image
Login / Sign Up

Tolak Alihkan Program ke BPJAMSOSTEK, Taspen Malah Langgar UU?

Denny Iswanto

Image

Kiri - kanan: Timbul Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), Indra Budi Sumantono (Anggota DJSN), Sri Rahayu - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sumarjono - Direktur Perencanaan Strategis & TI BPJAMSOSTEK, Didik Kusnaini - Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu RI, pada diskusi media BPJAMSOSTEK, Jumat (21/2/2020). | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan bahwa PT Taspen (Persero) menolak mengalihkan program pembayaran pensiun PNS dan pejabat negara ke BPJAMSOSTEK yang telah diamanatkam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota DJSN Indra Budi Sumantoro menegaskan penolakan tersebut tercatat dalam roadmap alias peta jalan yang dibuat pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat UU tersebut. Karena berdasarkan perintah undang-undang, PT Taspen seharusnya menyiapkan peta jalan Pengalihan Pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) ke BPJAMSOSTEK.

"Roadmap itu kan yang buat Taspen, cuma mereka bikin isi di dalamnya menggugat pasal untuk Pengalihan itu. Mereka malah mau kebalikannya dari UU," kata Indra di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

baca juga:

Indra menjelaskan bahwa sejauh ini Taspen lah yang mengisi poin-poin dari roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Hanya saja, dalam poin-poin tersebut Taspen menolak programnya dialihkan ke BPJAMSOSTEK. Bahkan UU BPJS saat ini digugat oleh pensiunan PNS dan mantan pejabat negara. Salah satu gugatannya adalah menolak Pengalihan dana pensiun ke BPJAMSOSTEK.

"Taspen saya bilang menolak karena sudah baca roadmap yang udah mereka bikin. Tapi kalau Asabri, belum baca roadmap-nya. Namun demikian, memang ada gugatan dari para pemohon, dari purnawirawan TNI, Polri. Ada gugatan terpisah," jelasnya.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar juga menambahkan bahwa PT Taspen ada niatan ingin memonopoli atau menjadi pemain tunggal dengan menjadi satu-satunya penyelenggara dana Jaminan Sosial bagi PNS. Padahal Keinginan itu berbenturan dengan UU BPJS dan prinsip penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dia mengungkapkan dalam skema transformasi bisnisnya, PT Taspen ingin menjadi pelaku tunggal perusahaan Asuransi yang mengelola sepenuhnya dana pensiun PNS.

Timboel juga mengatakan, pihak PT Taspen yang menolak beralih ke BPJAMSOSTEK selain melanggar undang-undang juga melanggar sembilan asas Jaminan Sosial. Salah satu asasnya, adalah asas kegotoroyongan. Artinya semua lembaga pemerintah atau BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial harus disatukan dalam sebuah lembaga.

“Di BPJAMSOSTEK yang sudah diatur UU paling baru kan mengatur soal jaminan pensiun. Mengapa PT Taspen mengatur sendiri?” kata dia.

Timboel berharap, hakim-hakim di MK yang sedang memeriksa perkara uji materi UU SJSN dan UU BPJS yang diajukan PT Taspen paham benar soal konsep jaminan soal. “Sehingga dengan demikian uji materi itu ditolak,” kata dia.

Ditambah lagi Timboel juga menegaskan, BPJAMSOSTEK merupakan Balai Layanan Umum (BLU), yang artinya tidak mencari keuntungan. Namun, PT Taspen merupakan BUMN yang merupakan lembaga mencari keuntungan.

“Masa mengelola Jaminan Sosial warga negara dengan mencari keuntungan. Itu tidak boleh,” kata dia.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu juga membenarkan bahwa langkah yang diambil Taspen ini keliru karena menentang UU.

“Saya pikir Menteri BUMN (Erick Thohir) segera menegur, bisa perlu memberikan sanksi tegas seperti memecat dari jabatannya sebagai Dirut. Atau siapa pun di dalam PT Taspen yang bandel harus diberi sanksi,” katanya.

Sri Rahayu mengatakan, Pengalihan program JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK merupakan perintah undang-undang.

“Sangat disayang kalau ada BUMN yang bangkang terhadap undang-undang. Saya mendukung kalau diberi sanksi tegas,” kata dia.

Saat ini pihak PT Taspen tidak terima Pengalihan program JHT dan JP ke BPJAMSOSTEK. Karena itu, pihak PT Taspen mengajukan uji materi UU 40 / 2000 tentang SJSN dan UU 23 / 2011 tentang BPJS ke MK, terutama pasal yang mengatur mengenai Pengalihan yang dimaksud. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Mandiri Berikan Perlindungan Asuransi ke Tenaga Medis Senilai Rp1 Triliun

Image

News

Wabah Corona

Tak Lakukan Karantina Wilayah, DPR Nilai Pemerintah Tak Sanggup Biayai Kebutuhan Pokok Warga

Image

News

Wabah Corona

Anggota DPR: Bukan Saatnya Cari Panggung Ketenaran dengan Mencoba Melakukan Tindakan Asal Beda dengan Pemerintah Pusat

Image

Ekonomi

CORE: Pembayaran Klaim Jiwasraya Angin Segar Perekonomian Nasional

Image

News

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPRD Kasus Korupsi Bupati Bengkalis

Image

News

Wabah Corona

Pembahasan Omnibus Law Diprediksi Tersendat Akibat Covid-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Setelah Teken Perppu Keuangan, Jokowi: Saya Mengharapkan Dukungan DPR

Image

Ekonomi

Tok! Erick Thohir Tunjuk Bahana Jadi Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan

Image

News

Wabah Corona

Marwan Jafar: Pemerintah Daerah Harus Segera Mulai Jalankan Pembatasan Sosial Skala Besar Secara Tegas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

LPS Usul Nilai Penjaminan Simpanan Bank Naik di Atas Rp2 Miliar

LPS mengusulkan untuk menaikkan nilai penjaminan simpanan dari saat ini maksimal Rp2 miliar per rekening.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

BPTP Optimalisasi Kaji Terap di Tengah Pandemi COVID-19

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menjaga pasokan produksi pertanian di tengah pandemi Covid-19

Image
Ekonomi

Indomaret hingga Alfamart, 5 Supermarket Ini Tawarkan Diskon di Tengah Pandemi COVID-19

Yuk penuhi kebutuhan harianmu di supermarket yang menawarkan diskon

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kementan: Bawang Putih dan Gula Pasir adalah Pangan Penting Selama Masa Tanggap Darurat Corona

Kementan menyebutkan, bawang putih dan gula pasir menjadi titik berat komoditas pangan untuk dijaga ketersediaan dan kestabilan harganya.

Image
Ekonomi

Menkeu: Pelaksana Perppu Nomor 1/2020 Tidak Bisa Dituntut Secara Hukum

Menkeu mengatakan para pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara tidak bisa dituntut secara hukum.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Di Tengah Pandemi COVID-19, Pemerintah Upayakan Panen Perikanan Budidaya Diserap Pasar

Pemerintah bakal berupaya memastikan panen perikanan budidaya di berbagai daerah akan diserap pasar di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

BPS: Kunjungan Wisman ke RI Anjlok 28,85 Persen pada Februari 2020

BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Februari 2020 mengalami penurunan sebesar 28,85 persen.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

UMKM Agraris Didorong Berperan Sediakan Pangan Dalam Situasi Corona

Memprediksi pada 2024 Indonesia baru bisa pulih secara ekonomi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Ramai Digunakan Selama WFH, Sri Mulyani Bakal Pajaki Netflix dan Zoom

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memungut pajak digital dari perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi elektronik.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Sri Mulyani Kucurkan Rp3,5 Triliun untuk Gratiskan dan Diskon Tarif Listrik 3 Bulan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyiapkan anggaran hingga Rp3,5 triliun.

terpopuler

  1. Hadis Nabi tentang Pecahnya Islam jadi 73 Golongan, Hanya Satu yang Masuk Surga

  2. Penjelasan Bahwa Garis Nasab Nabi Muhammad Sampai ke Nabi Ibrahim as

  3. 5 Drama Korea Tentang Penyakit Tak Biasa Ini Ternyata Ada di Dunia Nyata!

  4. Terupdate! 41 Bank Siap Longgarkan Kredit, Apa Saja?

  5. Jokowi Teken Pembatasan Sosial Skala Besar, Sultan: Mudik Dilarang Atau Tidak?

  6. Pasien Covid-19 Asal Bojonggede dan Cileungsi Meninggal Dunia

  7. Rupiah Menguat Terbawa Stimulus Eskternal dan Kebijakan Jokowi Atasi Covid-19

  8. Jika Anak Demam Ditengah Wabah Corona, Lakukan Langkah Ini di Rumah

  9. Apresiasi Jokowi Soal Bantuan Langsung, Habiburokhman: Mereka Siap Tinggal di Rumah Asal Kebutuhan Dijamin

  10. Mudik Dilarang, Tapi Operasi Bus AKAP yang Distop Anies Dibatalkan Luhut, Tengku: Ada yang Bisa Jelaskan Maksudnya Apa?

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

10 Potret Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Berbagai Kegiatan, Seru!

Image
News

Paman Idaman! 8 Potret Seru Aspri Menhan, Rizky Irmansyah saat Momong Keponakan

Image
News

Buka Puasa hingga Berolahraga, Potret Aktivitas 7 Politisi Tanah Air di Tengah WFH