News

Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT, Dasco Minta Komisi VIII Awasi Lembaga Lainnya

"Takutnya ada beberapa yang memiliki izin yang sama, tapi kemudian terjadi penyalahgunaan kan sayang sekali, "


Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT, Dasco Minta Komisi VIII Awasi Lembaga Lainnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11/2019). (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung rencana Kementerian Sosial (Kemensos)  mencabut izin yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Menurut Dasco, Kemensos memiliki alasan kuat mengeluarkan keputusan tegas sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang dilakukan ACT. 

"Ya saya pikir Kemensos, tentunya sudah mempunyai dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggaraan tersebut," kata Dasco ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2022).

baca juga:

"Sehingga kami dari DPR hanya mendukung agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak tepat sasaran tetapi kemudian merugikan masyarakat," sambungnya. 

Meski begitu, Dasco meminta kepada komisi terkait agar mengawasi praktek pengumpulan dana masyarakat seperti yang dilakukan ACT dan lembaga filantropi lainnya. 

"Nah untuk itu kita juga akan minta kepada komisi terkait komisi teknis di DPR untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Takutnya ada beberapa yang memiliki izin yang sama tapi kemudian terjadi penyalahgunaan kan sayang sekali, " tukas dia. 

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Santoso mendesak berapapun dana yang diselewengkan  lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tangkap (ACT), harus ditindak. Bahkan, kalau perlu segera dibubarkan.

"Dipanggil para pihak, dipublikasi apa persoalannya, apa penyelewengannya dengan terang benderang," tegas Yandri kepada wartawan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Sebab, menurut Yandri, penindakan penyelewengan itu tujuannya untuk memulihkan atau menjaga kepercayaan publik yang selama ini peduli dengan bencana dan beragam persoalan sosial.

"Lalu ada hal-hal yang lain yang menyangkut keberlangsungan hidup, meringankan beban sesama, masyarakat mau dengan sukarela memberikan dananya yang relatif besar," katanya.

Diketahui, Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan ini sebagai tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan pihak yayasan.

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi pada Selasa, (5/7/2022).

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dalam keterangan resminya, Rabu (6/7/2022).[]