Ekonomi

Dukung PEN, OJK Klaim Terus Geber Gelontorkan Kebijakan Lanjutan

Dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, kenyataannya inklusi keuangan memegang peranan penting dalam percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)


Dukung PEN, OJK Klaim Terus Geber Gelontorkan Kebijakan Lanjutan
Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Enrico Hariantoro (Akurat.co/Andoy)

AKURAT.CO Dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, kenyataannya inklusi keuangan memegang peranan penting dalam percepatan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Khususnya, dengan mempercepat pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka dapat meningkat kembali dan mendekati kondisi normal.

Melihat betapa pentingnya pemulihan ekonomi nasional (PEN) tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan selalu berupaya mendukung melalui berbagai kebijakan stimulus lanjutan yang sudah diberikan.

Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Enrico Hariantoro menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan lanjutan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional, diantaranya adalah penundaan pemberlakuan standar Basel III untuk memberikan ruang permodalan dan likuiditas bagi perbankan. Maupun peniadaan kewajiban pemenuhan capital conservation buffer sebesar 2,5%, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sampai dengan 31 maret 2021 juga diperpanjang hingga 31 maret 2022 untuk memberikan ruang permodalan bagi industri.

"OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap keberhasilan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan termasuk memperhitungkan kecukupan langkah mitigasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ucapnya pada saat webinar dengan tema 'AKURAT IDEA - WEBINAR "MENAKAR EFEKTIVITAS STIMULUS EKONOMI DALAM MENGUNGKIT PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI di Jakarta, Selasa (4/4/2021).

Kemudian, adanya penurunan batas minimun rasio liquidity coverage ratio (LCR) dan juga net stable funding ratio menjadi paling rendah sebesar 85% sampai dengan 31 maret 2022. Hal ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran likuiditas perbankan, serta penundaan penilaian kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) menjadi berdasarkan kualitas terakhir sampai dengan 31 Maret 2022 untuk meningkatkan kapasitas permodalan.

"Penurunan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) umum bagi BPR dan relaksasi penempatan dana antar bank bagi BPR untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan memberikan kelonggaran likuiditas, serta pemasaran produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) dengan sarana digital untuk menjaga penjualan produk asuransi. Tak hanya itu saja, kami juga telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan bagi LKM dan bank wakaf mikro untuk meringankan beban masyarakat pelaku usaha mikro,"paparnya.

Sementara itu, jika berbicara mengenai sektor riil, OJK juga sudah memberikan berbagai respons kebijakan, antara lain penurunan suku bunga. Dimana suku bunga dasar kredit dan suku bunga kredit untuk seluruh kelompok bank telah menunjukkan tren menurun sejalan dengan suku bunga.

Kemudian adanya penyediaan dana baru, bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dana lain yang baru kepada target debitur dan penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan penyediaan dana lain sebelumnya (No Uniform Cassification).

"Adanya relaksasi penilaian kualitas kredit, plafon paling banyak Rp10 miliar dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan yang terakhir adalah adanya kelonggaran ATMR dimana kami menurunkan ATMR kredit kendaraan bermotor dari yang awalnya 100% menjadi 50%," tandasnya.[]

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu