Ekonomi

Ekonomi Sri Lanka Ambruk, Antrean BBM Menular Hingga Wajibkan PNS untuk WFH!

bila negaranya telah runtuh, kekurangan makanan, bahan bakar dan bahkan tidak mampu untuk mengimpor minyak


Ekonomi Sri Lanka Ambruk, Antrean BBM Menular Hingga Wajibkan PNS untuk WFH!
Sri Lanka (REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

AKURAT.CO, Perekonomian Sri Lanka yang penuh dengan utang akhirnya telah dipastikan runtuh. Hal ini makin dipertegas oleh Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremensinghe yang mengatakan bila negaranya telah runtuh, kekurangan makanan, bahan bakar dan bahkan tidak mampu untuk mengimpor minyak.

PM yang baru saja dilantik ini mengatakan secara blak-blakan kepada para anggota parlemennya, ia mengakui saat ini Sri Lanka sudah bangkrut dan saat ini sedang berjuang mencari bantuan dari para pemberi pinjaman internasional. Bahkan Wickremesinghe juga menegaskan bila saat ini situasinya jauh lebih dari kata serius, sehingga dipastikan negara yang berada dibagian selatan India ini akan collapse.

"Ekonomi kita benar-benar ambruk. Itu adalah masalah paling serius di hadapan kita hari ini," tutur Wickremesinghe berbicara di hadapan parlemen, seperti dikutip dari The Guardian.

baca juga:

Selain ekonominya yang ambruk, Sri Lanka juga telah kehilangan pendapatan pariwisata dan dampak lain dari pandemi dan melonjaknya biaya komoditas.

Bahkan perusahaan minyak dan gas milik negara, Ceylon Petroleum Corporation (CEYPETCO) akhirnya harus terjerat utang dengan nilai mencapai USD700 juta (Rp10,3 triliun) yang membuat negara atau organisasi dunia lainnya enggan untuk membantu.

"Saat ini, CEYPETCO berhutang USD700 juta. Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kita. Mereka bahkan enggan menyediakan BBM secara tunai," ujarnya.

Akibat kekurangan bahan bakar tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) negara itu pun diperintahkan agar bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama dua minggu sejak Senin (20/6). Pemerintah Sri Lanka mengambil keputusan itu untuk menghemat cadangan bahan bakar minyak.

Kombinasi salah urus pemerintah dan pandemi Covid-19 telah mendorong negara berpenduduk 22 juta orang itu terjerembab dalam krisis ekonomi terdalam sejak merdeka dari Inggris.

"Mempertimbangkan pembatasan pasokan bahan bakar yang ketat, sistem transportasi umum yang lemah dan kesulitan menggunakan kendaraan pribadi, surat edaran ini memungkinkan staf minimal untuk melapor bekerja (WFH) mulai Senin," tutur Kementerian Administrasi Publik dan Dalam Negeri dikutip dari Reuters, Kamis (23/6/2022).

Sumber: The Guardian, Reuters