image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Kolom

Image

Ratusan massa buruh DKI Jakarta dari berbagai aliansi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Aksi demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan juga meninta kepada Gubernur DKI Jakarta serta DPRD menolak dan bergerak cepat untuk membatalkan RUU yang dianggap mereka kontroversial. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Naskah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang sudah diserahkan ke DPR pada pertengaan Februari 2020, kini sepi dan sunyi dari perbincangan publik. Ia seolah terlupakan dan tertutupi oleh kasus ganas Covid-19.  

Khawatir saja, ketika semua orang di republik ini sibuk dengan Covid-19 dan sebagian besar mengurung diri di rumah, DPR tiba-tiba membahas dan mengesahkan rancangan UU tersebut. Cilaka yang bisa celaka. Tapi, mudah-mudahan saja DPR tidak nekat membahas dan mengesahkan RUU itu dalam senyap dan tanpa halo-halo.

Sebetulnya, kekhawatiran itu tidaklah pada pengesahannya, melainkan pada substansi Omnibus Law Cilaka itu sendiri. Di dalamnya terdapat setidaknya 79 undang-undang yang berjejal-berdesakan menjadi satu paket terintegrasi. Analog (tetapi tidak persis sama) dengan siasat rezim Orde Baru ketika memaksa sembilan partai politik di awal 1970-an melakukan fusi ke dalam dua partai politik saja (PPP dan PDI). Sebagai upaya sistematis mengerdilkan dan membonsai partai-partai politik dalam rangka membesarkan Golongan Karya.

baca juga:

Initinya, dengan Omnibus Law Cilaka pemerintah ingin membuat prosedur dan tetek-bengek investasi sederhana. Pemerintah membutuhkan investasi sebanyak-banyaknya terutama investasi asing untuk menopang dan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka itu, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan seperti penyederhanan perizinan dan menjanjikan berbagai macam fasilitas kepada investor. Seiring dengan itu, kaum investor mendapatkan keberpihakan yang kuat, sementara kepentingan mendasar kaum buruh (pekerja) terabaikan.

Kemudian, ada upaya di Omnibus Law Cilaka menempatkan pemerintah pusat sangat berkuasa dalam kebijakan dan kegiatan investasi di berbagai bidang. Peran daerah cenderung dipinggirkan sehingga otonomi daerah pun kehilangan esensi.

Kemenangan Pasar

Sesuai judulnya cipta lapangan kerja (cilaka) RUU ini mengisyaratkan kelak terciptanya begitu banyak lapangan kerja dan kesempatan kerja. Logikanya, jika investasi datang berbondong-bondong dan muncul beragam usaha skala besar maka dengan sendirinya tercipta lapangan kerja. Multiplier effect dari kegiatan investasi tentu juga akan meluas.

Tetapi, benarkah akan selinier itu? Simaklah apa yang pernah dikatakan aktivis terkemuka Prancis Susan George (2002) berikut ini. Filosof besar China Lao Tzu mengakhiri Taote Ching-nya dengan kata-kata: “Yang penting jangan bersaing”. Satu-satunya aktor di dunia neoliberal yang mengikuti nasihatnya adalah aktor terbesar, yakni korporasi transnasional atau multinational corporation. Prinsip kompetisi jarang diterapkan kepada mereka. Mereka lebih suka mempraktikkan apa yang disebut kapitalisme persekutuan. Bukan secara kebetulan bahwa tergantung pada tahun, dua pertiga sampai tiga perempat dari semua yang dinamakan “investasi langsung asing” tidak diperuntukkan bagi investasi baru –yang menciptakan kerja– melainkan bagi merger dan akuisisi yang hampir tanpa kecuali mengakibatkan kehilangan pekerjaan.

Apa yang dikatakan George bisa terjadi di Indonesia. Sekarang saja, sebelum disahkah dan diterapkan Omnibus Law Cilaka, sejumlah perusahaan asing yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia selain tidak signifikan dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia, juga tidak terasa multiplier effect-nya dalam perluasan lapangan dan kesempatan kerja. Khusus untuk tenaga kerja justru banyak  diangkut dari negara asal investasi tersebut. Itulah yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan asal China yang beroperasi di sejumlah daerah di Sulawesi, misalnya.

Bisa dibayangkan ketika suatu saat Omnibus Law Cilaka itu berlaku, kaum investor dan para sodagar kaya-raya akan menjadi “warga negara” istimewa. Karpet merah di mana-mana tergelar panjang, rapi, dan indah buat mereka. Mereka bak kaum merkantilis (merchant) di abad ke-16 hingga 18 di Eropa.   

Jika demikian, keberadaan Omnibus Law Cilaka menandakan kemenangan kaum kapitalis atau kemenangan pasar atas negara di republik ini. Saat ini mereka tengah menguasai negara. Penguasaan mereka atas negara antara lain karena para kapitalis itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pemegang kekuasaan. Mereka juga ikut membiayai kegiatan-kegiatan negara, serta mengongkosi para politisi yang bertarung dalam pemilu (terutama pilpres dan pilkada). Beberapa di antara kapitalis itu juga secara langsung memiliki posisi formal di jabatan-jabatan tinggi pemerintahan.

Kondisi ini memungkinkan para kapitalis untuk lebih mudah memengaruhi kebijakan. Mereka dapat setiap saat memeloti apa yang sedang didesain dan direncakan pemerintah. Kecepatan memperoleh informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah membuat para kapitalis bertindak cepat melakukan antisipasi dan pada waktu yang sama mereka berusaha –dengan caranya sendiri– memengaruhi kebijakan tersebut. 

