Ekonomi

Dunia Usaha Masih Kepayahan, Apindo Minta Pemberlakuan Zero ODOL Diundur

Bos Apindo meminta Kemenhub untuk menunda pemberlakuan zero ODOL yang ditargetkan pada 1 Januari 2023 sampai batas waktu yang dianggap tepat.


Dunia Usaha Masih Kepayahan, Apindo Minta Pemberlakuan Zero ODOL Diundur
Truk sarat muatan atau over dimension over load (ODOL) melintas di jalan Tol JORR TB Simatupang, Jakarta, Selasa (15/6/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau zero ODOL (Over Dimension Over Load), yang ditargetkan pada 1 Januari 2023 sampai batas waktu yang dianggap tepat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Ia berpendapat penundaan pemberlakuan ODOL, perlu jadi pertimbangan prioritas pemerintah lantaran kondisi dunia usaha saat ini sangat berat akibat pandemi yang belum juga berakhir.

“Untuk saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal. Kalaupun dipaksakan ODOL harus diimplementasikan pada tahun 2023, tentunya akan menuai banyak masalah,” kata Hariyadi Sukamdani dilansir dari Antara, Minggu (25/7/2021).

Dia mengatakan zero ODOL punya konsep bagus yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal.

“Pada prinsipnya dunia usaha mendukung kebijakan itu,” imbuhnya.

Hanya saja, Dalam masa transisi untuk menuju zero ODOL, Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia agar kebijakan itu bisa direalisasikan.

Hal ini, kata Hariyadi Sukamdani, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru di tengah situasi yang masih tidak menentu hingga saat ini.

Apalagi, investasi untuk truk multi axle yang merupakan truk pengangkut yang banyak dipergunakan di perkebunan tidak murah.

Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan menyiapkan insentif bagi industri yang banyak menggunakan truk pengangkut agar harganya bisa kompetitif.