News

Dukung BRIN, Basarah: Jadikan Pancasila Sumber Ilmu Pengetahuan, Riset dan Inovasi

Basarah mengatakan pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi


Dukung BRIN, Basarah: Jadikan Pancasila Sumber Ilmu Pengetahuan, Riset dan Inovasi
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menyampaikan jika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi nasional tidak dapat dilepaskan apalagi mengingkari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam usaha mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, MPR mendukung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadikan Pancasila sebagai sumber riset dan inovasi nasional.

"Kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan Inovasi di Indonesia tidak berada dalam ruang hampa, namun harus dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan," ujar Basarah sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Kamis (6/5/2021).

Basarah mengatakan pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Hal itu sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 5  huruf  (a) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek), yang mengatur bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik pemahaman, pertama, sistem perencanaan pembangunan nasional harus dirancang dengan mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan itu harus berpedoman pada nilai-nilai  Pancasila.

"Sebagai contoh, riset yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila misalnya riset-riset yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis, penguatan kebebasan manusia untuk tidak bertuhan, pendirian negara Khilafah ala ISIS," paparnya.

"Kemudian, riset perihal dukungan pada liberalisasi politik, misalnya saja sistem pemilu free fight liberalism yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jelas sekali riset-riset ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.

Untuk itu agar BRIN tetap on the track bertumpu serta tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, Basarah menyarankan, maka politik hukum pemerintah perlu di desain agar mengikutsertakan BPIP sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pembinaan ideologi Pancasila.

"BPIP harus memberikan arah dan panduan agar BRIN dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tetap berpedoman pada ideologi Pancasila," tandasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co