image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Revisi UU Perikanan Diharapkan Mampu Benahi Tata Kelola Sektor Kelautan Perikanan

Andi Syafriadi

Image

Nelayan menjual hasil tangkapan ikan di Terminal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Senin (30/7/2018). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh menyebutkan, untuk wilayah pantai barat Aceh hingga perairan Sabang ketinggian gelombang saat ini diperkirakan mencapai 1-4 meter dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikan. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Revisi terhadap UU Perikanan atau penyusunan perubahan kedua UU No 31/2004 tentang perikanan digadang-gadang merupakan hal yang penting guna mewujudkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Kondisi perikanan Indonesia masih perlu peningkatan di berbagai sektor serta tantangan pengelolaan perikanan yang membutuhkan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam bidang perikanan guna mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," tutur Pengamat Perikanan Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Abdul Halim yang memaparkan hasil kajian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) berpendapat salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengintervensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

baca juga:

Ia mengemukakan berdasarkan kajian transformasi tersebut, ada sejumlah hal yang disorot antara lain sinkronisasi definisi "Nelayan kecil", peralihan kewenangan pengelolaan urusan perikanan tangkap dan mekanisme pembagian dana bagi hasil, serta pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kemudian, kaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Berbasis Hukum Adat (Customary Law) dan Kearifan Lokal, kemudahan pengurusan dokumen administrasi perizinan perikanan, maupun peningkatan kapasitas pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perikanan di laut.

Selanjutnya adalah memastikan keterlibatan perempuan di dalam rumah tangga Nelayan dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab, pemenuhan hak-hak awak kapal perikanan (ABK) dan tenaga kerja di sektor pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, hingga integrasi administrasi perizinan perikanan dengan izin pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV F-PKB DPR RI Ibnu Multazam menyatakan RUU Perikanan telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan merupakan inisiatif dari Komisi IV DPR.

Ibnu Multazam berpendapat perubahan RUU Perikanan itu idealnya dilakukan oleh Pansus, serta perlu kehati-hatian dalam perumusan RUU Perubahan Kedua UU 31/2004. Tetapi tidak menjebak warga negara Indonesia yang berusaha di sektor perikanan.

Selain itu, untuk perihal pengurusan perizinan perikanan sepakat untuk dilakukan penyatuan agar terjadi kemudahan, serta pentingnya pengawasan SDKP perlu disatukan dan mesti tersedia dana on call. Dimana pengelolaan anggaran menjadi hal krusial yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan di daerah yang rawan praktek IUU Fishing atau penangkapan ikan ilegal adalah hal yang sangat strategis.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Omnibus Law

KNPI Dukung Omnibus Law

Image

News

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Pembenahan Internal Kemenag Dikebut

Image

News

DPRD DKI Jakarta Kembali Wacana Bentuk Pansus Banjir

Image

News

Menentang Omnibus Law Ciptaker, Serikat Buruh: Hari Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Buat Aksi Bersama, Sekarang Tinggal PKS yang Oposisi

Image

News

Omnibus Law Cipta Kerja Korbankan Pekerja, Pemerintah Jokowi Didesak Cari Terobosan Lain

Image

Ekonomi

Legislator Apresiasi Langkah Erick Rekrut Putra-Putri Papua ke BUMN

Image

News

Formappi: Ketahanan Keluarga Jadi RUU Akibat Penyusunan Prioritas Prolegnas yang Tak Jelas

Image

News

Survei: DPR Periode 2019-2024 Berkinerja Baik

Image

News

Penanggulangan Bencana Urusan Bersama

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

RUU Omnibus Law Dinilai Bakal Kebiri Kewenangan Pemda dalam Pengawasan di Sektor ESDM

RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja dinilai bisa mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan di sektor ESDM.

Image
Ekonomi

Taati Perintah Jokowi, Pupuk Indonesia Terima 12 Putra-putri Papua

Program Induksi sendiri merupakan program pematangan calon karyawan untuk dapat memulai bekerja di dunia praktis.

Image
Ekonomi

Pelindo IV Siapkan Capex Hingga Rp5,4 Triliun di tahun 2020

Berdasarkan laporan keuangan terakhir pada 30 Juni 2019 perseroan berhasil mencatat laba bersih yoy sebesar Rp146 miliar.

Image
Ekonomi

Wamendag Pastikan Status 'Negara Maju' RI Tak Pengaruhi Fasilitas GSP

"Perlu saya tegaskan soal status negara berkembang menjadi negara maju itu tidak mempengaruhi GSP."

Image
Ekonomi

BNI Raih Penghargaan Layanan Remitansi Terbaik se-Asia Tenggara ke-11 Kali

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Alpha Southeast Asia kepada perbankan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki prestasi.

Image
Ekonomi

Besok, Menhub Bakal Konsultasikan Besaran Insentif Terkait Corona ke Jokowi

Dengan insentif yang diberikan maskapai dapat memberikan diskon tarif tiket pesawat sebanyak 30 hingga 40 persen.

Image
Ekonomi

Pemerintah Siapkan Skenario Perlemahan Ekonomi Akibat Dampak Virus Corona

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa beberapa negara di G20 telah melakukan skenario perlemahan ekonomi.

Image
Ekonomi

Hadapi Perubahan Status Indonesia, Pelindo Himbau Pemerintah Segera Berikan Insentif Ekspor

Pemerintah melalui direktorat perpajakan harus menyiapkan beberapa insentif pajak bagi para eksportir.

Image
Ekonomi

Stafsus Menteri ESDM: Smelter Freeport di Gresik Bukan di Bawah Kewenangan Kami

Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik nantinya bukan menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Image
Ekonomi

Omnibus Law Bisa Lenyapkan Tumpang Tindih Aturan di Sektor Minerba?

Tujuan rancangan Omnibus Law atau RUU cipta kerja salah satunya untuk menyelesaikan tumpang tindih aturan di sektor pertambangan.

terpopuler

  1. Perkembangan Politik di Malaysia, Anwar Ibrahim Merasa Ada Pengkhianatan Terhadap Pemerintah

  2. Meski Menang, Pelatih Persija Ungkap Kesulitan yang Dihadapi Timnya

  3. Geser Rins, Quartararo Tercepat di Tes Hari Kedua Sirkuit Losail

  4. BNPB Imbau Masyarakat Jabodetabek Tingkatkan Waspada Hadapi Potensi Hujan Ekstrem

  5. Jepang Ingin Impor Limbah Sawit Indonesia Untuk Penuhi Produksi Listrik

  6. Survei: TNI Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Publik Tinggi

  7. 5 Foto Keren Pernikahan Gelandang Persija Evan Dimas, Ada Giveaway iPhone X

  8. 5 Fakta Menarik Launching Jersey Persija, Kostum Kandang Merah dan Live TV Nasional

  9. Persija Jakarta Akhiri Laga Persahabatan Dengan Kemenangan Meyakinkan

  10. Hearn: Joshua Minta Tyson Fury sebagai Lawan Selanjutnya

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
Hiburan

5 Fakta Vera Dijkmans, Putus Sekolah hingga Dilamar 50 Pria Setiap Hari

Image
News

Pernah Jadi Dosen hingga Tenaga Ahli MPR, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty

Image
News

5 Fakta Menarik Faye Simanjuntak, Cucu Luhut Binsar Pandjaitan yang Masuk 30 Under 30 Majalah Forbes 2020