image
Login / Sign Up

DPR Tegaskan Agar Pemerintah Segera Stabilkan Neraca Perdagangan Kelautan

Andi Syafriadi

Image

Sejumlah nelayan meyandarkan kapal di Terminal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Senin (30/7/2018). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh menyebutkan, untuk wilayah pantai barat Aceh hingga perairan Sabang ketinggian gelombang saat ini diperkirakan mencapai 1-4 meter dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikan. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baedowi menyarankan agar potensi kelautan Indonesia mampu dikelola secara maksimal oleh pemerintah untuk menstabilkan neraca perdagangan negara.

Politisi asal Madura itu mencontohkan produksi Garam yang melimpah di daerahnya, namun pemerintah tetap melakukan Impor Garam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

"Dulu saat zaman Sekolah Dasar, saya belajar Geografi bahwa 75 persen negara kita terdiri dari lautan. Kok bisa Impor? Garam saja Impor, begitu," kata pria yang akrab disapa Awiek itu dalam acara diskusi di Media Center, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

baca juga:

Ia mengklaim saking melimpahnya Garam di daerahnya, para petani Garam di sana mematok harga hanya Rp 100 per Kilogram untuk Garam yang diproduksi.

"Rp100 per Kilogram itu pun kalau ada yang beli. Rp100 per Kilogram itu pun tidak ada yang beli," kata dia.

Ia heran, apakah ada yang salah dalam tata kelola perniagaan kelautan oleh pemerintah? Seharusnya, apabila Garam laut melimpah, pemerintah melalui Kementerian mengupayakan pemakaian Garam produksi dalam negeri.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Awiek menjadikan hal itu sebagai perhatian utamanya dalam mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sehingga, masyarakat di sektor maritim mampu mengembangkan perekonomiannya untuk menjadi tonggak ekonomi nasional, sekaligus peningkatan kualitas ekonomi masyarakatnya.

Bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) Muhaimin Iskandar, Awiek pun menghadiri audiensi dengan Delegasi Nelayan dan Poros Perikanan Nasional dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo di Ruang Rapat Pansus C DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa

DPR RI berharap kebutuhan masyarakat atas gizi dapat terpenuhi dari industri kelautan dan perikanan yang maju dengan pengelolaan yang baik serta sistem budi daya kelautan dan perikanan yang terancana dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Di sisi lain, Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membangun dua hal utama, yakni membangun komunikasi yang terbuka kepada seluruh nelayan dan membangun industri perikanan di sektor budi daya.

“Nelayan itu artinya termasuk pelaku usahanya, yang mengelola sektor ini juga nelayan, dari yang perorangan maupun korporasi, dari yang tradisional maupun yang modern," kata Edhy.

Sementara itu, di sektor perikanan budi daya, Edhy mengaku saat ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik, menurut data yang diungkapkannya baru 10 persen yang terkelola, itu pun belum maksimal.

"Kalau kita mampu mengelola setengahnya saja, saya yakin ini akan menjadi dampak yang luar biasa," ujar Edhy.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Komisi XI Khawatir PP Tapera Hanya Akan Bebani Rakyat

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Pemerintah Diminta Bantu Petani Manfaatkan E-commerce untuk Distribusi Pangan di Era New Normal

Image

News

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dua Terdakwa Dugaan Suap RTH Kota Bandung

Image

Ekonomi

KKP Yakin Ekspor Perikanan Bakal Bangkit Saat Penerapan New Normal

Image

Ekonomi

KKP Beberkan Pedoman Persyaratan untuk Budidaya Lobster di Tanah Air

Image

News

DPR RI

DPR Bakal Panggil Kejagung dan Polri Terkait Kasus Impor Tekstil Ilegal

Image

News

Pilkada 2020

Pelaksanaan Pilkada 2020 Disebut Sudah Dipertimbangkan Secara Cermat

Image

News

DPR RI

Jokowi Teken PP Tentang Tapera, Demokrat: Kenapa Harus Sekarang di Tengah Pandemi?

Image

News

DPR RI

Desak Jalankan Putusan PTUN, Anggota DPR: Pak Presiden Segeralah Meminta Maaf

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Waskita Karya Siap Laksanakan WFO Melalui Skenario New Normal

Disiplin dalam menjalankan protokol pencegahan COVID-19 yaitu adanya jarak kerja antarpegawai minimal 1,5 meter.