Dalam konteks demikian, tidak mustahil Omnibus Law Cilaka lahir tidak sebagai kemurnian keinginan negara, melainkan karena desakan dan tuntutan para kapitalis, baik domestik maupun mancanegara.  Logika yang ditawarkan para kapitalis membuat pemerintah tertarik, dan kebetulan sedang kesulitan serta kehabisan metode dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kalangan terutama ahli ekonomi, hukum, dan politik telah dan terus menyampaikan kritik terhadap desain dan substansi Omnibus Law Cilaka itu. Namun, pemerintah tampaknya kurang peduli dengan kritik-kritik itu. Pemerintah terus jalan dengan ambisinya sendiri. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, misalnya, sangat bersemangat menjelaskan dan memuji-muji Omnibus Law Cilaka sebagai upaya dan langkah besar pemerintah untuk membangun ekonomi nasional.

Jika saja Omnibus Law Cilaka disahkan DPR dengan desain dan substansinya seperti yang ada saat ini sungguh membuktikan betapa negara ini diambang penggadaian. Negara sedang akan digadai oleh rezim penguasa kepada kaum kapitalis dengan harga yang sangat murah. Menggadai sumber daya alam sekaligus menggadai kedaulatan. Wallahu’alam. []  

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image

News

Kolom

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image

News

Kolom

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image

News

Kolom

Matinya Reformasi

Image

News

Kolom

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

Image

News

Hikmah Ramadan

Puasa itu Menyuburkan Ruhiyah

Image

News

Kolom

Mau Dibawa Kemana Pemilu Kita?

Image

Gaya Hidup

Kolom

Quo Vadis Perpusnas di Era Industri 4.0

Image

News

Hikmah Ramadan

Lebih Dekat dengan Allah SWT di 10 Hari Terakhir Ramadan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Susi Pudjiastuti Heran Hanya 9 Perusahaan yang Diberikan Izin Ekspor Benih Lobster

Susi Pudjiastuti mengkritisi kebijakan Kementerian KKP yang telah memberikan rekomendasi kepada sembilan perusahaan calon eksportir benih.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Hipmi Minta Implementasi Kartu Pra Kerja Ditunda, Kenapa?

Hipmi meminta pemerintah untuk menunda implementasi Kartu Pra Kerja.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

OJK: 95 Bank Telah Restrukturisasi Kredit Senilai Rp458,8 Triliun

Sebanyak 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp458,8 triliun.

Image
Ekonomi

Tahun Depan, Cina Siap Luncurkan Yuan Digital

Bank Rakyat Cina telah mengungkapkan rencana untuk menyiapkan mata uang digital milik negara untuk Olimpiade Musim Dingin 2022.

Image
Ekonomi

Realisasi Buyback Saham Tanpa RUPS Capai Rp1,57 Triliun, Perusahaan Non BUMN Dominan

Perusahaan BUMN direncanakan akan melakukan buyback senilai Rp10,15 triliun.

Image
Ekonomi

IHSG Mampu Terus Hijau di Tengah Fluktuasinya Bursa Kawasan

IHSG ditutup menguat 74,63 poin atau 1,61 persen ke posisi 4.716,19.

Image
Ekonomi

Waduh! 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR

Tercatat sejak tanggal 11-25 Mei 2020 sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh.

Image
Ekonomi

Rupiah Tertekan Karena Tensi AS-China Makin Meningkat

Rupiah ditutup melemah tipis 5 poin atau 0,03 persen menjadi Rp14.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.710 per dolar AS.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Komisi IX Akan Awasi Pembayaran THR Melalui Metode Cicilan

Situasi sulit yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini, membuat perusahaan sedikit mengencangkan ikat pinggang terhadap belanja karyawan.

Image
Ekonomi

PPI Siap Jalankan Proses Bisnis Sesuai Protokol New Normal

Setiap fase tentu dilakukan dengan meminimalisasi kontak fisik dan mengutamakan teknologi seperti online e-commerce.

terpopuler

  1. Syahrini dan Penyebar Video Porno Akan Dipertemukan Hari Ini

  2. Asisten Rumah Tangga dan Mahasiswa yang Terlanjur Mudik Dipastikan Tak Bisa Balik ke Jakarta 

  3. Yuk Mulai Tanam Singkong dan Ubi Jalar di Pekarangan Rumah dan Kantor

  4. Setelah 2 Hari Zero Case, DIY Kembali Umumkan Penambahan Pasien Positif COVID-19

  5. Israel Aneksasi Tepi Barat, Menlu Retno Tegaskan Posisi Indonesia Soal Palestina kepada Menlu Amerika

  6. 14 Tahun Berlalu, 5 Potret Kenangan Tragedi Gempa Jogja 27 Mei 2006

  7. Pamer Wajah Asli, Foto Influencer Ini Beda Jauh dari yang di Medsos

  8. Cak Lontong: Yang Berubah Hanya Para Normal Jadi Para New Normal Karena Tidak Ada yang Normal

  9. Go International, Liga Tarkam di Kebun Kelapa Banten Ini Diunggah Instagram AFC

  10. Pemerintah Terkesan Menyepelekan Dampak Sosial, Kini Terjadi Gelombang Capital Outflow

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image
Zainul A. Sukrin

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Jarang Tersorot, 6 Potret Hangat Anies Baswedan Bersama Putrinya

Image
News

7 Pesona Menawan Soraya Muhammad Ali, Istri Zulkifli Hasan yang Awet Muda

Image
News

Romantis Abis! Intip 6 Gaya Pacaran Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo