News

Dukung Sekolah Kader Bawaslu, PAN: Ciptakan Pengawas Partisipatif Berkualitas

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi dan mendukung sekolah kader Bawaslu untuk menciptakan pengawas partisipatif yang berkualitas. 


Dukung Sekolah Kader Bawaslu, PAN: Ciptakan Pengawas Partisipatif Berkualitas
Anggota Komisi II fraksi PAN, Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi dan mendukung sekolah kader Bawaslu untuk menciptakan pengawas partisipatif yang berkualitas. 

Menurutnya, kompetensi tentang pengawasan kepemiluan dewasa ini memang dibutuhkan sehingga hadirnya Sekolah Kader yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menjadi terobosan dan inovasi positif.

“Peran pengawasan pemilu bukan semata di waktu digelarnya pemilihan atau pencoblosan tetapi sesuai dengan tahapan dan prosesnya,” kata dia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada. 

“Para kader pengawas partisipatif mempunyai peran secara aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada seraya menjaga kepercayaan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan pengawasan pemilu maka semakin tipis potensi pelanggaran yang akan terjadi,” kata Guspardi.

Guspardi menambahkan, keterangan bahwa SKPP ini selaras dengan visi misi Presiden Jokowi yang telah direspon oleh Komisi II DPR RI untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

“Dikarenakan pada 2022 anggaran untuk pembiayaan sudah diketok palu maka di tahun berikutnya di 2023 diupayakan tindak lanjut untuk mewujudkan peningkatan kegiatan berkaitan di tahun berikutnya,” ujar Politisi PAN ini.

Nantinya, kata dia, alumnus SKPP diharapkan menjadi simpul-simpul penggerak pengawas partisipatif di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih paham dan mengerti apa hak dan kewajiban sebagai rakyat yang memilih.

“Pada gilirannya diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada orang-orang yang tepat dan punya rasa tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.