News

Dugaan Korupsi Barang Kena Cukai di BP Bintan, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok

KPK telah mencegah dua orang yang diduga berperan penting bepergian keluar negeri


Dugaan Korupsi Barang Kena Cukai di BP Bintan, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara)

AKURAT.CO, Penyidikan dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan tahun 2016-2018 berlanjut. Dua saksi dari unsur swasta diperiksa, yakni Hartono dan Arjab.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan penyidik berusaha menyelisik rekomendasi khusus pengurusan jatah kuota rokok yang diberikan pihak-pihak terkait perkara.

"Hartono (swasta) dan Arjab (swasta), dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya dugaan pengurusan jatah kuota rokok yang di rekomendasikan khusus oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ungkap Ali dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

KPK telah mencegah dua orang yang diduga berperan penting bepergian keluar negeri. Keduanya dicegah keluar negeri selama 6 bulan setelah KPK bersurat ke Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tertanggal 22 Februari 2021.

"Pelarangan keluar negeri ini dilakukan untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal 22 Februari 2021," imbuhnya.

Namun, Ali tak mengungkapkan indentitas dua orang yang dicegah itu secara rinci. Hanya saja, mereka diduga memiliki peran penting terkait skandal korupsi ini. Namun KPK hingga saat ini belum tetapkan tersangka.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah mendalami proses penghitungan besaran dan jumlah kuota rokok hingga minuman beralkohol lewat pemeriksaan saksi.

KPK juga menyelisik dugaan penerimaan sejumlah uang karena pemberian kuota kedua barang tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara detail terkait kasus dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, sesuai kebijakan Ketua KPK Firli Bahuri, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menggeledah beberapa lokasi misalnya Kantor Bupati Bintan dan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BP Bintan). Dalam penggeledahan itu KPK menemukan dan mengamankan berbagai dokumen. []