News

Dugaan Maladministrasi TWK: Ombudsman Sarankan Presiden Bina 5 Pimpinan Lembaga Ini

Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo


Dugaan Maladministrasi TWK: Ombudsman Sarankan Presiden Bina 5 Pimpinan Lembaga Ini
Gedung KPK (AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Ombudsman RI menemukan dugaan maladminsitrasi terkait proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo atas temuan Ombudsman tersebut.

Pertama, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pembinaan Kepegawaian KPK terkait pengalihan 75 status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

"Jika PPK KPK tidak mengindahkan tindakan korektif Ombudsman, maka kepada presiden kami sarankan take over (ambil alih) kewenangan," kata Komisioner Ombudsman Roberts Na Ending Jaweng dalam paparannya yang dilakukan secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Kedua, dengan hasil temuan dugaan penyimpangan proses TWK pegawai KPK, Ombudsman perlu membina lima pimpinan lembaga bagi perbaikan kebijakan yang berorientasi atas tata kelola yang baik. 

"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," kata Robert.

Selain itu, Ombudsman menyarankan agar presiden melakukan monitoring terhadap tindakan koreksi yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta manajemen kepegawaian, khususnya mekanisme, instrumen dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi ASN di masa mendatang.

Untuk mewujudkan tata kelola SDM ASN unggul, presiden disarankan untuk perlu mamastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.

Sebagai informas, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan dugaan maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN. 

Hal ini ditemukan setelah Ombudsman menyelesaikan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan tersebut.

"Dan secara umum, maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021). 

Ada tiga isu utama yang menjadi fokus Ombudsman dalam pemeriksaan itu. Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Terakhir, pada tahap penetapan hasil asesmen TWK.

"Ombudsman memandang bahwa temuan atau hasil pemeriksaan ORI kami sampaikan kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK dan yang kedua adalah Kepada Kepala BKN dan yang ketiga adalah surat saran yang kami sampaikan kepada presiden agar temuan maladministirasi yang ditemukan ORI bisa diambil langkah selanjutnya," kata Najih. []