News

Ekonomi Terseok-seok, Kim Jong-un Minta Pejabatnya Fokus Sejahterakan Rakyat Korea Utara

"Pejabat seharusnya tak menginginkan hak istimewa dan perlakuan istimewa," kata Kim Jong-un.


Ekonomi Terseok-seok, Kim Jong-un Minta Pejabatnya Fokus Sejahterakan Rakyat Korea Utara
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan penyatuan pemikiran dalam mengembangkan ekonomi negara untuk menghadapi suramnya situasi. (Foto: KCNA) ()

AKURAT.CO, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendesak para pejabatnya agar fokus meningkatkan kehidupan rakyatnya di tengah suramnya ekonomi. Pidato tersebut disampaikannya dalam acara peringatan 76 tahun berdirinya Partai Buruh Korea Utara yang berkuasa pada Minggu (10/10), menurut kantor berita KCNA.

Dilansir dari AFP, Kim membahas kesulitan yang belum pernah dihadapi Korea Utara sebelumnya. Ia pun menyerukan penyatuan pemikiran dalam mengembangkan ekonomi negara untuk menghadapi suramnya situasi.

Peringatan tersebut diramaikan dengan pertunjukan seni dan pertunjukan kembang api, tetapi tak ada tanda-tanda parade militer besar. Padahal, parade tersebut kerap diadakan dalam acara-acara semacam itu.

Menurut para analis, Kim mungkin menghadapi momen terberatnya dalam hampir 10 tahun kekuasaannya. Ia gagal memenangkan keringanan sanksi yang sangat dibutuhkan dalam KTT dengan Presiden Donald Trump pada 2018 dan 2019. Ia lantas menutup perbatasan Korea Utara di tengah pandemi virus corona, sehingga kejutan ekonominya berlanjut setelah beberapa dekade salah urus dan sanksi atas program nuklir dan senjata terlarangnya.

Negara itu juga dilanda hujan lebat dan banjir, sehingga PBB pekan lalu memperingatkan Korea Utara sebagai negara paling berisiko kelaparan.

"Pejabat seharusnya tak menginginkan hak istimewa dan perlakuan istimewa, serta harus selalu mempertimbangkan apakah tindakan mereka melanggar kepentingan rakyat atau menyebabkan masalah bagi rakyat," kata Kim.

Sejauh ini, Kim menolak tawaran pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memulai kembali dialog tanpa syarat. Ia pun meminta Washington terlebih dulu meninggalkan 'kebijakan permusuhannya', sebuah istilah yang digunakan Korea Utara untuk merujuk pada sanksi dan latihan militer AS-Korea Selatan.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS pekan lalu menuduh pemerintah Kim bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara tersebut.

"Rezim terus mengeksploitasi warganya sendiri, melanggar HAM mereka untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat demi membangun senjata pemusnah massal dan orogram rudal balsitik yang melanggar hukum, kecam juru bicara Ned Price.

Menurut pernyataan WHO pekan lalu, sejumlah pasokan medis Covid-19 telah tiba di pelabuhan Korea Utara. Ini mengindikasikan bahwa negara tersebut telah melonggarkan salah satu penutupan perbatasan pandemi paling ketat di dunia untuk menerima bantuan dari luar. []