image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Utang Pemerintah dan Kualitas Pembangunan

Kolom

Image

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tol Depok-Antasari seksi II di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sabtu (23/11/2019). Tol Desari seksi II saat ini dilakukan percepatan konstruksinya yang akan menghubungkan seksi Brigif hingga Sawangan sejauh 6,3 km dan akan beroperasi Desember mendatang. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pemerintah kita memang gemar berutang. Sejak era Presiden Soeharto hingga era Presiden Jokowi saat ini, Indonesia memiliki banyak Utang baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Ketika Presiden menyatakan diri berhenti pada 1998, Utang pemerintah tercatat Rp 551,4 trilun. Era B.J. Habibie (1999) bertambah menjadi Rp 938,8 triliun, era Abdurrahman Wahid (2001) menjadi Rp 1.273,18 triliun, era Megawati Soekarnoputri (2004) menjadi Rp 1.299,50 triliun, dan Era Sosilo Bambang Yudhoyono menjadi Rp 2.608,78 triliun.

Pada tahun 2018 Utang pemerintah bertambah menjadi Rp 4.395,97 triliun. Hingga akhir Desember 2019 ada kenaikan Utang sebesar Rp 2.716,28 triliun. Saat ini Utang pemerintah terakumulasi menjadi Rp 4.778 triliun. Presiden Jokowi kuat kecenderungan akan terus menambah Utang pemerintah. Sebuah angka yang tidak kecil jumlahnya. Walau pemerintah sendiri masih merasa aman karena jumlah Utang tersebut berada pada posisi di bawah ambang batas 60 persen dari PDB.

Sebenarnya tidak ada yang salah ketika pemerintah berusaha mencari pinjaman atau Utang untuk membiayai Pembangunan, terutama Infrastruktur. Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki Utang. Ada yang besar ada yang sedang dan ada yang kecil saja.

baca juga:

Masalahnya, ketika tumpukan Utang itu terus bertambah dari waktu ke waktu hingga jumlah yang sangat besar dan terus membengkak kemudian diikuti dengan bunga serta bunga berbunga. Hal ini tentu akan menjadi beban dan sangat memberatkan generasi-generasi mendatang.

Data pada Kementerian Keuangan menunjukkan, selama periode pertama Presiden Joko, kenaikan Utang tercatat sebesar 75 persen dari posisi Utang pemerintah senilai Rp 2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp 4.572 triliun pada Mei 2019. Di era Presiden Jokowi tren Utang pemerintah lebih tinggi dibandingkan era Presiden Yudhoyono. Pada masa Yudhoyono, Utang pemerintah “hanya” mengalami kenaikan 64 persen.

Utang utuk Bayar Utang

Besarnya penambahan Utang di masa Presiden Jokowi sebenarnya terlihat juga hasilnya dalam Pembangunan Infrastruktur. Misalnya, membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol 941 kilometer, jembatan 39,8 kilometer, jembatan gantung sebanyak 134 unit, kemudian membangun 17 bendungan serta irigasi seluas 655.015 hektare. Ada pula jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta api sepanjang 754,59 kilometer, dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 kilometer.

Di samping itu, terdapat 10 bandara baru. Juga melakukan revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di sejumlah daerah  termasuk di daerah yang terisolasi dan wilayah perbatasan. Ada pula Pembangunan 19 pelabuhan. Tercatat kemudian Pembangunan sekitar 3,54 juta unit rumah untuk warga, rumah susun dan rumah khusus.

Di era Presiden Soeharto, Utang dimanfaatkan semaksimal mungkin serta seifisien dan seefektif mungkin muntuk membangunan Infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Karena itu, insfrastruktur yag dibangun era pemerintahan Soeharto sangat terlihat dan memiliki dampak yang jelas bagi Pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Di era Presiden Yudhoyono, Utang pemerintah lebih banyak digunakan untuk menopang subsidi kepada masyarakat. Misalnya, subsidi energi. Hal ini kemudian diimbangi dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi yakni rata-rata 6 persen.

Pada masa Presiden Jokowi, Utang tidak hanya untuk Pembangunan Infrastruktur, melainkan juga untuk membayar Utang. Utang jatuh tempo yang dibayarkan pemerintah antara 2014 hungga 2018, seperti ditunjukkan data Kementerian Keuangan, jumlahnya sebesar Rp 1.628 triliun. Jadi, asli gali lubang tutup lubang dalam pengertian yang sempurna.

Pembangunan Berkualitaskah?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut bahwa APBN harus menjadi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks fungsi distribusi dan alokasi, misalnya, seluruh warga memiliki hak yang sama untu menikmati pembiayaan dari APBN secara proporsional.

Pertanyaannya apakah hal itu terjadi saat ini? Infrastruktur berbasis Utang yang dibangun pemerintah saat ini tidak terlihat jelas dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang tumbuh rata-rata 5 persen sulit dijadikan sandaran untuk membuat stimulus serta mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tak heran jika tingkat kemiskinan masih sangat tinggi.

Nafsu membangun Infrastruktur oleh pemerintah saat ini justru tidak mampu mendukung berkembangnya sektor industri. Jangan bertumbuh, sektor industri justru mengalami penurunan sekitar19 persen. Semenara di era Presiden Soeharto sektor industri justru sangat signifikan pertumbuhannya hingga 30 persen.

Pada titik ini bisa dikatakan bahwa Pembangunan Infrastruktur yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi berada dalam disain yang salah kaprah. Kurang diletakkan pada tempat yang tepat serta takaran yang pas. Sekadar membangun dan membangun tanpa pertimbangan yang matang dan komprehensif.

Suatu pertanda bahwa Pembangunan yang berlangsung selama ini tidak berkualitas. Pembangunan yang mendewakan raga tanpa ruh. Utang dihabiskan untuk raga (yang rapuh). Generasi mendatangkan pun mewarisi Utang berlipat ganda. Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

Ekonomi

Kolom

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image

News

Kolom

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image

News

Kolom

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image

News

Kolom

Pilkada di Tengah Corona

Image

News

Kolom

Alturisme

Image

Ekonomi

Investasi dan Hakikat Pembangunan

Image

News

Kolom

Kaum Miskin di Tengah Badai Virus Corona

Image

News

Kolom

Al-Isra Wal-Mi'raj dan Covid 19

Image

News

Kolom

Putusan Progresif MK Tentang Keserentakan Pemilu (Bagian 1)

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

LPS Buka Program Penjaminan Selain Simpanan

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 membuka ruang bagi pemerintah untuk menyelenggarakan program penjaminan di luar penjaminan simpanan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kementan Pastikan Stok Sembako Aman dalam Kendali hingga Lebaran

Kementan memastikan sebelas bahan pokok untuk kebutuhan bulan puasa dan Lebaran 2020 dalam kondisi aman dan terkendali.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

PLN Bakal Berikan Token Gratis Untuk Pelanggan Prabayar

Pelanggan yang terlanjur membeli token, maka token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

LK2PK Apresiasi Kepedulian Erick Thohir ke Tenaga Kesehatan

Penyediaan asuransi bagi tenaga kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan kepada tenaga kesehatan yang berjuang.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Ulah Corona, Harga Minyak Mentah RI Maret 2020 Anjlok Jadi US$34,23 per Barel

Meluasnya wabah COVID-19 sebagai pandemi global terus menekan harga minyak dunia.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kemenperin Terus Pantau Aktivitas Industri Hadapi Pandemi COVID-19

Kemenperin terus memantau perkembangan aktivitas industri berbagai sektor di dalam negeri, terutama terkait dengan dampak pandemi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Lawan Corona, HIPMI Usul Pemerintah Bentuk Tim Gugus Tugas Ekonomi

HIPMI mengusulkan pemerintah membuat Tim Gugus Tugas Ekonomi dalam rangka menghadapi dampak Virus Corona baru atau COVID-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Menperin Akui Corona Bikin Produksi Manufaktur RI Menurun

Tertekannya PMI manufaktur Indonesia pada akhir kuartal I-2020 turut dipengaruhi oleh banyaknya daerah terjangkit COVID-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kebijakan Stimulus Anggaran Lawan Corona Perlu Didukung Kebijakan Sektoral dan Kelancaran Rantai Pasok

Keputusan pemerintah untuk menambah Rp405,1 triliun belanja dan pembiayaan APBN 2020 perlu didukung dengan kebijakan moneter dan sektoral.

Image
Ekonomi

Indosat Mengaku Siapkan Rp663 Miliar untuk Karyawannya yang Dipangkas

Indosat Ooredoo telah mengalokasikan Rp 663 miliar, dimana tahap pertama sebesar Rp 343 miliar akan dibayarkan sebelum 15 April.

terpopuler

  1. Masih Cinta dan Ingin Berkomitmen, 5 Artis Tanah Air Ini Pilih Kembali Menikahi Mantan Suami

  2. Pemerintah Tangguhkan Cicilan Kredit, Debt Collector: Yang Ditangguhkan Pasien Corona, Yang Lain Tidak

  3. Sudah Bintangi 400 Judul Film, 5 Fakta Tak Terduga Aktor Senior Bollywood Anupam Kher

  4. Bagikan Masker Gratis ke Warga Lewat Kelurahan dan RT/RW, Guntur Romli: Anies Belum Merinci Jumlah Masker yang Akan Dibagikan?

  5. Sepi Penumpang, Sopir Bus AKAP: Ini Kejadian Paling Parah Melebihi Krisis Moneter

  6. Kisah Nabi Sulaiman dan Burung Pipit yang Tengah Dimabuk Cinta

  7. 5 Pantun Kocak 'Firman Utina' yang Mengiburmu di Tengah Virus Corona

  8. Kapolsek Kembangan Gelar Pedang Pora, IPW: Bukti Maklumat Kapolri Tidak Ada Wibawanya

  9. Besok, Para Aktivis Datangi PN Jakarta Utara Kawal Sidang Novel Baswedan

  10. Kemenkumham Beri Sanksi Berat Terhadap Jajaran yang Bebaskan Napi Korupsi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

COVID-19 dan Kita

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

Sister Goals! 8 Potret Najwa Shihab Bersama Kakak dan Adik Perempuannya

Image
News

10 Potret Menteri Luhut Binsar Pandjaitan Bersama Keluarga, Hangat di Berbagai Kesempatan

Image
Hiburan

Mundur dari OVJ, 6 Fakta Menarik Azis Gagap yang Ingin Fokus Mengurus Pondok Pesantren