Ekonomi

Ekonomi Lelet di Tengah Pemindahan Ibu Kota, Faisal Basri: IKN Seberapa Darurat?

kondisi perekonomian Indonesia menurun ditengah gencarnya pemerintah berupaya memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur


Ekonomi Lelet di Tengah Pemindahan Ibu Kota, Faisal Basri: IKN Seberapa Darurat?
Faisal Basri, di hotel JS Luwansa, Kamis (10/10) (AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika )

AKURAT.CO Ekonom senior, Faisal Basri menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang melorot ditengah gencarnya pemerintah berupaya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi nasional justru menunjukkan kecenderungan melambat. Menurut dia, pemulihan ekonomi relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara tetangga.

“ Pendapatan nasional per kapita terus merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas menjadi negara berpendapatan menengah-bawah,” kata Faisal Basri dikutip dari akun Twitter @FaisalBasri, Senin (24/1/2022).

baca juga:

Kata Faisal Basri, transformasi ekonomi yang tersendat tercermin dari nilai ekspor masih didominasi oleh komoditas primer. Sektor industri manufaktur juga terus merosot sebelum mencapai titik optimal.

Ia menjelaskan bahwa penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan rentan miskin masih melebihi setengah jumlah penduduk Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga 17 Januari 2022, nilai ekspor Indonesia pada Desember 2021 mencapai US$22,38 miliar. Jumlah itu turun 2,04 persen dibanding ekspor pada November 2021. Sedangkan jika dibandingkan Desember 2020 nilai ekspor naik sebesar 35,30 persen.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari- Desember 2021 mencapai US$231,54 miliar atau naik 41,88 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$219,27 miliar atau naik 41,52 persen.

Sementara itu, nilai impor Indonesia Desember 2021 mencapai US$21,36 miliar atau naik 10,51 persen dibandingkan November 2021. Jumlah itu juga lebih besar 47,93 persen dibandingkan dengan Desember 2020.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia Desember 2021 tercatat mengalami surplus sebesar US$1,02 miliar, terutama berasal dari sektor nonmigas US$3,30 miliar. Sementara di sektor migas terjadi defisit US$2,28 miliar.

Lebih jauh Faisal Basri mengatakan nisbah pajak atau tax ratio terus menurun. Penurunan tersebut, kata dia, mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan hanya satu digit, serta di urutan 127 dari 140 negara.

Belanja pemerintah juga meningkat yang mengakibatkan defisit APBN masih melebar. Tercatat estimasi defisit sementara anggaran adalah 4,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sebesar Rp783,7 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari target yang sebesar Rp1.006 triliun.

Sementara itu, ketidakpastian akibat wabah Covid-19 varian Omicron yang terus meningkat di Indonesia turut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia.

“Varian Omicron muncul dan berpotensi menimbulkan gelombang III sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat dan pelaku ekonomi kecil,” ucap Faisal.

Tercatat total pasien terpapar Covid-19 varian baru tersebut menjadi 1.626 kasus per 24 Januari 2022. Adapun kasus dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) masih mendominasi. Sebanyak 1.019 kasus Omicron di RI berasal dari PPLN.

Kemudian, Faisal Basri juga menilai utang pemerintah terus menumpuk. Hal itu tercermin dari defisit primary balance yang membengkak dan pembayaran bunga utang telah menyedot sekitar seperlima dari pengeluaran pemerintah pusat.

“ Ancaman nyata perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan semakin sering bencana,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah resmi memutuskan bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pemindahan ibu kota negara itu disinyalir dapat mendatangkan dampak positif bagi perekonomiam nasional.

Pendanaan IKN bakal menghabiskan Rp466 triliun dengan dua skema pendanaan, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan yang menggunakan dana APBN di antaranya Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI (pangkalan militer), pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), Ruang terbuka hijau termasuk taman budaya dan Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI.

Sedangkan pendanaan KPBU dilakukan pada infrastruktur dasar dan utilitas serta rumah dinas ASN/TNI/POLRI yang diluar jangkauan APBN.[]