News

Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung, Kejati DKI Geledah Kantor Distamhut

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (21/1/2022).


Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung, Kejati DKI Geledah Kantor Distamhut
Ilustrasi (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (20/1/2022).

Penggeledahan dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Distamhut disebut kelebihan melakukan pembayaran dengan dana bersumber dari APBD DKI tahun 2018.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, dalam penggeledahan itu pihaknya banyak menyita dokumen yang dianggap bisa menjadi pintu masuk untuk membuat terang kasus itu. 

baca juga:

Dalam fakta penyidikan Kejati DKI, pada tahun 2018, Dinas Kehutanan DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah sebesar Rp326,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. 

Anggaran tersebut, kata Ashari, digunakan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur. 

"Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp. 26.7 Miliar," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (21/1/2022). 

Menurutnya, kemahalan harga tersebut disebabkan penentuan harga pasar yang tidak sesuai harga aset yang sejenis. Karenanya, patut diduga transaksi itu telah merugikan keuangan negara. Pihaknya berjanji akan membuka perkara itu secara terang benderang. 

"Tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," ungkapnya.[]