Ekonomi

Duh, Segudang Tantangan Masih Menghinggapi Penerapan SNI Pada UMK!

Masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi UMK


Duh, Segudang Tantangan Masih Menghinggapi Penerapan SNI Pada UMK!
Aquascape mini di workshop Minimizu Aquascape, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (13/11/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Diantaranya, kualitas produk yang belum konsisten, pembiayaan terkait dengan biaya pendaftaran, uji laboratorium, biaya tarif pengujian, dan persyaratan sertifikat oleh negara lain. Tantangan inilah yang coba diatasi melalui Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2010.

"Undang-undang Cipta Kerja merupakan terobosan hukum yang memudahkan dan melindungi koperasi dan UMKM di Indonesia. Peluang ini harus kita manfaatkan," tutur Teten Masduki pada acara Talkshow daring dengan tema “Sukses Bisnis UMKM Melalui Penerapan SNI”, Rabu (16/12/2020).

Menurut Teten, tujuan UU Cipta Kerja adalah menjawab masalah utama koperasi dan UMKM. Salah satunya, memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk membuka lapangan kerja baru.

Pendaftaran usaha juga dipermudah dengan perizinan tunggal dan perpanjangan bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya dan menjadi lebih sederhana melalui OSS (online single submission). 

"Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal," imbuh Teten.

Lebih lanjut Teten Masduki menekankan Kemampuan UMKM menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi benchmark bagi yang lain agar lebih mudah menembus pasar ekspor dan berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain).

Teten Masduki mengakui urgensi dari SNI itu adalah untuk peningkatan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global. Apalagi 99% usaha di Indonesia didominasi UMKM, yang berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB dan 14% terhadap total ekspor Indonesia.

Adapun pasalnya sejauh ini, KemenkopUKM telah memberikan fasilitasi sertifikasi SNI dan sertifikasi lainnya terhadap 12.985 KUMKM yang meliputi Hak Merek dan Cipta Halal, Standar ISO, SNI dan sertifikasi untuk persiapan rantai pasok global (BRC Global Standards, FSSC, HACCP, ISO 22000, USDA Organic, dan EU organic).