Ekonomi

Efektivitas Bantuan Sosial Sangat Tergantung pada Akurasi Data

Efektivitas Bantuan Sosial Sangat Tergantung pada Akurasi Data
Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Senin (16/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menyikapi bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan bantuan sosial.

Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, walaupun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Data penerima bantuan sosial harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kriteria penerima.

Selain itu, pengadaan barang untuk bantuan sosial perlu terus dikawal dan dipantau transparansinya.

"Transparansi mengenai data penerima bantuan sosial diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari supply-side dan demand-side," kata Pingkan lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Dari sisi supply, lanjut Pingkan, adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis. Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemerintah berkolaborasi dengan berbagai elemen di masyarakat yang juga bergerak untuk memberikan bantuan.

Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Sedangkan untuk sisi permintaan, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan.

”Selain transparansi data, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hal ini guna memastikan bahwa yang menerima bantuan memang tepat sasaran dan tidak terjadi pencatatan ganda. Selain itu, penting untuk mengedepankan transparansi agar terhindar dari kasus penyelewengan kekuasaan termasuk korupsi dalam program bansos seperti yang terjadi pada tahun lalu," jelasnya.

Baru-baru ini, BPS telah merilis data terbaru yang memperlihatkan adanya peningkatan angka kemiskinan dari periode September 2019 hingga Maret 2020 yang berada pada level 9,78 persen menjadi 10,19 persen di untuk periode Maret 2020 hingga September 2020. Angka tersebut setara dengan 27,55 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Jika menelisik sedikit ke belakang, hingga tahun 2019 Indonesia mengalami progres dalam hal pengentasan kemiskinan. Pada Maret 2011 tercatat 30,02 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut berangsur turun hingga mencapai titik terendahnya dalam sepuluh tahun terakhir di angka 24,79 juta orang pada September 2019.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu