News

Duet Puan-Prabowo di Pilpres 2024, Natalius Pigai: Perpaduan Kepemimpinan yang Tepat

Aktivis Nasional HAM Natalius Pigai menilai Ketua DPR RI Puan Maharani sangat tepat jika disandingkan dengan Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2024.


Duet Puan-Prabowo di Pilpres 2024, Natalius Pigai: Perpaduan Kepemimpinan yang Tepat
(kiri ke kanan) Puan Maharani-Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto ()

AKURAT.CO Aktivis Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai Ketua DPR RI Puan Maharani sangat tepat jika disandingkan dengan Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2024. Hal ini lantaran kepemimpinan Puan yang dinilai sebagai salah satu kandidat potensial.

Menurut Natalius, Prabowo Subianto dan Puan Maharani merupakan perpaduan tepat untuk dapat menjadi Presiden–Wakil Presiden periode 2024–2029. Sebab, tantangan bangsa dan negara yang sudah sedemikian kompleks hanya bisa diatasi dengan kombinasi kepemimpinan Prabowo-Puan.

“Maka butuh kepemimpinan yang bukan saja kuat, tetapi genuine dan itu saya lihat pada sosok kepemimpinan Ibu Puan Maharani yang jika dipasangkan dengan Pak Prabowo akan menjadi perpaduan kepemimpinan yang mampu membawa Indonesia keluar dari rumitnya persoalan bangsa saat ini,” ungkap Natalius dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

baca juga:

Natalius menjelaskan, baik Prabowo maupun Puan memiliki karakter negarawan, sekaligus politikus yang karakternya tidak banyak ditemukan pada elit politik lain. Sebab, keduanya memiliki kepedulian pada bangsa dan rakyatnya, patriotik, nasionalis, tegas, objektif dan tidak mudah didikte oleh oligarki yang selama ini melingkari kekuasaan.

Lebih lanjut, ia menilai Prabowo dan Puan juga adalah kombinasi Jawa dan luar Jawa yang lebih sebagai figur candradimuka kebangsaan.

“Apalagi Ibu Puan ditopang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang memiliki karier politik yang cukup mumpungi, bernaung di bawah Partai Nasionalis yang besar dan berasal dari Jawa dan Sumatera Selatan. Ini adalah modal besar untuk kepemimpinan ke depan," ungkap Natalius.

Oleh karenanya, kata dia, masyarakat ke depan tidak boleh lagi terkecoh dengan model kepemimpinan yang ‘terkesan’ populis tetapi sebenarnya minim kemampuan.

Ia memberi contoh soal kebangsaan saat ini yang cenderung rapuh karena bahaya disintegrasi bangsa kian menguat akibat pembelahan yang dibiarkan terlalu lama.

“Ambil contoh soal nasionalisme, Presiden klaim diri pusat nasionalisme berada di singgasana kekuasaan di Istana Negara, sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Soekarno ke Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi saat ini. Sementara rakyat dianggap bukan pemilik nasionalisme. Bahaya akibat nasionalisme personifikasi individu para pemegang kekuasaan akhirnya memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat termarjinalkan dari mainstream utama nasionaliame dan bahkan dianggap bukan nasionalis. Ini bahaya,” jelas dia.