image
Login / Sign Up

Dituding Langgar Kesepakatan dengan DPR soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Jawaban Sri Mulyani

Siti Nurfaizah

Image

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan saat menggelar rapat gabungan dan rapat dengar pendapat dengan lintas komisi DPR di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat tersebut membahas kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta rapat dihadiri oleh anggota dari lintas komisi, yakni Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI. Sedangkan dari pihak pemerintah dihadiri oleh beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Sosial, BPKP, DJSN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga jajaran direksi BPJS Kesehatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Dalam rapat kerja gabungan (Rakergab) lanjutan DPR RI bersama pemerintah mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtunewe menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melanggar kesepakatan dengan DPR RI karena menaikkan Iuran BPJS Kesehatan sejak Januari 2020.

Hal ini karena menurut Felly, dalam rapat gabungan dengan Komisi IX dan Komisi XI sebelumnya pada 2 September 2019, Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan Iuran BPJS Kesehatan hingga proses cleansing data penerima bantuan Iuran BPJS Kesehatan selesai.

Namun, hingga kini menurut laporan Menteri Sosial Juliari Batubara, cleansing data tersebut masih dilakukan.

baca juga:

"Pertemuan di 2 September 2019 lalu ada keputusan di sana, cleansing data dulu baru baru ada kenaikan. Itu keputusan yang saya mau garis bawahi. Harus ada keputusan cleansing data dulu baru ada kenaikan tapi ini kenapa dilanggar, ini pertama," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung memberikan tanggapan. Menurut Menkeu, pada rapat gabungan sebelumnya diputuskan untuk tidak menaikkan Iuran hingga proses cleansing data sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai.

Secara rinci, rekomendasi BPKP mencatat sebanyak 27,443 juta peserta BPJS Kesehatan dianggap memiliki masalah kepesertaan.

"Persoalannya itu ada yang NIK-nya tidak sama, NIK nya ada karakter alfa numeric, NIK-nya ganda, kolom faskesnya kosong, nama berisi orang yang meninggal itu disampaikan oleh BPKP dan waktu itu pemahaman kita semua Komisi IX dan XI dan Pemerintah untuk memperbaiki data itu sesuai temuan BPKP itu," katanya.

Dari jumlah tersebut menurut Menkeu, sudah dilakukan cleansing seluruhnya oleh Kementerian Sosial sejak 26 November 2019. Atas dasar inilah Pemerintah kemudian bisa mengeluarkan Perpres untuk menaikkan Iuran BPJS Kesehatan.

"Jadi kami masih sangat memenuhi dan mengikuti kesimpulan rapat komisi IX dan XI. Ini kami ingin sampaikan saja Pak Muhaimin, supaya ini jangan masalah seolah-olah Pemerintah tidak melakukan apa yang sudah disampaikan dan kemudian membuat Perpres. Ini untuk meluruskan karena penting sekali," tambahnya. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Di Tengah Pandemik, DPR Sarankan Pemerintah Tampung Hasil Produksi UMKM

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Di Hadapan DPR, Erick Beberkan Langkah BUMN Cegah COVID-19

Image

News

Wabah Corona

Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Covid-19, Nasdem: Jangan Sampai Kita Seperti Italia!

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Gawat! Gara-Gara COVID-19, Target Dividen BUMN Bakal Tak Tercapai

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Sri Mulyani Sebut Tugas Kepala BKF yang Baru Lebih Berat di Tengah Wabah COVID-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

DPR Minta Pemerintah Bantu UMKM Produksi Masker Medis

Image

Ekonomi

Wabah Corona

DPR Minta Erick Perluas Keringanan Tarif Listrik di Tengah Pandemi COVID-19

Image

News

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Lantik Kepala BKF dan Dirut LMAN yang Baru

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Waspada, Laju IHSG Diramal Fluktuasi

Kenaikan jumlah kasus yang cenderung lebih lambat dibandingkan negara lain dikhawatirkan akibat masih rendahnya jumlah test yang dilakukan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Covid-19 Buat IKM Otomotif Menjerit

IKM komponen dan suku cadang otomotif pendukung masih tetap berproduksi, meskipun sebagian besar mengalami penurunan permintaan dari vendor.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Harga Getah Karet Jeblok Gegara Corona

Penurunan harga tersebut berdampak pada bertambah sulitnya perekonomian masyarakat khususnya para petani karet di wilayah setempat.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pegadaian Distribusikan Bantuan Untuk Penanganan Covid-19

Pegadaian telah menyalurkan beberapa bantuan guna menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Jadi Rujukan Tangani Covid-19, RS Pelni Peroleh Bantuan Alkes

RS Pelni merupakan salah satu rumah sakit BUMN terbesar yang menerima pasien rujukan COVID-19 di Jakarta sejak 16 Maret 2020.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Indonesia Terima 50.000 Alat Tes Covid-19 Donasi Perusahaan Korsel

PCR diagnostic test akan mendeteksi materi genetis khusus dalam virus.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Jatim Bakal Beri Stimulus Ekonomi Bagi Warga Terkena PHK Karena Corona

Bagi setiap warga yang telah didaftarkan, nantinya mendapatkan stimulus ekonomi sebesar Rp600 ribu per bulan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Jaga Pasokan Ayam Ras, Kementan Optimalkan Rumah Potong

Kementan berupaya merealisasikan distribusi karkas beku sebagai antisipasi dampak ekonomi dan sosial COVID-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Corona Bayangi Indonesia, IHSG Mulai Bangkit

Nilai kapitalisasi pasar pada minggu ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,55 persen atau sebesar Rp5.341,128 triliun.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

AAJI Dukung Kebijakan Countercyclical OJK Pada Asuransi

AAJI meminta nasabah untuk selalu memahami ketentuan-ketentuan dalam polis mereka.

terpopuler

  1. Said Didu Vs Menteri Luhut, Politikus NasDem: Ngapain Main Ancam?

  2. Said Didu Terancam Dipidanakan Luhut, Ruhut Sitompul: Mulutmu Harimaumu

  3. Said Didu Diancam Luhut, Politisi PAN: Sabar Bro, Anda Pasti Telah Diincar Banyak Pihak

  4. Gantung Mi Instan di Pintu Gerbang, Deretan Momen Indah Saling Berbagi Warga RI di Tengah Pandemi Corona

  5. Refly Harun: Seorang Pejabat Negara Harusnya Tidak Marah Kalau Dikritik

  6. Ustaz Hilmi: Ketika Kritik Dianggap Menghina, Mau Dibawa Kemana Bangsa ini?

  7. Bebizie Akui Kapolsek yang Menikah di Tengah Pandemi Corona Adalah Mantannya

  8. Pengusaha Muda Puji Anies: Cara Gubernur Membuat Warganya Tenang dan Tidak Panik

  9. Luhut Ancam Pidanakan Said Didu, Pengamat: Jadi Penguasa Tak Boleh Baper

  10. Wakil Jaksa Agung Arminsyah Wafat, Sandi Uno: Terimakasih atas Dedikasinya kepada Bangsa Ini

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

COVID-19 dan Kita

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

Jarang Tersorot, 8 Potret Istri Wakil Bupati Luwu Timur, Anny Ali

Image
News

Siapkan Akomodasi Bagi Tim Medis, 8 Potret Wali Kota Bandung Turun Langsung Perangi Virus Corona

Image
News

Sister Goals! 8 Potret Najwa Shihab Bersama Kakak dan Adik Perempuannya