News

Dukung Langkah Menlu, Syarief Hasan Dorong Resolusi Damai di Myanmar

Syarief Hasan menyampaikan dukungan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang turut menolak hadirnya Pemimpin Junta Myanmar dalam KTT ASEAN.


Dukung Langkah Menlu, Syarief Hasan Dorong Resolusi Damai di Myanmar
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan saat membuka acara secara resmi Pegelaran Seni Budaya (PSB) dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui penampilan tradisi Cianjuran 'Ngaos, Mamaos, Maenpo', di aula Gedung Kesenian Cianjur, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (3/10/2020). (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan dukungan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang turut menolak hadirnya Pemimpin Junta Myanmar dalam KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada 26-28 Oktober 2021 di Brunei Darussalam.

Menurut Syarief Hasan, respon Menlu menunjukkan peran besar Indonesia dalam penyelesaian masalah-masalah di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kawasan, termasuk gejolak Myanmar pasca kudeta militer," ungkap Syarief Hasan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Syarief Hasan menyebut, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

“Tentu, kita memahami bahwa Indonesia tidak boleh terlalu jauh mengurusi urusan dalam negeri suatu negara. Namun, apabila sudah terjadi kekerasan, tentu Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan resolusi untuk penyelesaian masalah di Myanmar," ujarnya.

Selain itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai, langkah dari Menlu telah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945.

“Pembukaan UUD NRI 1945 telah menyebutkan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ketertiban dunia sehingga sudah sepatutnya Pemerintah mendukung penyelesaian masalah di Myanmar," paparnya.

Syarief Hasan mengungkapkan, aksi kudeta Junta Myanmar juga telah menelan korban jiwa. Karena menurutnya, penyelesaian persoalan ini tentu akan berdampak baik bagi ketertiban di regional.

“Tentu, sejak awal kita ingin mendorong agar pemimpin Junta Myanmar berdamai dengan pemimpin sipil di Myanmar dan segera mengakhiri persoalan yang terjadi di Myanmar," terangnya.