PUPR mengungkapkan progres atau perkembangan konstruksi Rusun Pasar Jumat saat ini telah mencapai 88,12 persen.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Apindo Desak Pemerintah Kaji Ulang Harga BBM, Listrik, dan Gas untuk Industri

Apindo menginginkan pemerintah agar bisa mengkaji ulang harga BBM industri.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Angkasa Pura II Rumuskan Protokol Hadapi Era New Normal

AP II rumuskan protokol guna mengantisipasi "new normal" di tengah pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Patra Jasa Sulap Lapangan Bola Jadi RS COVID-19

Patra Jasa seleadasaikan pembangunan RSPP Extension COVID-19 secara tepat waktu yakni selama satu bulan di lahan seluas 10.200 meter persegi

Image
Ekonomi

Anak Buah Luhut Minta PT Garam Tingkatkan Produktivitas

Kemenko Maritim minta PT Garam untuk bisa meningkatkan produktivitas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi garam.

Image
Ekonomi

Progres PSN Rusun Pasar Jumat Capai 88,12 Persen

Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur perumahan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Soal Keluhan Refund Tiket Bentuk Voucher, Begini Penjelasan Lion Air

Banyak calon penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak bisa terbang.

terpopuler

  1. MS Kaban: Presiden Jokowi untuk Pertahankan Kekuasaan Gak Perlu Main Tangkap Orang yang Berbeda

  2. Banyak ART Ingin Kembali ke Jakarta, Pengajuan SIKM Ditolak Mentah-mentah Pemprov DKI

  3. 5 Modifikasi Sepatu Atlet American Football yang Kreatif dan Meriah

  4. Tetap Bekerja Meski Berumur 100 Tahun! Ini 5 Fakta Menarik Biliuner Tertua di Dunia, Chang Yun Chung

  5. Aksi Protes Kematian George Floyd Meluas ke Seluruh Bagian AS, Polisi Pelaku Pembunuhannya Terancam 25 Tahun Penjara

  6. Heboh Mobil PCR BNPB Dialihkan, Warganet ke Khofifah: Jangan Diboikot Bu!

  7. Ruslan Buton Ditangkap Usai Minta Jokowi Mundur, Fadli Zon: Standar Demokrasi Macam Apa yang Kita Pakai?

  8. Ini Cara Mengaktifkan Layanan VoLTE Telkomsel

  9. Pengurus Kompleks ini Beri Teguran Nampol untuk Warga Mudik, Warganet: Mantap Banget RT-nya!

  10. Tanggapi Kematian George Floyd, Begini Pernyataan Barack Obama

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memaknai Silaturahim Virtual

Image
Azami Mohammad

Gaya Bengis Antirokok Memainkan Isu Anak

Image
Dr Idham Kholik

Menjadi (kan) Pemilih Antifobia Covid-19

Image
Ujang Komarudin

New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
Ekonomi

Kiat Agar Bisnis Moncer Ala Bob Sadino

Image
News

Ikut Tren Gunakan FaceApp, Ridwan Kamil: Di Era New Normal Wajah Tak Perlu Dirawat, Cukup Diedit

Image
News

Pernah Terlibat Kasus Pembunuhan hingga Tuntut Jokowi Mundur, 5 Fakta Tak Terduga Ruslan Buton