News

Dugaan Penyimpangan Dana Umat, DPR Minta ACT Diaudit Secara Transparan

Apalagi, ada dugaan transaksi mencurigakan dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


Dugaan Penyimpangan Dana Umat, DPR Minta ACT Diaudit Secara Transparan
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat ini tengah menuai polemik. Para petinggi ACT diduga melakukan penyelewengan dana amal atau sumbangan dari masyarakat. 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) agar transparan soal penggunaan dana umat. Serta bersedia untuk diaudit oleh auditor yang ditunjuk pemerintah.

"Seyogyanya kalau ACT itu clear, tidak ada penyimpangan seperti yang diduga tersebut. Maka ACT harus berani membuka diri kepada publik, siap diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh pemerintah," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).

baca juga:

Maka dari itu, Arsul berharap ACT siap diaudit investigatif oleh auditor independen. Apalagi, ada dugaan transaksi mencurigakan dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Buka juga oleh ACT sendiri paling tidak beberapa tahun ke belakang bagaimana mereka menggunakan dana filantropi atau amal yang diperoleh dari masyarakat. Pertanyaannya mereka berani tidak untuk diaudit investigatif oleh auditor independen, termasuk untuk merespons dugaan transaksi mencurigakan terkait terorisme," ujar Waketum PPP itu.

Pasalnya, kata Arsul, apabila analisis PPATK menunjukkan adanya indikasi ke arah transaksi keuangan ke suatu kejahatan tertentu, termasuk terorisme, maka PPATK berhak meneruskan ke aparat penegak hukum.

"Tugas PPATK kan memang melakukan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Jika hasil analisisnya memang transaksi keuangan mencurigakan tersebut terindikasi dengan suatu kejahatan tertentu, termasuk terorisme maka ya PPATK memang diwajibkan untuk meneruskannya kepada penegak hukum," tukas dia. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, mengungkap pihaknya telah menelusuri aliran dana lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Hasilnya, tak hanya ditemukan indikasi penggunaan untuk kepentingan pribadi tetapi juga aktivitas terlarang yang mengarah kepada dugaan pembiayaan terorisme.

"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," ujarnya kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Lebih lanjut, diungkapkannya hasil analisa tersebut saat ini telah diserahkan kepada Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Transaksi mengindikasikan demikian (terorisme) namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," ungkapnya. []