Ekonomi

Ekonom: Naikkan Status Migor Jadi Bahan Pangan Strategis, Tugaskan BUMN Jadi Buffer Stok  

Ekonom Sunarsip mengatakan jika statusnya sama seperti beras, Pemerintah harus menyiapkan stok untuk mengendalikan harga di pasar.


Ekonom: Naikkan Status Migor Jadi Bahan Pangan Strategis, Tugaskan BUMN Jadi Buffer Stok  
Pekerja beraktivitas di salah satu agen minyak goreng curah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (26/5/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pemerintah dinilai perlu menaikkan status minyak goreng (migor) menjadi kebutuhan pokok atau bahan pangan strategis untuk memastikan pasokan dan harga di dalam negeri tetap stabil, meskipun ada lonjakan permintaan dari luar negeri, seperti yang terjadi saat ini. 

Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan jika statusnya sama seperti beras, Pemerintah harus menyiapkan stok untuk mengendalikan harga di pasar. Caranya, dengan mencadangkan produk, serta mengintegrasikan data-data produsen minyak goreng sawit dari BUMN sawit juga dari perusahaan swasta melalui domestic market obligation (DMO).

“Seperti beras jika ada lonjakan harga, Pemerintah harus turun tangan, demikian juga dengan minyak goreng ketika sudah menjadi bahan pokok. Jika terjadi gejolak harga, maka Pemerintah dapat segera melakukan intervensi pasar melalui kebijakan,” jelas Sunarsip dalam keterangan resminya, Rabu (22/6/2022).

baca juga:

Untuk dapat melakukan intervensi pasar, maka harus ada buffer stock logistic. Indonesia, jelasnya, telah memiliki lembaga yang berpengalaman dalam mengendalikan harga pangan. Tidak hanya memiliki stok untuk intervensi pasar, lembaga penyangga juga dapat menjadi pusat data produksi dan konsumsi migor nasional.  Selain dapat menstabilkan harga, dengan adanya lembaga khusus yang mengelola stok migor, dia mengatakan kebijakan DMO juga akan lebih mudah diawasi. Dia mencontohkan di komoditas gas ada kewajiban DMO, dan produsen harus menjual ke Pertamina. 

“Mungkin saatnya, migor ini diangkat statusnya menjadi bahan kebutuhan pokok. Artinya harus ada peran buffer logistiknya dari BUMN, seperti Bulog atau seperti holding pangan yang sekarang menjadi Holding Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),” tambah Sunarsip.  

Dia mengatakan bisa saja Bulog ditambahkan tugas sebagai pengendali harga minyak goreng, sehingga ketika terjadi kasus-kasus kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, Bulog turun tangan. Jika tidak ada lembaga yang menyangga, maka Pemeritah akan sulit melakukan intervensi.

Perbaiki Pengawasan DMO

Lebih jauh, dia mengatakan dengan adanya BUMN sebagai buffer stock minyak goreng, maka sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbukaan informasi soal DMO CPO. Selama ini, urainya, DMO sawit tidak bisa dimonitor karena tidak ada perusahaan khusus sebagai penampung, sehingga hanya berdasarkan pencatatan pengakuan.

"Produsen CPO tetap dapat menjual langsung ke pasar karena selain produsen, rata-rata perusahaan sawit adalah pedagang. Punya kebun sawit, pabrik dan produksi produk hilir sendiri. Untuk menjaga stok mereka juga menjual sebagian ke lembaga penyangga dan pengendali harga,” terangnya.