News

Dukung Mendagri Larang Open House ASN, Anggota DPR: Tutup Juga Tempat Wisata!

Seluruh pemerintah daerah, harus melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh


Dukung Mendagri Larang Open House ASN, Anggota DPR: Tutup Juga Tempat Wisata!
Ilustrasi - Lebaran 2 (Akurat.co/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Nomor 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 yang berisi pembatasan jumlah peserta buka puasa bersama dan larangan ASN menggelar open house dinilai sebagai langkah antisipasi yang tepat agar tidak memicu penyebaran Covid-19 di tanah air.

"Saya apresiasi dan mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan Mendagri itu," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).

Luqman minta kepada seluruh pemerintah daerah, agar melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh. Karena menurutnya, Kepala Daerah tidak perlu melakukan menuver aneh-aneh yang bertentangan dengan kebijakan ini, apalagi menolaknya.

"Menjaga keselamatan rakyat adalah tugas utama setiap kepala daerah," tegasnya.

Selain itu, Luqman juga meminta kepada Mendagri bersama pemerintah daerah agar bersungguh-sungguh waspada dan menyiapkan antisipasi terhadap kemungkinan membludaknya tempat-tempat wisata selama libur lebaran 6-17 Mei besok.

Dirinya sangat yakin, pasti akan lebih baik jika selama libur lebaran 6-17 Mei, seluruh pemerintah daerah tidak mengizinkan pembukaan tempat wisata di daerahnya masing-masing.

Bahkan jika perlu, lanjut Luqman, berbagai kebijakan antisipatif yang diterbitkan pemerintah pusat seperti larangan mudik, pembatasan buka puasa bersama, larangan open house bagi ASN dan sebagainya, jangan sampai rusak dan sia-sia akibat pemerintah tidak menghitung ancaman badai Covid-19 yang datang dari tempat-tempat wisata selama libur lebaran.

"Silahkan setelah libur lebaran 6-17 Mei dibuka lagi tempat-tempat wisata selama pemerintah dapat memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di tempat tujuan wisata. Ingat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," tandasnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk melarang kegiatan open house dan halal bihalal setelah hari raya Idul Fitri 1442.

Dalam SE tersebut, dia meminta kepada gubernur, bupati, walikota se-Indonesia untuk membatasi kegiatan-kegiatan berkumpul selama Ramadhan tidak melebihi keluarga inti plus lima orang. 

"Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah, dilarang melakukan open house/halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1442 H/Tahun 2021,” tegas Tito dalam point B edarannya yang diterima di Jakarta, Kamis (6/5/2021).[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co