News

Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KONI Pusat, Kejagung Periksa Dua Saksi

Saksi diperiksa mengenai klarifikasi BPK terhadap atlet-atlet yang menerima dana pemerintah terkait dana KONI pada anggara Kemenpora RI


Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KONI Pusat, Kejagung Periksa Dua Saksi
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua pejabat di lingkungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Kedua saksi diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi bantuan Dana Pemerintah kepada KONI Pusat Tahun Anggaran 2017.

Mereka adalah MF selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Satlak Prima Tahun 2017. Kemudian saksi T selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Teknis pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional.

"Saksi diperiksa mengenai klarifikasi BPK terhadap atlet-atlet yang menerima dana pemerintah terkait dana KONI pada anggara Kemenpora RI," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di kantornya, Senin (14/6/2021).

Leo mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana.

Dugaan korupsi ini bermula 24 November 2017, KONI Pusat menyampaikan kepada Menpora untuk dapat menerima/memperoleh bantuan sebesar Rp26 miliar.

Sebagai tindak lanjutnya pada 8 Desember 2017, Menpora memerintahkan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI pusat tersebut.

Mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespons proposal KONI tersebut.

Kemudian Kemenpora melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pada Desember 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 25 miliar yang dicairkan ke rekening KONI yang penggunaannya diperuntukkan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga Nasional menuju 18th Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh oknum dari Kemenpora RI maupun oknum dari KONI pusat dengan cara melawan hukum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar (tidak sah/fiktif).

Serta melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. []