News

Ekonomi Memburuk Akibat Corona, Turki Siapkan RUU Omnibus Larang PHK


Ekonomi Memburuk Akibat Corona, Turki Siapkan RUU Omnibus Larang PHK
Pemerintah Turki akan melarang PHK dan menawarkan membayar 60 persen gaji karyawan yang bekerja di bisnis terdampak pandemi (Hurriyet Daily News)

AKURAT.CO, Pemerintah Turki berencana melarang pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 3 bulan demi melindungi rakyatnya yang terancam kehilangan penghasilan. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meringankan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona.

Dilansir dari Hurriyet Daily News pada Jumat (10/4), Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang menguasai pemerintahan telah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) omnibus untuk mengurangi dampak pembatasan sosial atau social distancing pada kehidupan ekonomi. Presiden Recep Tayyip Erdogan bahkan akan punya kekuatan memperpanjang larangan PHK ini hingga 6 bulan.

RUU tersebut akan diperkenalkan di parlemen usai berdiskusi dengan badan-badan perwakilan pengusaha dan pekerja.

"RUU ini akan menjamin pekerjaan dan ditujukan untuk melindungi buruh nonharian dan yang dicutikan tanpa gaji," ungkap seorang pejabat AKP.

RUU tersebut akan berlaku bagi siapa saja yang telah di-PHK atau dicutikan tanpa gaji sejak 15 Maret dan tidak berhak atas tunjangan pengangguran. Mereka pun akan dibayar 39,24 lira (Rp92 ribu) per hari oleh pemerintah.

Sebagai bagian dalam rencana ini, pemerintah menawarkan untuk membayar 60 persen dari gaji karyawan yang bekerja di bisnis yang terdampak pandemi. Sementara itu, bank-bank pemerintah juga menawarkan pinjaman kepada perusahaan agar mampu menjaga kestabilan jumlah karyawan selama masa ini.

Tingkat pengangguran di Turki mencapai 13,7 persen pada akhir tahun 2019, tetap tergolong tinggi sejak krisis mata uang 2018. Para ekonom pun memprediksi akan terjadi kenaikan akibat kebijakan pencegahan penularan virus corona.[]

Anugrah Harist Rachmadi

https://akurat.co