Ekonomi

Ekonom Nilai Anggaran PEN Untuk IKN Sangat Tidak Relevan

Bhima Yudhistira menilai masuknya anggaran IKN dalam PEN APBN 2022 sangat tidak relevan.


Ekonom Nilai Anggaran PEN Untuk IKN Sangat Tidak Relevan
Ekonom Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menyebut bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara ()IKN masuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai masuknya anggaran IKN dalam PEN APBN 2022 sangat tidak relevan.

Hal ini karena menurutnya masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran.

baca juga:

“Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi. Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi,” katanya kepada Akurat.co, Kamis (20/1/2022).

Selain itu, menurut Bhima pembangunan IKN cenderung menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir ke BUMN lagi. Sementara dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil dibawah 1 persen ke PDB.

“Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Bhima, bila tujuannya menyerap tenaga kerja, sebaiknya jangan membangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif.

“Sebesar 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN. Lagipula tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan datang dari pulau Jawa juga, bukan tenaga kerja di wilayah IKN,” lanjutnya.

Tak hanya itu, pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN.

Bhima juga menyayangkan, saat ini defisit APBN harus ditekan dibawah 3 persen tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Sehingga dia menyarankan sebaiknya pembangunan IKN ditunda dulu karena masih banyak prioritas yang lebih urgen.

Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana program PEN tahun 2022 sebesar Rp 451 triliun. Dana itu sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.[]