News

Dukung Wacana Reshuffle, Demokrat: Pembantu Presiden Tak Pantas Jadi Beban

Dukung Wacana Reshuffle, Demokrat: Pembantu Presiden Tak Pantas Jadi Beban


Dukung Wacana Reshuffle, Demokrat: Pembantu Presiden Tak Pantas Jadi Beban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin jalanya sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri suluruh menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Dalam sidang kabinet Indonesia Maju ini, Presiden Jokowi berpesan agar para menteri untuk menjalankan visi misi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, tidak ada visi misi menteri, melainkan hanya visi misi presiden dan wakil presiden. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Partai Demokrat mendukung wacana reshuffle kabinet. Keputusan itu dinilai otoritas dan hak prerogatif Presiden.

Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementrian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu kirisis kesehatan dan krisis ekonomi. 

"Kami menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan, karenanya pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (15/4/2021). 

Menurut Kamhar yang paling utama dan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat. 

"Pembantu-pembantu Presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," singgungnya. 

Selanjutnya yang menjadi sorotan partai Demokrat kata Kamhar adalah pemindahan Ibukota negara. Di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi di satu sisi serta keterbatasan sumberdaya yang tersedia termasuk pembiayaan di sisi lainnya. 

"Memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus tapi juga bentuk penghianatan aspirasi rakyat. Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Wacana reshuffle atau perombakan menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). 

Selain Kemendikbud-Ristek, Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Ketentuan itu termuat dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui pembahasan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4/2021). 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut bahwa Jokowi akan melantik menteri baru di posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek). 

Ia juga menyampaikan akan ada menteri baru untuk jabatan Menteri Investasi. Menurutnya, menteri itu akan merangkap jabatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu