Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Marak Pinjol Ilegal, CIPS: Pemerintah Perlu Perkuat Sinergi Regulasi Pemerintah dan Perlindungan Konsumen

Wayan Adhi Mahardika

Marak Pinjol Ilegal, CIPS: Pemerintah Perlu Perkuat Sinergi Regulasi Pemerintah dan Perlindungan Konsumen

Brand Manager PT Vivo Mobile Indonesia Edy Kusuma menjelaskan produk gawai terbaru Vivo V7 di bilangan Kuningan, Jakarta, Kamis (16/11). Vivo V7 diperkenalkan sebagai gawai V-series, dengan teknologi keunggulan kamera depan 24MP, tampilan FullView, dan Face Access untuk membuka tampilan gawai. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan Pemerintah perlu terus memperkuat sinergi antara regulasi dengan perlindungan konsumen di industri fintech lending di tengah maraknya kasus pinjaman online dikalangan pengguna.

Urgensi untuk memperkuat sinergi diantara keduanya bukannya tanpa alasan. Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah turut memengaruhi peningkatan aktivitas penggunaan internet dalam negeri.

”Konsumen perlu diberikan rasa aman melalui regulasi yang menjadi payung hukum transaksi keuangan di lembaga fintech sekaligus regulasi perlindungan. Sinergi keduanya diharapkan bisa mendukung peningkatan akses keuangan di masyarakat sekaligus tumbuhnya industri keuangan ini,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2020).

baca juga:

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, tercatat bahwa penetrasi penggunaan internet dalam negeri sudah mencapai 56 persen dari total 150 juta orang yang sudah melek internet. Selain itu, penggunaan smartphone di Indonesia yang tercatat sebanyak 355 juta unit sudah mencakup 133 persen dari total populasi sebanyak 268 juta orang. Fakta ini membuka mata kita bahwa semakin mudahnya akses ke internet, semakin masyarakat ingin dimanjakan oleh akses yang ditawarkan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, dari tahun 2017 hingga tahun 2018 telah terjadi peningkatan transaksi online dan elektronik di Indonesia sebesar 281 persen, dari semula bernilai Rp12,4 miliar di tahun 2017 dan naik menjadi Rp47,2 miliar di tahun berikutnya. Peningkatan ini tentu juga menunjukkan adanya kemajuan pesat pada ekonomi digital dalam negeri.

Kebanyakan fintech memanfaatkan jasa di sektor pembayaran (e-payment) dan pinjaman (peer-to-peer/p2p lending), sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Pada model bisnis P2P Lending, yang juga terdiri dari beberapa sektor pinjaman, tercatat bahwa payday loan merupakan sektor yang paling banyak muncul dan diminati. Sayangnya, payday loan juga merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Payday loan merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman/lending, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan.

Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri fintech dan tentunya kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi mengenai fintech yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap fintech yang berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin di OJK.

Namun pada kenyataannya, lebih banyak jumlah perusahaan fintech lending yang tidak terdaftar. Jumlahnya juga mencapai ratusan ribu.

Kontroversi yang sering terjadi biasanya banyak disebabkan oleh para fintech lending ilegal, terutama yang menjalankan model bisnis payday loan ini. Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan menarik bunga harian mencapai 2 persen.

Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan fintech yang terdaftar. Di luar perusahaan yang terdaftar, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK.

”Pelaku industri fintech lending juga perlu berperan dalam hal mitigasi penyalahgunaan data pribadi. Harus ada etika digital dari para penyedia layanan yang mencegah penggunaan data pribadi berlebihan. Yang tidak pantas adalah ketika profil dari para konsumen digunakan untuk keperluan lain, terutama jika tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen,” terangnya.

OJK saat ini hanya membatasi penyedia layanan untuk mengakses tiga hal lewat aplikasi yang mereka jalankan, yaitu kamera, microphone dan lokasi. Selain itu, para CEO juga harus mendaftarkan usaha fintech miliknya ke OJK dan mengikuti serangkaian proses, termasuk bersedia diuji lewat regulatory sandbox. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Bidik Asuransi Kredit Fintech, Askrindo Gandeng Jembatan Emas