Image
Ekonomi

Komisi XI Khawatir PP Tapera Hanya Akan Bebani Rakyat

Pemerintah seolah-olah lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam pemenuhan atas tempat tinggal yang layak bagi warganya.

Image
Ekonomi

Bukopin Bantah Isu Viral Tarik Tunai Rp10 Juta Harus Konfirmasi Dahulu

Sebelumnya telah viral selembar pengumuman mengatasnamakan Bank Bukopin.

Image
Ekonomi

Perkuat Ekonomi Umat, Pemerintah Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri/Pelajar NU Digital

Kemenko Ekonomi dan NU resmikan Piloting Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital dan Penyerahan Simbolis Kartu Santri/Pelajar NU Digital.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pemerintah Diminta Bantu Petani Manfaatkan E-commerce untuk Distribusi Pangan di Era New Normal

Hingga saat ini banyak daerah dan masyarakat yang belum bisa mengakses e-commerce karena minimnya jaringan internet.

Image
Ekonomi

LRT Jabodebek Molor ke Juni 2022, Progres Pembangunan Kini Baru 71,2 Persen

Adhi Karya mengungkapkan progres atau perkembangan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama telah mencapai 71,2 persen.

Image
Ekonomi

KKP Yakin Ekspor Perikanan Bakal Bangkit Saat Penerapan New Normal

KKP optimistis ekspor berbagai komoditas sektor kelautan dan perikanan bakal bangkit kembali pada masa normal baru.

Image
Ekonomi

Tengku Zul Tuding TKA Cina di Indonesia adalah Komunis

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnain melontarkan pernyataan terkait isu kehadiran komunisme di Indonesia.

Image
Ekonomi

Nilai Tukar Petani Anjlok Gara-gara Kebijakan PSBB dan Tak Terserapnya Hasil Panen

CIPS menilai tidak terserapnya hasil panen dan kebijakan PSBB memengaruhi nilai tukar petani (NTP).

Image
Ekonomi

Pemerintah Anggarkan Rp18,44 Triliun untuk Program Padat Karya

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,44 triliun untuk program padat karya yang diselenggarakan kementerian dan lembaga.

terpopuler

  1. Protes George Floyd: Pengamat Indonesia Sebut Donald Trump Bakal Kalah Besar di Pemilu 2020

  2. Pasca Operasi Bayi Tabung, Zaskia Sungkar Keluhkan Perut Kadang Sakit

  3. Bens Leo Soroti Ada 'Tepuk Tangan' Kekeyi di Lagu Keke Bukan Boneka

  4. Kekeyi Diduga Menjurus Pelanggaran Hak Cipta, Bens Leo Minta Pencipta Hingga Label Rekaman Turun Tangan

  5. Kisah Pemuda Singapura yang Positif COVID-19, Diisolasi 68 Hari dan Jalani Tes Swab 22 Kali

  6. Gempa di Aceh Pagi Tadi Rusak Bangunan

  7. PDIP: Pemakzulan Presiden Cukup Sulit, Rasanya Seperti Mimpi di Siang Bolong

  8. Bukti Jogja Kota Pelajar, 8 Universitas Masuk 50 Besar, UGM Terbaik!

  9. Airlangga Pastikan Pemerintah Tak Cabut PSBB dan Segera Terapkan New Normal

  10. PKS Ingatkan Pemerintah Hati-hati Gunakan Dana Jemaah Haji

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dewi Kartika

Inspirasi dan Legacy Prof Sediono Tjondronegoro untuk Petani

Image
Achmad Fachrudin

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image
Imam Shamsi Ali

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image
Muhammad Adlan Nawawi

Pendidikan di Era New Normal

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Bikin Bangga, Mantan Stafsus Presiden Jokowi Terpilih Menjadi Alumni Terbaik Harvard University

Image
News

Kisah Raeni, Anak Tukang Becak yang Kini Sukses dari Unnes hingga Raih Beasiswa S3 di Inggris

Image
News

Ngopi di Teras hingga Main Bareng Cucu, 6 Potret Santai Bamsoet saat di Rumah