Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Revisi UU Perikanan Diharapkan Mampu Benahi Tata Kelola Sektor Kelautan Perikanan

Andi Syafriadi

Revisi UU Perikanan Diharapkan Mampu Benahi Tata Kelola Sektor Kelautan Perikanan

Nelayan menjual hasil tangkapan ikan di Terminal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Senin (30/7/2018). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh menyebutkan, untuk wilayah pantai barat Aceh hingga perairan Sabang ketinggian gelombang saat ini diperkirakan mencapai 1-4 meter dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikan. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Revisi terhadap UU Perikanan atau penyusunan perubahan kedua UU No 31/2004 tentang perikanan digadang-gadang merupakan hal yang penting guna mewujudkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Kondisi perikanan Indonesia masih perlu peningkatan di berbagai sektor serta tantangan pengelolaan perikanan yang membutuhkan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam bidang perikanan guna mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," tutur Pengamat Perikanan Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Abdul Halim yang memaparkan hasil kajian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) berpendapat salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengintervensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

baca juga:

Ia mengemukakan berdasarkan kajian transformasi tersebut, ada sejumlah hal yang disorot antara lain sinkronisasi definisi "nelayan kecil", peralihan kewenangan pengelolaan urusan perikanan tangkap dan mekanisme pembagian dana bagi hasil, serta pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kemudian, kaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Berbasis Hukum Adat (Customary Law) dan Kearifan Lokal, kemudahan pengurusan dokumen administrasi perizinan perikanan, maupun peningkatan kapasitas pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perikanan di laut.

Selanjutnya adalah memastikan keterlibatan perempuan di dalam rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab, pemenuhan hak-hak awak kapal perikanan (ABK) dan tenaga kerja di sektor pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, hingga integrasi administrasi perizinan perikanan dengan izin pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV F-PKB DPR RI Ibnu Multazam menyatakan RUU Perikanan telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan merupakan inisiatif dari Komisi IV DPR.

Ibnu Multazam berpendapat perubahan RUU Perikanan itu idealnya dilakukan oleh Pansus, serta perlu kehati-hatian dalam perumusan RUU Perubahan Kedua UU 31/2004. Tetapi tidak menjebak warga negara Indonesia yang berusaha di sektor perikanan.

Selain itu, untuk perihal pengurusan perizinan perikanan sepakat untuk dilakukan penyatuan agar terjadi kemudahan, serta pentingnya pengawasan SDKP perlu disatukan dan mesti tersedia dana on call. Dimana pengelolaan anggaran menjadi hal krusial yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan di daerah yang rawan praktek IUU Fishing atau penangkapan ikan ilegal adalah hal yang sangat strategis.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR RI

Komisi XI: Dampak Resesi Ekonomi Indonesia Tak Akan Berkepanjangan, Asalkan...

Image

News

FOTO Raker Komisi V dengan Mendes PDTT

Image

Ekonomi

Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah 95 Persen, Tinggal Klaster Ketenagakerjaan

Image

Ekonomi

DPR Setujui Anggaran Kemenparekraf Rp4,9 Triliun pada 2021

Image

News

DPR RI

Pencabutan Nomor Urut, DPR Dapat Laporan Tidak Ada Kerumunan Massa

Image

Video

VIDEO Orang-Orangan Sawah Geruduk DPR Tolak Omnibus Law

Image

News

Jokowi Kirim Sekeranjang Bunga untuk Kim Jong-un, Doakan Sehat dan Sukses

Image

News

DPR RI

Abdul Fikri Faqih: Potensi Wisata Desa Luput dari Perhatian Pemerintah

Image

News

Kebijakan Anies Baswedan yang Tidak Terukur Dinilai Picu Corona Terus Meroket

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Ekonom Mandiri Proyeksi PSBB Jakarta Pengaruhi Ekonomi Semester II 2020

Ekonom Mandiri proyeksi PSBB Jakarta berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua 2020

Image
Ekonomi
DPR RI

Komisi XI: Dampak Resesi Ekonomi Indonesia Tak Akan Berkepanjangan, Asalkan...

Dito Ganinduto mengatakan dampak resesi ekonomi di Indonesia tidak akan berkepanjangan, asalkan...

Image
Ekonomi

Kadin Prediksi Resesi Ekonomi Bisa Ciptakan 12 Juta Pengangguran

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan pengangguran terjadi akibat beberapa sektor terkontraksi cukup dalam

Image
Ekonomi

Ekosistem Logistik Nasional Bisa Pangkas Biaya Logistik Jadi 17 Persen

Pemerintah menggagas hadirnya ekosistem logistik nasional dan diharapkan bisa menurunkan biaya logistik Indonesia.

Image
Ekonomi

Pengusaha Beberkan Alasan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Terus Dikebut

Kadin Indonesia mengungkapkan alasan pemerintah tetap membahas Omnibus Law meski pandemi COVID-19 masih mewabah di Indonesia.

Image
Ekonomi

Komisi XI DPR Ungkap Penyebab Kasus Gagal Bayar Asuransi Marak di Indonesia!

Kurangnya ketelitian masyarakat dalam memilih asuransi yang bisa dipercaya menjadi sekian faktor mengapa maraknya kasus gagal bayar asuransi

Image
Ekonomi

Pentingnya Meningkatkan Peran Petani dalam Rantai Pasok Beras

CIPS: Peran petani dalam rantai pasok komoditas pertanian sangat penting.

Image
Ekonomi

Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah 95 Persen, Tinggal Klaster Ketenagakerjaan

Baleg DPR RI: Pembahasan RUU Cipta Kerja sudah disepakati 95 persen dari 10 klaster.

Image
Ekonomi

Jubir Erick Sesumbar BUMN Himpun Donasi Rp444 Miliar Guna Penanganan COVID-19

Kementerian BUMN himpun donasi hingga Rp444 miliar untuk penanganan dampak virus corona hingga 31 Agustus 2020

Image
Ekonomi

DPR Setujui Anggaran Kemenparekraf Rp4,9 Triliun pada 2021

Komisi X DPR RI menyepakati pagu anggaran Kemenparekraf untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp4,9 triliun.

terpopuler

  1. Penjual Roti ini Dibikin Kesal Pembeli, Pesan 12 Boks Ternyata Maksudnya Beda

  2. Diejek Gendut oleh Suaminya, Setelah Kurus Wanita Ini Ajukan Cerai

  3. Curhat Istri Yang Suaminya Dikubur dengan Protokol Covid-19: Suami Saya Hanya Diare

  4. Pilkada Serentak Tetap Digelar, Emil Salim: Sasaran Empuk bagi 'Peluru' COVID-19

  5. Defisit APBN Tembus Rp500,5 Triliun, Rizal Ramli: Lho Kemana Aja Tuh Uang? Payah Amat Sih!

  6. Dipindah ke RSPAD, Begini Kondisi Ketua KPU Arief Budiman

  7. Anies Baswedan Udah Bikin 4 Ribu Sumur Resapan, DPRD DKI: Buat Lebih Banyak Lagi!

  8. Amalan Nabi Yusuf yang Membuat Para Wanita Tergila-gila

  9. Tak Becus Urus Covid-19 DKI, Arief Poyuono Tuding Anies Baswedan Biang Kerok Resesi

  10. 5 Potret Transformasi Almira Tunggadewi Yudhoyono, Putri AHY yang Beranjak Remaja

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Kasual Najwa Shihab saat Jadi Host, Kece Abis!

Image
News

5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

Image
News

5 Potret Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalankan Tugas, Ikut Bajak Sawah hingga Tanam Bawang