Image

Ekonomi

Pembangunan 15 Pabrik Gula Tak Efektif Tanpa Riset dan Inovasi Teknologi

Image

Ekonomi

Adaptasi cepat di masa pandemi, BRI luncurkan enam produk fintech

Image

Ekonomi

Pertumbuhan Layanan Pesan Antar Makanan Perlu Diikuti Regulasi Keamanan Pangan

Image

Ekonomi

Pemerintah Diminta Tetap Salurkan Bansos Sekalipun RI Masuk Jurang Resesi

Image

Ekonomi

Budi Sadikin Beberkan Peran Fintech Galakkan Penerapan Protokol Kesehatan

Image

Ekonomi

Begini Pekerjaan Rumah Industri Fintech Tanah Air

Image

Ekonomi

Pemerintah Diminta Benahi Data Demi Jaga Akuntabilitas Penyaluran PEN UMKM

Image

Ekonomi

Kebijakan Pertembakauan Perlu Selaras dengan Industri dan Kesehatan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Barata Indonesia Kantongi Izin Bangun Pabrik Logistik Berikat di Jawa Timur

Barata Indonesia kantongi izin dari Bea Cukai Jawa Timur untuk mendirikan Pusat Logistik Berikat (PLB).

Image
Ekonomi

Geger FinCEN Files Bocorkan Skandal 'Uang Kotor' Bank-bank Dunia Termasuk RI!

Sebuah laporan dari intilejen keuangan di Amerika Serikat atau dokumen FinCEN tengah ramai dibahas berbagai media di seluruh dunia.

Image
Ekonomi

Lagi-lagi Direvisi, Sri Mulyani Bilang Ekonomi RI Minus 1,7 Persen Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini.

Image
Ekonomi

Dongkrak Ekspor dan Industri Otomotif, Pembangunan Pelabuhan Patimban Dikebut

Pemerintah akan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban di pantai utara Jawa Barat, sebagai bagian dari PSN.

Image
Ekonomi
DPR RI

Komisi IV DPR Beri Waktu 2 Hari untuk Kementan Evaluasi dan Revisi Program Kerja

Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani: Barang Milik Negara Bisa Dimanfaatkan untuk Perawatan Pasien COVID-19

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pentingnya memanfaatkan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) di tengah COVID-19.

Image
Ekonomi

Dukung Program PEN, PTPN IV Alokasikan Rp3 Miliar

PTPN IV mengalokasikan Rp3 miliar lebih guna mendukung program PEN.

Image
Ekonomi

Jangan Panik Jika Kondisi Keuangan Kritis, Coba Ikuti Langkah-langkah Ini!

Simak nih beberapa hal yang perlu dilakukan saat keuangan kamu kritis.

Image
Ekonomi

5 Tips Jitu Belanja Hemat Kebutuhan Pokok Tanpa Harus Keluar Rumah

Berikut 5 tips khusus dalam berbelanja kebutuhan pokok, termasuk sembako secara online.

Image
Ekonomi

Imbas Covid-19, Hyundai Bekukan Gaji Karyawan Pertama Kali Sejak Krisis 2009

Hyundai Motor Co dan serikat pekerja sepakati keputusan untuk bekukan gaji karyawan sebagai imbas pandemi Covid-19.

terpopuler

  1. Saidiman: Pelajaran Agama Perlu Dihapus dari Kurikulum Sekolah Negeri

  2. Kalau Pilkada Dilaksanakan di Tengah Pandemi, KAMI: Jokowi Ingkar Janji

  3. Karier 6 Zodiak Ini Cemerlang di Sisa Akhir 2020, Selamat Ya!

  4. Suasana Malam Yogyakarta di Masa Pandemi Tampak Ramai, Warganet: Ngeri... Ngeri...

  5. Sindir Kepala Daerah, Teddy Gusnaidi: Kegedean Bacot di Media, tapi Tidak Punya Nyali

  6. 5 Nama Anak Artis Unik Banget, Anakku Lelaki Hoed hingga Air Rumi Akbar 1453

  7. Gagal Bujuk PBB Jatuhkan Sanksi ke Iran, AS Terancam 'Dikucilkan Maksimal'

  8. 5 Serba-serbi Madiun, Pusat Salah Satu Perguruan Pencak Silat Tertua di Indonesia hingga Miliki Pabrik Kereta Api

  9. Gambar Kim Jong-un Dijadikan Kertas Bekas, Korea Utara Perintahkan 'Inspeksi' Nasional

  10. Viral Video Kelompok Maluku Bentrok dengan BPPKB, Kapolsek : Itu Hoaks

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Pesona Mutiara Annisa Baswedan dengan Rambut Pendek, Lebih Fresh!

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!