News

MPR Dukung Program PABPDSI Soal Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Fadel dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota


MPR Dukung Program PABPDSI Soal Pemberdayaan Masyarakat Desa
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpian MPR RI pada 4 Mei 2021 (MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpian MPR RI pada 4 Mei 2021.

Dirinya mengaku sangat mendukung program yang direncanakan PABPDSI, karena menurutnya keberadaan organisasi ini merupakan tahapan yang baik.

"Kalau melihat ini maka kita harus mengacu pada awal mula lahirnya peraturan menyangkut desa yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979,  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” papar Fadel sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Rabu (5/5/2021).

"Menyangkut Undang-Undang ini saya ikut terlibat dalam mempersiapkannya. Pada saat itu kita spesifik membahas mengenai desa. Itu merupakan embrio yang akhirnya, pada saat saya menjadi Ketua Komisi XI DPR RI, lahirlah Dana Desa,” sambungnya.

Fadel menuturkan bahwa, Dana Desa lahir antara lain karena pengalamannya menjadi Gubernur Gorontalo. Dia merasa bahwa ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Tetapi ujung tombak ini tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah secara keseluruhan.

"Maka saya berkeras dan berpendapat bahwa kita perlu mengatur adanya dana desa,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Fadel dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan perdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan kuncinya.

“Karena kita ingin pemberdayaan masyarakat itu yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada pemberdayaan masyarakat, tidak ada guna kita menyelenggarakan pemerintahan desa,” katanya.

Karena itu Fadel berharap, saat rakernas PABPDSI nanti ada pembahasan khusus mengenai pemberberdayaan masyarakat desa sehingga keberadaan pemerintahan desa lebih bermanfaat dan terasa keberadaannya bagi kepentingan rakyat.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co