breaking news: Bob Hasan Wafat di RSPAD, Dimakamkan di Ungaran

image
Login / Sign Up

Kumpulkan Pengusaha Nasional, Kadin Sosialisasikan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan

Wayan Adhi Mahardika

Image

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Properti di Jakarta. | AKURAT.CO/Andoy

AKURAT.CO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kumpulkan para pelaku usaha nasional untuk sosialisasikan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang baru-baru ini diserahkan oleh pemerintah ke DPR RI.

Sosialisasi itu dilaksanakan untuk membangun kesadaran nasional tentang pentingnya transformasi ekonomi yang dimulai 2020-2024 untuk mencapai visi Indonesia Maju di tahun 2045. Sehingga Kadin mendukung pengesahan RUU tersebut untuk terciptanya iklim usaha dan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menjelaskan, RUU Cipta Kerja diajukan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan bisnis, utamanya terkait masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih, serta efektivitas investasi yang masih rendah.

baca juga:

RUU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah penduduk yang tidak bekerja. Saat ini jumlah UMKM cukup besar, namun produktivitasnya masih rendah.

“Menuju 2024, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, menciptakan investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan serta pemberdayaan UMKM,” ungkap Rosan di sela-sela acara sosialisasi RUU Cipta Kerja yang dihadiri jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Kadin Provinsi seluruh Indonesia serta Asosiasi/Gabungan/Himpunan Bisnis di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, kemarin malam.

Ke depan, kata dia, Indonesia diharapkan bisa menjadi Negara Maju dengan ekonomi berkelanjutan dan masuk ke dalam 5 Besar Ekonomi Dunia, mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap) dengan tingkat kemiskinan mendekati 0 persen, masuk ke peringkat 4 PDB Dunia dengan mencapai US$7 Triliun, serta memiliki tenaga kerja yang berkualitas.

“Target jangka panjangnya seperti itu, sehingga perlu niat dan upaya yang efektif untuk mewujudkannya, salah satunya melalui penyederhanaan aturan,” kata Rosan yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, Omnibus Law dipilih sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan. Manfaatnya antara lain menghilangkan tumpang tindih antar Pengujian Undang-Undang (PUU), efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU, juga menghilangkan ego sektoral.

Dia menuturkan, cakupan RUU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster diantaranya Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset & Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Strategis Nasional, Pengembangan Kawasan Ekonomi, serta Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM dan Perkoperasian.

“Memang sudah cukup komprehensif dan kami berharap RUU Cipta Kerja ini bisa segera disahkan DPR demi kepentingan perekonomian nasional,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menjelaskan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan diajukan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepastian hukum, hingga mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia, mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, serta menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

“Untuk peningkatan pendanaan investasi misalnya, ditempuh dengan penurunan tarif PPh Badan bertahap 22 persen di tahun 2021 dan 2022, 20 persen di 2023 dan seterusnya. Juga dengan penurunan tarif PPh Badan Go Public, yakni 3 persen dari tarif umum, penghapusan PPh Dividen DN sepanjang diinvestasikan di Indonesia, dan ruang Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 atas Bunga dengan PP,” terang Raden yang juga merupakan anggota Satgas Omnibus Law.

Dalam RUU Perpajakan juga memuat sistem teritorial untuk penghasilan tertentu dari luar negeri, di mana dividen dari entitas listed & non-listed, penghasilan dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai PPh.

“PPh bagi WNA SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri) dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia yang berlaku selama 4 tahun pertama sejak menjadi SPDN,” kata Raden.

Sementara itu, lanjut dia, WNI berada di luar Indonesia yang lebih dari 183 hari dapat menjadi SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri) sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Raden juga menuturkan, untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Bayar secara sukarela, maka diberlakukan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan (PM), diantaranya PM yang diperoleh sebelum pengusaha menjadi PKP, PM yang ditagih dengan ketetapan pajak sebesar pokok pajak, dan PM yang diperoleh sebelum penyerahan yang terutang PPN atas seluruh PM, tidak sebatas PM atas barang modal.

Tak hanya itu, RUU Perpajakan juga memuat ketentuan untuk menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Raden merinci yakni dengan pemajakan transaksi elektronik yang mencakup penunjukan platform memungut PPN dan pengenaan pajak kepada SPLN atas transaksi elektronik di Indonesia berupa PPh atau pajak transaksi elektronik.

Instrumen lainnya adalah dengan rasionalisasi pajak daerah, dimana Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif pajak daerah yang berlaku secara nasional, juga dapat memberikan sanksi dan membatalkan Peraturan Daerah yang menghambat investasi.

Selain itu, RUU juga mengatur relaksasi penentuan jenis Barang Kena Cukai. Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai selain yang telah diatur dalam UU Cukai, akan diatur lebih lanjut dengan PP.

“Kami juga sosialisasikan bahwa RUU mengatur mengenai fasilitas Perpajakan seperti tax holiday, super deduction, fasilitas PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus, PPh untuk surat berharga negara, sampai pada keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Daerah oleh Kepala Daerah,” pungkas Raden. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

News

KSPI: DPR Jangan Coba-Coba Bahas Omnibus Law Ditengah Wabah Corona

Image

News

Organisasi Buruh FSP-KEP Minta DPR Tunda Rapat Paripurna: Jangan Ambil Kesempatan

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Pengusaha Serahkan Bantuan Rp10 Miliar kepada PMI untuk Perangi Corona

Image

News

Omnibus Law Dinilai Solusi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona

Image

News

OPSI: Omnibus Law Positif untuk Pertumbuhan Ekonomi

Image

News

Wabah Corona

Serikat Buruh Kecam Keras Jika Pemerintah dan DPR RI Bahas RUU Omnibus Law Sembunyi-sembunyi

Image

News

Wabah Corona

Wabah Corona, Aksi Buruh Menolak RUU Omnibus Law Ciptaker Ditunda

Image

News

Wabah Corona

Omnibus Law Disebut Harapan Banyak Pihak di Tengah Ancaman Corona

Image

News

Omnibus Law Dinilai Akomodir Kepentingan Pekerja

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kemendes: Dana Desa Bisa Dialihkan untuk Hand Saniziter dkk hingga Pasokan Logistik Warga

Kemendes: Dana desa bisa dialihkan untuk kegiatan padat karya non fisik seperti membuat hand sanitizer, disinfektan dan pasokan logistik.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Diserbu Corona, Dana Asing Senilai Rp167,9 Triliun Pilih Cabut dari RI

Hingga 30 Maret 2020 jumlah aliran modal asing yang keluar (capital outflow) secara year to date mencapai Rp145,1 triliun.

Image
Ekonomi

Tingkatkan Ekonomi Perajin Tekstil Indonesia, Ini 6 Fakta Menarik Denica Flesch, Pendiri SukkhaCitta

Ia memilih keluar dari Bank Dunia

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Meski Ada Corona, Petani Sumenep Tetap Lakukan Aktivitas Panen Padi dkk

Wabah virus Corona (COVID-19) bukan jadi penghalang bagi petani Sumenep untuk berupaya dalam peningkatan produksi hasil pertanian.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Rupiah Menguat Terbawa Stimulus Eskternal dan Kebijakan Jokowi Atasi Covid-19

Nilai tukar rupiah menguat pada Selasa sore (30/3/2020). Penguatan rupiah ini mencapai 0,17% atau 28 poin ke Rp16.310 di pasar spot.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Ekonomi China Pulih, IHSG Bisa Bangkit

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Selasa (31/3/2020) bangkit hingga 2,82% atau 124,43 poin ke 4538,93.

Image
Ekonomi

Inflasi Maret 2020 Diprediksi 0,13 Persen, BI: Pemicunya Harga Emas dan Bawang Merah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi pada Maret 2020 mencapai 0,13 persen (secara mtm).

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Hadapi Covid-19, Menko Luhut Tegaskan Pemerintah Akan Lindungi Distribusi Bahan Pangan

Saat ini hingga pasca Idul Fitri nanti ketersediaan dan pasokan cabai aman dan cukup.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pengamat Puji Erick Thohir Berani Pasang Badan Bantu Jokowi di Tengah Pandemi COVID-19

Kepiawaian komunikasi sangat diperlukan dalam kondisi saat ini agar tidak ada mispersepsi yang muncul akibat kesalahan gaya komunikasi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Menko Luhut Klaim Pemerintah Sedang Godok Pemberian BLT Warga Terdampak Corona

Masyarakat rumah tangga termiskin menjadi salah satu kelompok yang bakal dapat stimulus dari pemerintah.

terpopuler

  1. Tembak Pekerja Freeport di Tengah Pandemi Covid-19, KBB Layak Disebut Teroris Kelas Dunia

  2. Dipuji Publik, Pengamat: Erick Thohir Dipandang Tidak Punya Banyak Kepentingan

  3. Keras! Natalius Pigai Tolak Pemberlakuan Darurat Sipil Hadapi Covid-19

  4. Anggota DPR Desak Jokowi Batalkan Keinginannya Terapkan Darurat Sipil

  5. Jadwal Puasa Nisfu Syakban 2020 Beserta Niat dan Keutamaannya

  6. Tolak Darurat Sipil, Hamdan Zoelva: Lockdown Cukup dengan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan

  7. 5 Masker Wajah Nyeleneh ala Warganet Tanah Air, Bikin Ngakak

  8. 4 Potret Jadul Kurniawan Dwi Yulianto saat Ikut Tantangan #UntilTomorrow

  9. Solskjaer Punya Sejumlah Alasan untuk Tidak Perpanjang Durasi Ighalo

  10. Update AOV, Hadirkan Mode Baru hingga Pembaruan Hero

ibunda jokowi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image
Achmad Fachrudin

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image
Reza Fahlevi

Mari Sudahi Polemik Tuntutan Lockdown

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Nissa Sabyan yang Mengawali Karier Sebagai Penyanyi di Acara Hajatan

Image
Ekonomi

Tingkatkan Ekonomi Perajin Tekstil Indonesia, Ini 6 Fakta Menarik Denica Flesch, Pendiri SukkhaCitta

Image
News

Wabah Corona

Cosplay Jadi Sultan Maroko hingga Raja Minyak Urut, 5 Potret Fahri Hamzah saat WFH