image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Walhi: Omnibus Law Ciptaker Jadi Kado Pahit bagi Perlindungan Keselamatan Rakyat dan Lingkungan Hidup

Wayan Adhi Mahardika

Image

Massa buruh berunjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). Massa yang tergabung dari berbagai serikat buruh di sejumlah daerah, seperti DKI, Banten, dan Jawa Barat tersebut menolak rencana pemerintah untuk memberlakukan Omnibus Law Lapangan Kerja karena dianggap tidak berpihak kepada buruh. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai dengan ditandatanganinya Supres RUU Omnibus Cipta Kerja oleh Presiden, menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Pasalnya ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam RUU Cipta Kerja ini.

Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Boy Even Sembiring mengatakan, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam RUU Cipta Kerja terkait masalah lingkungan.

"Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja. Dihapusnya unsur 'tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan' dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini," kata Boy dalam keterangan tertulis yang diterima Akurat.co, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

baca juga:

Lebih lanjut, kata Boy, belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi, di RUU Cipta Kerja diubah sekadar bertanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Pada Judicial Review yang diajukan dua asosiasi pengusahan tersebut di tahun 2017 juga diminta penghapusan Pasal 99 UU PPLH. Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan dua ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat korporasi-korporasi pembakar hutan dan lahan. Di RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak sekadar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98.

"Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dilakukan melalui skema administrasi. Bahkan ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda. Seharusnya perumus RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi," ucapnya.

Kedua ruang partisipasi publik dihapus. Hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus.

"RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cipta Kerja, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tegas Boy.

"Walhi dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja, persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi," ucapnya. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Walhi: Banyak Pasal Dalam Omnibus Law Timbulkan Potensi Kerusakan Lingkungan

Image

News

DPR Resmi Terima Draf RUU Cilaka

Image

News

Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR Tolak RUU Cilaka

Image

News

WALHI Soroti Abrasi Lingkungan Akibat Proyek Reklamasi Ciputra di Makassar

Image

News

DPR dan Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Omnibus Law 'Cilaka' 

Image

News

Pemenang Sayembara: Penebangan Pohon Tidak Masuk Rencana Revitalisasi Monas

Image

News

Tolak Revitalisasi Monas, Walhi: Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton

Image

News

Lindungi Kawasan Hulu Sungai Tengah dari Upaya Penambangan, DPRD Segera Buat Perda

Image

News

Walhi Apresiasi Putusan MA Soal Larangan Aktivitas Tambang di Hulu Sungai Tengah

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Investor Lebih Tertarik Tarif Listrik EBT Sesuai Harga Pasar

Pemerintah sedang merancang perpres terkait tarif pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan (ET).

Image
Ekonomi

BGR Logistics dan Krakatau Bandara Samudera Kerja Sama Pelabuhan dan Logistik

Dengan sistem digital yang dimiliki BGR Logistics nantinya dapat mendukung setiap kegiatan logistik di pelabuhan.

Image
Ekonomi

Pertamina Buka Peluang Kemitraan Bisnis Pertashop di Seluruh Indonesia

Pertamina membuka peluang kerjasama kemitraan bisnis Pertashop kepada Pemerintahan Desa, Koperasi serta pelaku usaha atau UKM di seluruh In

Image
Ekonomi

Penutupan Pendaftaran Pinjaman Online Momentum Restrukturisasi Pasar

Kebijakan OJK untuk menutup pendaftaran perusahaan pinjol atau e-lending harus jadi momentum restrukturisasi pasar teknologi finansial.

Image
Ekonomi

Maxim hingga Anterin, Ini 7 Ojek Online Terbaru Pesaing Gojek dan Grab

Layanan yang cukup menarik adalah Bonceng menyediakan fitur pemesanan perjalanan hingga tujuh hari ke depan.

Image
Ekonomi

Jangan Lupa! Beli Gadget Rp7 Juta dari Luar Negeri Wajib Daftar IMEI

Jika membawa perangkat atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah 18 April 2020, masyarakat wajib daftar IMEI.

Image
Ekonomi

Virus Corona Mewabah, Misbakhun Minta Pejabat Tak Bikin Situasi Kian Parah

Antisipasi atas efek penyebaran virus corona juga harus memperhatikan karakter wilayah.

Image
Ekonomi

Kejar Target Setop Impor BBM, Pertamina Kebut Pembangunan Kilang Kapasitas 2 Juta Barel

Pertamina terus mengebut pengembangan kilang proyek RDMP dan pembangunan baru proyek GRR.

Image
Ekonomi

Akibat Larangan Ekspor, 3,8 Juta Ton Nikel di Dalam Negeri Nasibnya Menggantung

APNI mengeluhkan bahwa saat ini pengusaha tambang nasional, memiliki stok sebanyak 3,8 juta ton nikel dengan kadar 1,7 persen yang terpuruk.

Image
Ekonomi

Bos BI: Rupiah dan IHSG Anjlok Gara-gara Keresahan Investor terhadap Virus Corona

Perry Warjiyo mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dan bursa yang cenderung melemah terpengaruh oleh perilaku investor global.

terpopuler

  1. Andy Ruiz Jr: Wilder Goyah Usai Alami Pukulan di Telinga

  2. Harta Tak Habis hingga Jaminan Surga, Ini 5 Keutamaan Orang Dermawan Menurut Islam

  3. Tidak Mau Tinggalkan Buah Hati, 7 Artis Ini Ajak Anak Ikut Umrah

  4. Pakistan Diserang Hama Belalang, China Kirim Bantuan 100 Ribu Ekor Pasukan Bebek

  5. Sempat Tak Mendapat Restu hingga 21 Tahun Menikah, 5 Fakta Tak Terduga Asmara Kajol dan Ajay Devgan

  6. Presiden PKS: Umat Islam di India Harus Dihormati secara Layak

  7. Sindir Fahira Idris: Kadang Gak Cuma Tugas Polisi, Tugas Satpol PP Juga Diambil Alih

  8. Positif Terjangkit Corona, WNI di Taiwan Malah Bikin Video TikTok

  9. Penabrak Ibu Hamil di Palmerah Berikan Tali Asih kepada Keluarga Korban

  10. Jadi Tersangka, Penabrak Ibu Hamil di Palmerah Tidak Ditahan

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Agus Maftuh Abegebriel, Dosen UIN Sunan Kalijaga yang Jadi Dubes RI untuk Arab Saudi

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan